Pengusaha Desak Pemerintah Tinjau Kebijakan Impor Baja Ringan

Oleh : Hariyanto | Kamis, 07 Desember 2017 - 10:15 WIB

Ilustrasi Baja ringan (Foto Dok Industry.co.id)
Ilustrasi Baja ringan (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Tiga asosiasi minta kepada pemerintah untuk meninjau kebijakan impor baja ringan dengan diberlakukannya Bea Masuk Anti Dumping untuk komoditi baja lapis aluminium seng (BJLAS) dari RRT (Tiongkok) dan Vietnam masing-masing 49 persen dan 18 persen.

"Kami khawatir kebijakan ini akan membuat BJLAS hilang di pasar mengingat kapasitas produksi di dalam negeri hanya 150.000 ton per tahun, sementara konsumsi BJLAS warna 350.000 ton per tahun," kata Ketua Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Novia Budiman dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (6/12/2017)

Hadir dalam jumpa pers Ketua Asosiasi Baja Ringan dan Atap Ringan Indonesia (ASBARINDO), Dwi Sudaryono dan Ketua Asosiasi Produsen Baja Ringan Indonesia (APBRI), Benny Lau.

Dwi menambahkan, kalau harga BJLAS naik 10-15 persen masih wajar, namun kalau kemudian hilang di pasar karena kebijakan tersebut maka harganya bisa naik 20-30 persen, tentunya akan berpengaruh harga atap baja ringan di pasar.

"Khususnya untuk BJLAS tebal 0,2 milimeter yang banyak digunakan bagi atap rumah untuk program pemerintah (program sejuta rumah). Kami berharap kebijakan tersebut jangan sampai menggangu program yang tengah berjalan," kata Dwi.

Novia mengatakan, hampir 60 persen konsumsi atap baja ringan merupakan konsumen menengah ke bawah, dikhawatirkan kalau harga mengalami kenaikan konsumen akan beralih kembali menggunakan kayu, tentunya tidak ramah lingkungan.

Benny Lau mengatakan, kebijakan Bea Masuk Anti Dumping merupakan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berdasarkan permohonan PT NS BlueScoope Indonesia sebagai pemasok bahan baku BJLAS warna di dalam negeri.

"Kami khawatir dengan diberlakukannya kebijakan tersebut akan berakibat banyaknya industri di hilir, produsen atap baja ringan yang tutup akibat kekurangan pasokan bahan baku," kata Benny kepada awak media.

Benny minta kepada pemerintah mengkaji ulang penetapan Bea Masuk Anti Dumping khususnya RRT. Maraknya impor selain adanya keterbatasan pasokan di dalam negeri, juga selisih harga yang jauh antara baja produksi dalam negeri dan impor.

Menurut dia, apabila pemerintah ingin mempertahankan industri hilir baja dalam negeri, maka pemerintah harus mengkaji kembali kebijakan ini. Harga bahan baku lokal tidak kompetitif, kalau dipaksakan, produsen ata baja ringan akan kesulitan.

Lebih jauh Novia menepis anggapan RRT sebagai produsen baja terbesar sengaja membanjiri negara-negara di Asia khususnya Asia Tenggara karena kelebihan pasok. Menurut dia saat ini negara tersebut justru sedang membatasi industri beratnya karena persoalan lingkungan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

1.500 Peserta Antusias Ikuti BCA Super League Triathlon 2019 (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 21:00 WIB

1.500 Peserta Antusias Ikuti BCA Super League Triathlon 2019

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mendukung penuh gelaran Super League Triathlon 2019, ajang unjuk kebugaran melalui olahraga multicabang yang digelar di Pulau Dewata, Bali, pada 23 – 24 Maret…

Presiden Jokowi disaksikan sejumlah pembalap mencoba salah satu motor balap, di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (11/3) sore. (Foto: Agung/Humas)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 20:00 WIB

Jelang GP 2021, Presiden Jokowi Tingkatkan Pembangunan Jalan-Runway Bandara

Balapan MotoGP akan diselenggarakan di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2021. Jelang ajang kejuaraan dunia balap motor itu, Presiden Joko Widodo mengatakan ada tiga…

Askrindo Peduli

Sabtu, 23 Maret 2019 - 19:22 WIB

Askrindo Peduli Lingkungan Bersama Kelurahan Kwitang

JAKARTA - Dalam rangka memperingati HUT BUMN Bersama, dan HUT PT Askrindo (Persero) yang ke-48 dilaksanakan kegiatan peduli lingkungan bersama di wilayah Kelurahan Kwitang.

kiri-Kanan) Ketua Forwarker–PWKI Edi Hardum, Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia(Padma) Indonesia Gabriel Goa dan Pengamat Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial, Timboel Siregar.

Sabtu, 23 Maret 2019 - 18:32 WIB

Kartu Prakerja, Jurus Jokowi Selamatkan Pengangguran

Ciloto- Program calon Presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) mengenai kartu prakerja yang akan diluncurkan jika terpilih kembali menjadi Presiden di pemilihan Presiden 17 April 2019, patut didukung…

IKIMURA GROUP (Industry/foto: Herlambang)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 18:20 WIB

Gemilang di Tahun Lalu, PT Ikimura Group Bidik Pertumbuhan Bisnis Hingga 30 Persen di Tahun 2019

Imbas meningkatnya permintaan akan produk komponen otomotif juga dirasakan oleh salah satu perusahaan anak bangsa, PT Ikimura Group yang saat ini mendistribusikan dan memproduksi mettal cutting…