Menteri Airlangga Dijadwalkan Buka Rakernas XIX HKI di Bali

INDUSTRY.co.id - Bali, Himpunan Kawasan Industri (HKI) bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengadakan gelaran acara Business Forum sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIX HKI di Bali, Kamis (26/7/2018).

Mengusung tema “Revitalisasi Indonesia Sebagai Negara Tujuan Investasi”, kegiatan forum ini juga dilaksanakan bertepatan dengan 30 Tahun Berdirinya HKI dan bersamaan dengan memperingati 60 Tahun lersahabatan Indonesia–Jepang, sekaligus juga sebagai ajang sosialisasi Online Single Submission (OSS). 

Acara yang akan dibuka secara resmi oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tersebut juga akan dihadiri para nara sumber yang sangat berkompeten dan dapat memberikan pencerahan bagi dunia usaha khususnya pengelola kawasan industri maupun perusahaan industri. 

Adapaun nara sumber tersebut antara lain, Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan, Staff Khusus Menko Perekonomian Edy Putra Irawady, President Director of JETRO Daiki Kasugahara, Chairman of Centre For Regulatory Research IBR Supancana, serta Director of Enterprise & Business Service PT. TELKOM Dian Rachmawan. 

Seperti diketahui, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam dan letak geografis yang sangat strategis sehingga mampu menciptakan daya tarik tersendiri dibanding negara–negara lainnya terutama dibilangan Asia. 

Keberhasilan Indonesia di era 1980 dan 1990an yang dikenal sebagai Macan Asia menjadi pusat perhatian dunia khususnya mereka yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, disisi lain strategi kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia banyak diadopsi oleh beberapa negara kompetitor seperti penerapan status Kawasan Perdagangan Bebas di Batam yang diikuti oleh Shen Zhen – China, Thailand dan Johor. 

Kemajuan negara pesaing bukanlah 
mereka unggul dalam segalanya dari yang dimiliki oleh Indonesia, akan tetapi 
kemunduran yang disebabkan oleh faktor di dalam negeri. 

Berbagai persoalan yang sangat kompleks sejak krisis tahun 1998 mulai dari situasi Politik, Keamanan dan Ekonomi/Finansial yang membawa keterburukan dalam kancah ekonomi global, sehingga iklim investasi menjadi tidak kondusif.

Tidak terlepas dari kondisi politik dan perubahan rezim pemerintahan, dimana kondisi sangat membawa pengaruh dan dampak yang cukup berkepanjangan terhadap iklim investasi di Indonesia. Walaupun upaya Pemerintah telah bekerja keras untuk kembali membuat posisi Indonesia menjadi Negara tujuan investasi di Asia seperti yang pernah 
ada sebelumnya.

Permasalahan politik yang sangat berpengaruh terhadap iklim investasi, adanya sistem perubahan politik seperti Pemilihan Presiden maupun Kepala Daerah secara langsung dan sistem pemerintahan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Kondisi ini banyak membuat aturan atau regulasi menjadi saling tumpang tindih mengenai aturan dan kewenangan, sehingga sulit bagi dunia usaha untuk melakukan usaha. 

Sementara di beberapa negara sistem jemput bola sudah diterapkan jauh–jauh hari, dimana masalah perizinan bukan menjadi suatu persoalan yang harus ditakuti akan tetapi perizinan sudah menjadi satu kesatuan dalam system pelayanan yang sangat mudah (one stop service) dengan era digital.

Dari hasil lawatan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) ke Tokyo tahun 2017 dapat diperoleh gambaran seperti yang disampaikan oleh JETRO bahwa pada awalnya Pemerintah Jepang menempatkan Indonesia di urutan pertama sebagai Negara tujuan investasi, yang kemudian tergeser dengan Thailand dan terkahir tergeser juga dengan Vietnam, sehingga saat ini posisi Indonesia berada di ranking ke III. 

Jika dilihat secara fisik kondisi Kawasan–Kawasan Industri di Indonesia masih lebih baik dari Thailand dan Vietnam, akan tetapi kepastian hukum dan situasi keamanan yang membuat Indonesia menjadi turun dari kacamata JETRO.

Di era Pemerintahan Jokowi–JK telah dibuat beberapa paket kebijakan ekonomi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan investasi saat ini, salah satunya peningkatan Infrastruktur termasuk pengembangan Kawasan-Kawasan Industri di berbagai daerah yang dikemas dengan kemudahan perizinan.

Kebijakan tersebut sudah dimulai dengan adanya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Layanan Perizinan 3 jam, KLIK (Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi) dan Penerapan OSS (Online Single Submission) yang akan diberlakukan di Kawasan Industri/KEK/FTZ. 

Dari data Peringkat Daya Saing Dunia di tahun 2017 (sumber: IMD World Comptetitiveness Center) posisi Indonesia masih berada di peringkat 42, sementara Malaysia 24, Thailand 27 dan Filipina 41. Di sisi lain data dari UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) di tahun 2016 menempatkan Indonesia sebagai 
10 besar Negara Industri Manufaktur. 

Diharapkan dengan adanya kebijakan kemudahan perizinan diatas, Indonesia dapat kembali menempati peringkat yang cukup tinggi sebagai Negara tujuan investasi di Asia. 

Kemudian untuk menyambut era revolusi industri 4.0, desain ulang kawasan 
industri masuk dalam 10 prioritas nasional dalam inisiatif “Making Indonesia 4.0” yang digagas oleh Kementerian Perindustrian dalam rangka mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia.