Ketum HKI: Pemerintah Perlu Tetapkan Mekanisme Sebelum Tutup KEK

Oleh : Ridwan | Selasa, 13 Februari 2018 - 10:05 WIB

Sanny Iskandar, Ketua Umum HKI
Sanny Iskandar, Ketua Umum HKI

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perlu lebih selektif dalam menetapkan status KEK bagi sebuah area kawasan yang diajukan oleh pihak pemrakarsa, baik itu dari Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD maupun Perusahaan Swasta.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi, Sanny Iskandar menindaklanjuti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Menurut Sanny, pemerintah juga perlu menetapkan sebuah mekanisme yang menahan laju kenaikan harga lahan setelah ditetapkan sebagai KEK.

"Masalah faktor kelembagaan, profesionalisme dan kemampuan untuk mendapatkan mitra strategis juga berpengaruh atas keberhasilan mengembangkan KEK," ujar Sanny saat dihubungi INDUSTRY.co.id di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan terdapat tiga kawasan ekonomi khusus (KEK) yang telah diusulkan sebagai proyek investasi namun tidak jelas kapan akan beroperasi.

Bahkan, Darmin pun merasa was-was terhadap beberapa KEK yang sebenarnya sudah dalam dua atau tiga tahun ini dirancang dan diharapkan bisa diresmikan. Paling tidak ada tiga yang tidak jelas kapan beroperasi.

Seperti diketahui, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya terpusat di pulau Jawa, namun di seluruh Indonesia. Jokowi ingin pembangunan yang Indonesia sentris.

Salah satu upaya untuk mengembangkan Indonesia sentris ialah dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai pulau luar Jawa. KEK dinilai mampu mendorong ekonomi di daerah.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi melantik Siwi Sukma Adji sebagai KSAL, dan menaikkan pangkat jadi Laksamana, di Istana Negara (Foto: Rahmat/Humas)

Rabu, 23 Mei 2018 - 19:45 WIB

DPR Harap KASAL Tingkatkan Profesionalisme Prajurit

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji mampu meningkatkan profesionalisme para prajuritnya agar mampu menghadapi…

Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional (KTNA Nasional), saat berbicara di acara Forum Promoter 2018 Polri yang membahas tema Solusi Menuju Indonesia yang Berdaulat Adil dan Makmur Melalui Ketahanan Pangan, Rabu, 23 Mei 2018

Rabu, 23 Mei 2018 - 19:35 WIB

Indonesia Bisa Menjadi Lumbung Pangan Dunia Pada 2045

Pangan tidak hanya merupakan komoditas dan kebutuhan pokok dalam kehidupan setiap orang. Tetapi pangan juga menjadi kepentingan nasional dan keamanan nasional bagi sebuah negara. Pangan memiliki…

Universitas Prasetiya Mulya Optimis Lulusan Lokal Mampu Bersaing di Era Global

Rabu, 23 Mei 2018 - 19:33 WIB

Universitas Prasetiya Mulya Optimis Lulusan Lokal Mampu Bersaing di Era Global

Era globalisasi dan makin terbukanya Indonesia bagi pasar asing menuntut lulusan perguruan tinggi di Indonesia memahami tantangan dan tuntutan bisnis saat ini sehingga mampu bersaing. Potensi…

PT.Bumi Serpong Damai Tbk. (PTBSD)

Rabu, 23 Mei 2018 - 19:00 WIB

BSDE Anggarkan Belanja Modal Rp6 Triliun di 2018

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menganggarkan Capital Expenditure (Capex) atau belanja modal sebesar Rp4 triliun-Rp6 triliun pada tahun 2018.

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

Rabu, 23 Mei 2018 - 18:45 WIB

Harga Minyak Mentah Global Naik, CPO Malaysia Lanjutkan Penguatan Harga Pekan ini

Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Malaysia pada perdagangan Rabu (23/05/18) dibuka pada level RM2.468 per ton, atau lebih rendah 0,36% dibandingkan harga pada penutupan sesi perdagangan…