Diskriminasi Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia Harus Segera Dihentikan

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-program Prioritas, Mahendra mengatakan,  isu kelapa sawit kini menjadi salah satu isu strategis nasional Indonesia. Untuk itu, Diplomat dituntut untuk dapat memainkan perannya dalam melihat peluang dan tantangan serta cakap dalam menentukan strategi diplomasi sawit di fora internasional.

Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN - Uni Eropa di Manila, Filipina, 14 November 2017 yang lalu, misalnya, dengan sangat tegas meminta UE menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap sawit Indonesia. Presiden menekankan bahwa sebanyak tujuh belas juta penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada industri ini. 

“Industri kelapa sawit telah menjadi salah satu instrumen pemerintah Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit kesenjangan dan pembangunan ekonomi yang inklusif,” ungkap Mahendra pada Diklat Sesdilu ke-60, Kamis (15/3/2018).

Resolusi Uni Eropa (UE) bertajuk Palm Oil and Deforestation of Rainforest melarang pemakaian biofuel berbahan dasar kelapa sawit mulai 2021. Menyikapi kebijakan tersebut, Indonesia pada tanggal 15 Februari 2018, melalui KBRI Brussel bersama 6 negara produsen (Malaysia, Thailand, Kolombia, Nigeria, Guatemala, dan Ekuador) telah melakukan protes kerasnya.

“Diplomat Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan politik internasional yang semakin kompleks. Ketika dihadapkan pada tantangan-tantangan, Diplomat Indonesia harus berani mengambil resiko dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia," lanjut Mahendra.

Lebih lanjut, Mahendra mengatakan, Indonesia bersama dengan negara penghasil sawit lainnya harus mengambil langkah-langkah tegas terhadap UE. Indonesia harus mencari strategi baru guna memindahkan pasar sawitnya dari UE ke pasar lain. Salah satu langkah yang dapat dilakukan, misalnya, dengan mengoptimalkan pasar yang sudah ada. 

Selain itu, upaya penjajakan pasar baru juga harus dilakukan. Inilah yang menjadi tantangan bagi para diplomat Indonesia yang dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, out of the box dan out of text book, dalam membuka pasar baru, mencari peluang potensi investasi, dan menjadikan minyak sawit sebagai salah satu jawaban permasalahan.