Menhub Jmin Bongkar Muat Pelabuhan Probolinggo Lebih Cepat

Oleh : Herry Barus | Senin, 21 Agustus 2017 - 06:20 WIB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Foto Istimewa)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Foto Istimewa)

INDUSTRY.co.id - Probolinggo- Kementerian Perhubungan meningkatkan penyediaan dan pengembangan infrastruktur logistik Pelabuhan Probolinggo melalui kerja sama pemanfaatan (KSP) barang milik negara antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan badan usaha milik daerah.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kunjungan ke Pelabuhan Probolinggo, Minggu (20/8/2017), memastikan kegiatan bongkar muat logistik menjadi lebih murah, mudah, dan cepat melalui peningkatan infrastruktur.

"Ada dua pelabuhan yang diserahterimakan untuk kerja sama dengan swasta, bisa BUMN, atau BUMD. Kita bisa pastikan kegiatan di sini akan lebih murah, mudah, dan cepat," kata Menhub Budi Karya kepada awak media di Pelabuhan Probolinggo.

Ia menjelaskan dengan peningkatan fasilitas, pelayanan jasa kepelabuhanan akan lebih optimal, sehingga kegiatan bongkar muat barang semakin efektif dan efisien.

Selain itu, peran Pelabuhan Probolinggo akan mengimbangi arus barang menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Pelabuhan Probolinggo menjadi pelabuhan pertama kerja sama antara pemerintah dan BUMD setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Hasil Reklamasi dan Bangunan Dermaga antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Probolinggo dan Badan Usaha Pelabuhan PT Delta Artha Bahari Nusantara (PT DABN).

Kerja sama ini dilakukan untuk penyediaan dan pengembangan infrastruktur logistik yang merata di seluruh Indonesia dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, tujuan kerja sama juga meliputi optimalisasi kontribusi yang diperoleh dari pengelolaan baik untuk pemerintah melalui PNBP maupun pendapatan jasa kepelabuhanan bagi BUMD.

"Kerja sama ini juga dilakukan untuk memberikan peran kepada pemerintah daerah melalui BUMD, sehingga ke depan pemerintah hanya bertindak sebagai regulator dan akan menjadi minoritas dalam membangun infrastruktur perhubungan," kata Menteri Budi Karya.

Pemerintah telah menganggarkan pembangunan infrastruktur transportasi termasuk pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, namun dengan kebutuhan yang demikian besar sementara anggaran pemerintah sangat terbatas maka ke depan biaya operasional seharusnya tidak terus menerus bergantung dari APBN.

Terkait skema bagi hasil, dalam perjanjian dijelaskan KSOP Pelabuhan Probolinggo akan memperoleh sebesar 0,50 persen dari nilai aset barang milik negara dan setiap tahun mengalami peningkatan sebesar 4,55 persen.

Sedangkan PT DABN memperoleh keuntungan hasil kerja sama sebesar 25,16 persen dari nilai investasinya.

PT DABN adalah anak perusahaan PT Petrogas Jatim Utama yang mempunyai izin sebagai badan usaha pelabuhan, sehingga dapat mengelola pelabuhan umum apabila mendapatkan izin dari pemerintah.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kemenpar Tetapkan 100 Event Berskala Internasional (Foto Dije)

Selasa, 26 September 2017 - 14:12 WIB

Kemenpar-Kemenkes Kembangkan Wisata Kesehatan

Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kesehatan sepakat untuk mengembangkan Pariwisata Kesehatan Internasional melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)…

PT Bayu Buana Tbk

Selasa, 26 September 2017 - 14:11 WIB

Bayu Buana Targetkan Penjualan Tiket Rp 70 Miliar Hingga Akhir Tahun

PT Bayu Buana Travel Tbk menargetkan total pendapatan Rp 70 miliar dari penjualan tiket dan paket pariwisata hingga akhir 2017.

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

Selasa, 26 September 2017 - 14:07 WIB

Indonesia Siap Pasok Delapan Juta Ton Minyak Sawit ke Eropa

Indonesia siap memasok minyak sawit lestari hingga 8 juta ton ke pasar Eropa untuk memenuhi permintaan di kawasan tersebut yang diperkirakan mencapai 6 juta ton pada 2020.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Kemenperin dok)

Selasa, 26 September 2017 - 14:05 WIB

Menperin Airlangga: Harga Gas Blok Masela Masih Belum Cocok

Pemerintah akan memberikan insentif untuk industri yang akan menggunakan dan membeli gas di Blok Masela. Meski akan diberikan insentif tetap saja belum ada industri yang menyatakan tertarik…

Ilustrasi Apartemen (Ilustrasi)

Selasa, 26 September 2017 - 14:01 WIB

Kebijakan Infrastrutur Pemerintah di Jalur Tepat

CEO dan komisaris perusahaan pengembang Crown Group, Iwan Sunito menyatakan kebijakan di sektor infrastruktur yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah berada di jalur yang tepat.