Pengusaha Desak Pemerintah Tinjau Kebijakan Impor Baja Ringan

Oleh : Hariyanto | Kamis, 07 Desember 2017 - 10:15 WIB

Ilustrasi Baja ringan (Foto Dok Industry.co.id)
Ilustrasi Baja ringan (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Tiga asosiasi minta kepada pemerintah untuk meninjau kebijakan impor baja ringan dengan diberlakukannya Bea Masuk Anti Dumping untuk komoditi baja lapis aluminium seng (BJLAS) dari RRT (Tiongkok) dan Vietnam masing-masing 49 persen dan 18 persen.

"Kami khawatir kebijakan ini akan membuat BJLAS hilang di pasar mengingat kapasitas produksi di dalam negeri hanya 150.000 ton per tahun, sementara konsumsi BJLAS warna 350.000 ton per tahun," kata Ketua Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Novia Budiman dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (6/12/2017)

Hadir dalam jumpa pers Ketua Asosiasi Baja Ringan dan Atap Ringan Indonesia (ASBARINDO), Dwi Sudaryono dan Ketua Asosiasi Produsen Baja Ringan Indonesia (APBRI), Benny Lau.

Dwi menambahkan, kalau harga BJLAS naik 10-15 persen masih wajar, namun kalau kemudian hilang di pasar karena kebijakan tersebut maka harganya bisa naik 20-30 persen, tentunya akan berpengaruh harga atap baja ringan di pasar.

"Khususnya untuk BJLAS tebal 0,2 milimeter yang banyak digunakan bagi atap rumah untuk program pemerintah (program sejuta rumah). Kami berharap kebijakan tersebut jangan sampai menggangu program yang tengah berjalan," kata Dwi.

Novia mengatakan, hampir 60 persen konsumsi atap baja ringan merupakan konsumen menengah ke bawah, dikhawatirkan kalau harga mengalami kenaikan konsumen akan beralih kembali menggunakan kayu, tentunya tidak ramah lingkungan.

Benny Lau mengatakan, kebijakan Bea Masuk Anti Dumping merupakan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berdasarkan permohonan PT NS BlueScoope Indonesia sebagai pemasok bahan baku BJLAS warna di dalam negeri.

"Kami khawatir dengan diberlakukannya kebijakan tersebut akan berakibat banyaknya industri di hilir, produsen atap baja ringan yang tutup akibat kekurangan pasokan bahan baku," kata Benny kepada awak media.

Benny minta kepada pemerintah mengkaji ulang penetapan Bea Masuk Anti Dumping khususnya RRT. Maraknya impor selain adanya keterbatasan pasokan di dalam negeri, juga selisih harga yang jauh antara baja produksi dalam negeri dan impor.

Menurut dia, apabila pemerintah ingin mempertahankan industri hilir baja dalam negeri, maka pemerintah harus mengkaji kembali kebijakan ini. Harga bahan baku lokal tidak kompetitif, kalau dipaksakan, produsen ata baja ringan akan kesulitan.

Lebih jauh Novia menepis anggapan RRT sebagai produsen baja terbesar sengaja membanjiri negara-negara di Asia khususnya Asia Tenggara karena kelebihan pasok. Menurut dia saat ini negara tersebut justru sedang membatasi industri beratnya karena persoalan lingkungan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)(setkab.go.id)

Rabu, 23 Mei 2018 - 06:01 WIB

Corporate Card Permudah Transaksi dan Pembayaran PNS PANRB

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Kementerian PANRB bekerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) meluncurkan Corporate Card atau BRI Card. BRI Card tersebut berfungsi sebagai pengganti uang…

Peluncuran The New MINI John Cooper Works Countryman di GIIAS 2017

Rabu, 23 Mei 2018 - 05:50 WIB

Ini Deretan Mobil dan Motor Baru yang Bakal Mejeng di GIIAS 2018

Ajang pameran otomotif berskala internasional atau Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) segera digelar pada 2 hingga 12 Agustus mendatang di ICE BSD City, Serpong Tangerang. Dalam…

Ki-ka Romi (Presiden Direktur Seven Event), Suparno Djasmin, Director PT Astra International tbk, Yohannes Nangoi Ketua Umum GAIKINDO,Bp Herrys Winata (Marketing Manager PT Jaya Kreasi Indonesia), Bp Agus Riyadi Project Director Seven Event

Rabu, 23 Mei 2018 - 05:30 WIB

GIIAS 2018 Jadi Ajang Eksplorasi Standar Emisi Euro4

GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS), akan kembali hadir pada tanggal 2 - 12 Agustus 2018, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, dan tahun ini GIIAS akan…

Saddam Aljihad, Ketua Umum PB HMI Menyalami seniornya Ketua Presidium Majelis Nasional KAHMI Kamrusammad di Kampus Unpad, Jatinangor, Sumedang

Rabu, 23 Mei 2018 - 04:55 WIB

HMI Siap Cetak 15.000 Wirausahawan Pencipta Lapangan Kerja

Guna membantu pemerintah dalam pengadaan lapangan kerja yang semakin ketat, organisasi mahasiswa tertua, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), siap untuk mencetak 15.000 wirausaha baru. Berbagai pelatihan…

Koopssusgab, Komando operasi khusus gabungan (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 22 Mei 2018 - 23:00 WIB

TNI-Polri Tak Bisa Dipisahkan Tangani Terorisme

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai peran TNI dan Polri tidak bisa dipisahkan dalam penanganan kasus-kasus terorisme.