Ekspor Industri Tekstil Indonesia Capai US$ 22 Milyar di 2025

Oleh : Ahmad Fadli | Rabu, 12 April 2017 - 17:03 WIB

Pameran industri tekstil dan produk tekstil (ITPT) atau Indo Intertex kembali digelar pada 19 April hingga 21 April 2017 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta. (Foto: Fadli Industry.co.id)
Pameran industri tekstil dan produk tekstil (ITPT) atau Indo Intertex kembali digelar pada 19 April hingga 21 April 2017 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta. (Foto: Fadli Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Meksi industri tekstil dalam negeri dalam beberapa tahun masih lesu, namun dengan tercapainya perjanjian perdagangan Indonesia –European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement  (Indonesia - EU CEPA) diprediksikan nilai ekspor tekstil nasional capai US$ 22 milyar pada 2025.

“Nilai ekspor Industri Tekstil dan ‎Produk Tekstil (ITPT) diramalkan‎ pada 2025 mencapai USD 22 miliar meskipun pada tahun lalu, nilai ekspor ITPT sebesar USD11,9 miliar,” kata Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat dalam konferensi persnya, di kantornya, Rabu (12/4/2017).

 Menurutnya, ekspor tekstil dalam negeri masih didominasi pakaian jadi, sekian persen hanya tekstil lembaran, benang dan lain-lain.

"Kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa perundingan sudah dimulai 2015, diharapkan bisa selesai 2019 jadi baru dimulai 2020.‎ Walau kita minta prioritas TPT tapi tidak bisa gitu juga karena scoop-nya luas. Kalau ini sudah disepakati pun harus dibahas di parlemen di negara masing-masing," tutur dia.

Meski demikian, lanjut Ade, dengan adanya perjanjian perdagangan bebas ini bisa meningkatkan ekspor TPT Indonesia ke Uni Eropa hingga 300 persen. Peningkatan tersebut bisa lebih tinggi lagi jika ada kerja keras dari pemerintah untuk membenahi birokrasi dan perizinan bagi sektor industri.

"Di 2025 Indonesia sudah punya free trade dengan Uni Eropa. Perdagangan kita bisa meningkat 300 persen, kalau diimplentasikan di 2020. Sekarang ekspor USD 1,2 miliar, bisa jadi USD 3 miliar ke Uni Eropa. Ini dengan kerja biasa-biasa saja. Kalau kita tambah effort, ini dibenahi kebijakan ekspor impor, perizinan, perbaikan infrastruktur, ekspor bisa meningkat lebih tinggi lagi," imbuh dia.

Indonesia memang masih bermasalah mengenai biaya masuk barang ekspor ke Uni Eropa dan juga permasalahan dwelling time yang mengakibatkan produk tekstil Indonesia kalah kompetitif dengan produk luar negeri. API berharap pemerintah fokus akan hal ini dan menjadikan prioritas.

"Sudah saatnya memikirkan rakyat, pemerintah jangan memikirkan pilkada terus, atau kekuasaan terus," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi dan Deputi PM Singapura (Foto Setkab)

Jumat, 20 Juli 2018 - 06:08 WIB

Tingkatkan Investasi KIP, Deputi PM Singapura Temui Presiden Jokowi

Deputi Perdana Menteri dan Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional Singapura Teo Chee Hean menemui Presiden Joko Widodo salah satunya membahas perihal investasi di Kendal Industrial Park…

Mochtar Ngabalin Perkuat Tim Tenaga Ahli KSP, Komisaris AP1 (Foto Tribun)

Jumat, 20 Juli 2018 - 05:54 WIB

Pengeritik Jokowi, Sekarang Komisasris Angkasa Pura 1

Kementerian BUMN merombak susunan komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) dengan memasukkan tiga nama baru yaitu Djoko Sasono, Tri Budi Satriyo, dan Ali Mochtar Ngabalin.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Kamis, 19 Juli 2018 - 22:40 WIB

Aksi Teroris Ancaman Utama Asian Games 2018

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai terorisme menjadi ancaman paling diantisipasi oleh jajarannya dalam persiapan pengamanan Asian Games 2018 yang tinggal sebulan lagi.

Partai Golkar (Foto Ist)

Kamis, 19 Juli 2018 - 22:20 WIB

ICW Anggap Golkar Berkilah Soal Caleg Mantan Koruptor

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai alasan Partai Golkar tetap mengajukan sejumlah bekas narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019…

Partai Golkar (Foto Ist)

Kamis, 19 Juli 2018 - 22:00 WIB

Golkar Tetap Calonkan Mantan Napi Korupsi, Ini Alasannya

DPP Partai Golkar memiliki alasan mengapa tetap mencalonkan sejumlah mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif di Pilpres 2019.