Sektor Industri Tekstil Tesandung Aturan Perpajakan Baru

Oleh : Ridwan | Jumat, 21 Juli 2017 - 08:34 WIB

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat (Kanan) bersama Kedubes AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr. (Fadli/ INDUSTRY.co.id)
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat (Kanan) bersama Kedubes AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr. (Fadli/ INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Sejumlah pengusaha tekstil yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia API mengaku dirugikan dengan penerapan aturan yang melarang pabrik menjual barang produksinya ke perusahaan yang tidak termasuk kategori Pengusaha Kena Pajak  - PKP.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat mengatakan, aturan baru tersebut diberlakukan setelah adanya program pengampunan pajak alias tax amnesty. Sebelumnya, industri dapat menjual produk langsung ke pengusaha non-PKP.

Namun, setelah praktik tersebut dilarang, industri merasa kesulitan mencari PKP yang mau membeli produk mereka. Akibatnya gudang-gudang penuh sama barang yang tidak bisa dijual. Ia menilai, pemerintah seharusnya memberikan solusi atas penerapan aturan baru tersebut.

“Industri tentu tidak memiliki data perusahaan mana saja yang berstatus PKP. Sementara, jika pabrik menjual ke pengusaha non-PKP, mereka bisa dikenai ancaman sanksi, “Ketum API Ade Sudrajat ditemui awak media dalam Kongkow Bisnis Radio PAS FM kemarin.

Jika pemerintah tidak segera memberikan solusi, Ade pesimistis industri pertekstilan dapat tumbuh positif. Sebab, jika dilihat dari data penjualan tekstil di pasar domestik, permintaan produk tekstil terus menurun sejak lima tahun terakhir. Hal terbaru,

Dalam kesempatan itu juga Ade menyebut pada kuartal kedua 2017 permintaan anjlok sampai 30 persen. Karenanya, ia sangat berharap pemerintah peka dan memberikan stimulus yang diharapkan dapat membuat industri tekstil di pasar lokal kembali bergairah.

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Perry Warjiyo Gubernur Bank Indonesia (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 28 Mei 2018 - 15:00 WIB

BI Antisipasi Modal Keluar Jelang Pertemuan FOMC

Bank Indonesia menyebutkan terus meningkatkan pengawasan dan mitigasi terhadap potensi keluarnya modal asing yang bisa menggerus nilai tukar rupiah terutama menjelang rapat Komite Pasar Terbuka…

Dealer Honda / http://idolosol.com

Senin, 28 Mei 2018 - 14:54 WIB

Honda Siapkan 114 Bengkel Siaga Hadapi Mudik Lebaran 2018

PT Honda Prospect Motor (HPM) kembali menghadirkan program Honda emergency service atau bengkel siaga Honda. Program ini dirancang untuk menemani konsumen Honda selama melakukan perjalanan mudik.…

Sinergi Enam Marketplace Besar dalam program Ramadhan Express Gerakan Ayo UMKM Jualan Online

Senin, 28 Mei 2018 - 14:36 WIB

Sinergi Enam Marketplace Besar Dorong UMKM Jualan Online

Kominfo bersama Kemenkop meluncurkan program Ramadhan Express Ayo UMKM Jualan online untuk gerak cepat bantu pedagang mikro dan kecil yang belum bisa mendapat akses ke pasar online yg sangat…

Menkeu Sri Mulyani (Foto Dok Industry.c.id)

Senin, 28 Mei 2018 - 14:30 WIB

Menkeu: BSF Aktif Bila Keadaan Ekonomi Waspada

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan inisiatif "Bond Stabilization Framework" (BSF) akan aktif apabila berdasarkan penilaian Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kondisi perekonomian…

Ilustrasi pekerja proyek infrastruktur pemerintah (Foto: Istimewa)

Senin, 28 Mei 2018 - 14:30 WIB

Gapensi Desak Pemerintah Libatkan Kontraktor Swasta Dalam Proyek Infrastruktur Nasional

Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) meminta Pemerintah melibatkan lebih banyak kontraktor swasta dalam proyek pembangunan infrastruktur nasional.