Pemerintah Klaim BPDP Sawit Bantu Pulihkan Industri Sawit

Oleh : Herry Barus | Rabu, 03 Mei 2017 - 06:32 WIB

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pemerintah mengklaim Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit yang dibentuk dua tahun lalu telah membantu memulihkan industri sawit domestik yang sempat terpuruk karena menurunnya harga komoditas global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dengan membentuk permintaan baru melalui program mandatori biodiesel yang dibantu dukungan BPDP Kelapa Sawit, pemerintah berhasil menstabilkan harga CPO dan tandan buah segar pada akhir 2015-2016 yang dinikmati seluruh pemangku kepentingan.

"Dengan banyaknya nilai tambah yang dihasilkan BPDP Kelapa Sawit untuk Indonesia, khususnya industri kelapa sawit, maka keberlangsungan BPDP Kelapa Sawit sangat penting dilakukan," kata Darmin saat peluncuran buku Menuju Kemandirian dan Keseimbangan Sawit Indonesia di Jakarta, Selasa (3/5/2017

Pada 2015 - 2017, dampak positif BPDP Kelapa Sawit bagi Indonesia dan khususnya industri kelapa sawit domestik, mulai terlihat. Harga komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) yang pada pertengahan 2015 yang sempat mencapai 437 dolar AS per ton, berdasarkan indeks harga Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) , meningkat menjadi 620 dolar AS per ton pada Maret 2017 atau naik sekitar 42 persen dari titik terendah harga CPO.

Kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang menjadi produk unggulan nasional Indonesia, meski perkembangannya juga tak lepas dari perdebatan. Agar komoditas ini tetap menjadi komoditas strategis, pemerintah Indonesia telah berupaya mengurangi kelebihan persediaan (oversupply) kelapa sawit yang menyebabkan harga komoditas CPO dan turunannya menurun secara signifikan pada 2014-2015.

Untuk mendorong program biodiesel, pemerintah pun membentuk BPDP Kelapa Sawit, yaitu badan yang memberikan insentif dalam mendorong penyerapan Biodisel pada pasar PSO dan Non-PSO.

Seperti dilansir Antara, BPDP merupakan skema industri membantu industri, dimana perusahaan yang melakukan ekspor wajib menyetorkan pungutan ekspor yang dapat digunakan untuk membantu penyerapan biodiesel agar tidak memberatkan APBN.

Dari semua upaya untuk menjaga eksistensi industri kelapa sawit Indonesia di pasar global, lanjut Darmin pemerintah juga menegaskan berkomitmen untuk menjaga industri kelapa sawit Indonesia berkembang dan dikelola secara berkelanjutan dengan mandataori standar ISPO (Indonesia Sustanable Palm Oil).

Melalui ISPO dan mandatori biodiesel, Indonesia telah berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan ekonomi hijau dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Saat ini pemerintah telah melakukan proses penguatan ISPO yang melibatkan berbagai pihak antara lain pemerintah, pelaku usaha , masyarakat, LSM, negara-negara konsumen untuk memberikan masukan dan saran penyempurnaan ISPO sebagai sistem yang mandatori dan akan diangkat dengan keputusan Presiden.

"Saya yakin dengan menjaga tujuan dan semangat pembentukan BPDP Kelapa Sawit pada masa ini dan masa akan datang, kita akan mampu memiliki industri yang lebih efisien dan memberikan nilai tambah nasional," ujar Darmin.