Sabtu, 16 Februari 2019 | 16:14

COMPOSITE 6389.085 -30.93 -0.48%

MBX 1799.522 -8.28 -0.46%

KOMPAS100 1299.268 -7.01 -0.54%

DBX 1061.165 -7 -0.66%

LQ45 994.973 -5.8 -0.58%

INFOBANK15 939.679 -2.91 -0.31%

JII 693.429 -3.2 -0.46%

BISNIS-27 556.162 -3.34 -0.6%

IDX30 547.067 -3.11 -0.57%

IDXHIDIV20 508.848 -2.13 -0.42%

Investor33 456.59 -2.24 -0.49%

IDXBUMN20 402.607 -3.56 -0.88%

SRI-KEHATI 386.705 -1.89 -0.49%

MNC36 359.502 -1.87 -0.52%

PEFINDO25 344.106 -0.8 -0.23%

IDXSMC-LIQ 327.525 -1.03 -0.31%

SMInfra18 323.871 -1.46 -0.45%

IDXSMC-COM 274.451 -0.91 -0.33%

JII70 233.398 -1.2 -0.51%

ISSI 189.791 -1.05 -0.55%

I-GRADE 167.083 -0.57 -0.34%

IDX80 142.469 -0.71 -0.5%

Green Pramuka City Umumkan Pemecahan Sertifikat Pajak Serta Sosialisasi Pentingnya PBB Bagi Penghuninya

Oleh : Ridwan | Rabu, 14 November 2018 - 10:30 WIB

Green Pramuka City gelar acara Sosialisasi mengenai PBB kepada warga huniannya (Foto: Tim Green Pramuka City)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Sebagai kawasan hunian vertikal yang menaati aturan mengenai perpajakan, Apartemen Green Pramuka City melakukan sosialisasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada warga huniannya. Sosialisasi tersebut diadakan di Tower Chrysant, kompleks Green Pramuka City.

Adapun sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Unit Pelayanan Pajak dan retribusi Daerah Cempaka Putih Tati Saleha, Digdo Prakoso dan Bambang Waskito sebagai perwakilan dari Unit Penyuluhan dan Layanan Informasi (UPLI).

Selain menyosialisasikan segala sesuatu mengenai PBB, pihak pengelola juga memberikan informasi mengenai pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB untuk beberapa Tower Green Pramuka City.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan, dalam artian besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan bangunan.

“Merujuk pada Undang-undang No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Setiap subjek yang menikmati dan menggunakan dari objek pajak wajib untuk membayar PBB,” kata Tati Saleha di Jakarta (13/11).

Adapun kompleks yang dihuni lebih dari 20 ribu orang ini telah dibangun 9 tower, dan saat ini sudah ada pemecahan SPPT untuk 2 tower, Faggio dan Pino sementara ke 7 tower lainnya sedang dalam proses.

Maria Bunga Hati E. Purba Selaku Direktur PT. Mitra Investama P (MIP) mengungkapkan, pada tangal 8 Agustus 2017 lalu, Green Pramuka City telah mengajukan permohonan pemecahan SPPT untuk 8 tower dengan syarat-syarat yang tertera pada Pergub 77 Tahun 2014, dan hal tersebut telah disambut baik oleh Pemerintah dengan mengeluarkan SPPT untuk 2 Tower. Dalam sosialisasi ini, juga dijelaskan secara detil mengenai alasan pemecahan hingga cara pembayaran.

“Saya berharap kedepannya proses pemecahan ini dapat diselesaikan dengan lebih cepat agar maanfaatnya dapat segera dirasakan oleh para penghuni,” Kata Bunga.

Green Pramuka City mengajak segenap masyarakat luas, khususnya penghuni apartemen untuk sadar akan masalah perpajakan. Pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas Negara dan nantinya akan dipergunakan Negara untuk kepentingan umum, pembangunan dan biaya penyelenggaraan Negara.

Selain itu masyarakat juga perlu mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak.

Green Pramuka City berkomitmen memberikan pelayanan maksimal di segala bidang demi kenyamanan warganya. Green Pramuka City juga bersedia untuk melayani warga apartemen jika mengalami kesulitan atau pertanyaan terkait masalah PBB ini.

“Dengan diadakannya sosialisasi ini, harapan kami adalah penghuni Green Pramuka mengetahui kewajiban mereka sebagai wajib pajak serta menaikkan angka penerimaan pajak kepada Pemerintah,” Tutup Bunga.