Sektor Industri Tekstil Tesandung Aturan Perpajakan Baru

Oleh : Ridwan | Jumat, 21 Juli 2017 - 08:34 WIB

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat (Kanan) bersama Kedubes AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr. (Fadli/ INDUSTRY.co.id)
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat (Kanan) bersama Kedubes AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr. (Fadli/ INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Sejumlah pengusaha tekstil yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia API mengaku dirugikan dengan penerapan aturan yang melarang pabrik menjual barang produksinya ke perusahaan yang tidak termasuk kategori Pengusaha Kena Pajak  - PKP.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat mengatakan, aturan baru tersebut diberlakukan setelah adanya program pengampunan pajak alias tax amnesty. Sebelumnya, industri dapat menjual produk langsung ke pengusaha non-PKP.

Namun, setelah praktik tersebut dilarang, industri merasa kesulitan mencari PKP yang mau membeli produk mereka. Akibatnya gudang-gudang penuh sama barang yang tidak bisa dijual. Ia menilai, pemerintah seharusnya memberikan solusi atas penerapan aturan baru tersebut.

“Industri tentu tidak memiliki data perusahaan mana saja yang berstatus PKP. Sementara, jika pabrik menjual ke pengusaha non-PKP, mereka bisa dikenai ancaman sanksi, “Ketum API Ade Sudrajat ditemui awak media dalam Kongkow Bisnis Radio PAS FM kemarin.

Jika pemerintah tidak segera memberikan solusi, Ade pesimistis industri pertekstilan dapat tumbuh positif. Sebab, jika dilihat dari data penjualan tekstil di pasar domestik, permintaan produk tekstil terus menurun sejak lima tahun terakhir. Hal terbaru,

Dalam kesempatan itu juga Ade menyebut pada kuartal kedua 2017 permintaan anjlok sampai 30 persen. Karenanya, ia sangat berharap pemerintah peka dan memberikan stimulus yang diharapkan dapat membuat industri tekstil di pasar lokal kembali bergairah.

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi dan Deputi PM Singapura (Foto Setkab)

Jumat, 20 Juli 2018 - 06:08 WIB

Tingkatkan Investasi KIP, Deputi PM Singapura Temui Presiden Jokowi

Deputi Perdana Menteri dan Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional Singapura Teo Chee Hean menemui Presiden Joko Widodo salah satunya membahas perihal investasi di Kendal Industrial Park…

Mochtar Ngabalin Perkuat Tim Tenaga Ahli KSP, Komisaris AP1 (Foto Tribun)

Jumat, 20 Juli 2018 - 05:54 WIB

Pengeritik Jokowi, Sekarang Komisasris Angkasa Pura 1

Kementerian BUMN merombak susunan komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) dengan memasukkan tiga nama baru yaitu Djoko Sasono, Tri Budi Satriyo, dan Ali Mochtar Ngabalin.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Kamis, 19 Juli 2018 - 22:40 WIB

Aksi Teroris Ancaman Utama Asian Games 2018

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai terorisme menjadi ancaman paling diantisipasi oleh jajarannya dalam persiapan pengamanan Asian Games 2018 yang tinggal sebulan lagi.

Partai Golkar (Foto Ist)

Kamis, 19 Juli 2018 - 22:20 WIB

ICW Anggap Golkar Berkilah Soal Caleg Mantan Koruptor

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai alasan Partai Golkar tetap mengajukan sejumlah bekas narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019…

Partai Golkar (Foto Ist)

Kamis, 19 Juli 2018 - 22:00 WIB

Golkar Tetap Calonkan Mantan Napi Korupsi, Ini Alasannya

DPP Partai Golkar memiliki alasan mengapa tetap mencalonkan sejumlah mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif di Pilpres 2019.