Sebut Ada Pejabat Halangi LPG Diganti DME, Mulyanto DPR Semprot Menteri Bahlil! Harusnya Langsung Tindak, Bukan Malah Bikin Gaduh

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadia, bahwa ada oknum yang coba menghalangi transformasi Liquified Petroleum Gas (LPG) ke Dimethyl Ether (DME) telah menambah gaduh suasana.

"Harusnya Menteri Bahlil langsung bertindak apabila mengetahui ada oknum pejabat, pengusaha dan lembaga BUMN yang terkesan menghalangi transformasi LPG ke DME. Bukan malah melontarkan pernyataan ke publik dan tidak berbuat apa-apa," ujar Mulyanto dalam keterangannya yang diterima redaksi INDUSTRY.co.id pada Sabtu (4/12/2021).

Mulyanto menilai pernyataan Menteri Bahlil ini kontraproduktif, dan hanya akan menimbulkan rasa saling curiga diantara para pejabat negara termasuk di BUMN.

Tak hanya itu, bahkan menurutnya kalau memang Menteri Bahlil benar menemukan oknum pejabat negara atau pejabat BUMN energi yang menghalang-halangi upaya gasifikasi batubara dalam rangka menekan impor LPG tersebut, harusnya langsung ditindak. Bukan malah menjadikannya sebagai bahan cari perhatian.

“Pemerintah punya kewenangan untuk itu. Langsung saja tunjuk namanya, sehingga jelas oknum tersebut siapa dan dari lembaga apa. Ketimbang menebar suasana saling curiga yang mengganggu kerja keras kita menekan defisit transaksi berjalan sektor migas. Lebih bagus pemerintah bekerja cerdas, agar upaya ini berjalan mulus dan sukses," ujar Mulyanto.

Politisi dari Fraksi PKS ini berharap Pemerintah tidak takut apalagi kalah dengan mafia impor. Serta Jangan mau disandera oleh mafia impor, yang membuat devisa negara terkuras.

Ia mengakui bahwa apa yang tengah dilakukan oleh PTBA, PGN ataupun PLN untuk mensubstitusi penggunaan LPG dengan DME, jargas (jaringan gas rumah tangga), maupun kompor listrik adalah langkah yang tepat. Tujuan kegiatan itu tidak lain adalah agar impor LPG dapat ditekan.

Untuk diketahui setiap tahunnya Indonesia mengimpor gas LPG sebanyak 5,5 hingga 6 juta ton.  Di mana per satu juta ton negara mensubsidi sebesar Rp12,6 triliun.  Dengan demikian setiap tahun subsidi LPG kita sebesar Rp60-70 triliun.

Penggunaan DME, jargas, atau kompor listrik untuk keperluan rumah tangga dan industri, akan secara langsung mengurangi konsumsi LPG domestik.  Dan akhirnya akan mengurangi impor LPG, mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta menghemat devisa negara.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut ada pihak tertentu yang mencoba menghalangi upaya pemerintah mengembangkan hilirisasi batu bara berkalori rendah menjadi dimethyl ether (DME) untuk menggantikan liquified petroleum gas (LPG).

"Negara kita sudah cukup dipermainkan, kita harus bangkit bersama-sama. Saya tahu menyangkut DME ada yang coba-coba halangi, kami tidak pernah segan-segan untuk tetap maju terus," beber dia pada konferensi pers bulanan, Rabu (1/12/2021).

Namun demikian, Menteri Bahlil tidak mengungkap secara gamblang pihak mana yang ia maksud.

Mantan Ketum HIPMI ini hanya menegaskan bahwa Kementerian Investasi tidak akan mundur dari rencana mengembangkan DME sebagai pengganti LPG.