Belanja Infrastruktur Idealnya Lima Persen dari PDB

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) A Tony Prasetiantono mengungkapkan bahwa rekomendasi para ekonom dunia, idealnya belanja infrastruktur suatu negara sekurang-kurangnya adalah lima persen terhadap produk domestik bruto atau GDP.

"Saat ini GDP Indonesia sebesar Rp12.500 triliun, artinya lima persennya adalah Rp600 triliun per tahun. Alokasi APBN 2017 untuk infrastruktur adalah sebesar Rp387 triliun sehingga masih membutuhkan sekitar Rp213 triliun kekurangan dananya untuk mencapai porsi itu," katanya di Jakarta, Selasa (18/7/2017)

Namun, dia menilai angka tersebut (Rp387 triliun) sudah cukup baik, dibandingkan era sebelumnya, namun masih kurang apabila mengacu pada acuan seperti di India sebesar lima persen atau China sebesar 10 persen terhadap GDP mereka.

Sementara itu, secara terpisah anggota Badan Pemeriksa Keuangan IV Rizal Djalil kepada awak media mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk lima sektor infrastruktur prioritas yakni energi, transportasi, jalan dan jembatan, air, dan perumahan.

"Tiga diantaranya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Sehingga wajar bila dari porsi pembiayaan APBN dan APBD (sekitar 41 persen), alokasi terbesar berada di Kementerian PUPR," katanya.

Menurut dia, Kementerian PUPR selama ini mampu memenuhi target yang ditetapkan pemerintah dan menyerap anggaran yang dipercayakan.

Selain itu proyek-proyek yang telah tuntas memberikan manfaat yang nyata bagi perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Rizal menilai postur anggaran tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi.

Dengan menyediakan infrastruktur dasar seperti bidang sumber daya air, dapat berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, sama halnya pembangunan bidang sanitasi dan permukiman.

"Pembangunan infrastruktur konektivitas seperti jalan dan jembatan dapat menurunkan harga logistik, ini merupakan salah satu implementasi dari pemerataan," tambah Rizal.