INDUSTRY.co.id - Jakarta – PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (Indocement) mendukung kebijakan pemerintah untuk menerapkan aturan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) atau kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih. Namun, perusahaan meminta pemerintah menyiapkan peta jalan (roadmap) yang jelas serta masa transisi yang memadai agar kebijakan tersebut tidak mengganggu distribusi semen nasional.
Seperti diketahui, pemerintah akan segera menerapakn kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada Januari 2027.
Direktur Indocement, Antonius Marcos menilai, penerapan Zero ODOL secara mendadak berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi industri semen, terutama terkait ketersediaan armada angkutan dan peningkatan biaya logistik.
Perusahaan mengingatkan, keterbatasan truk yang memenuhi ketentuan Zero ODOL dapat menghambat pasokan semen, khususnya ke wilayah pelosok yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi melalui jalur darat.
"Secara prinsip kami mendukung kebijakan ini, tetapi kami meminta pemerintah memberikan roadmap yang jelas dan masa transisi yang cukup. Jika diterapkan secara mendadak, dampaknya pasti pasokan semen di pelosok akan terganggu karena ketersediaan armada yang memenuhi syarat ODOL belum sepenuhnya siap," ujar Antonius di Bogor, Rabu (11/11).
Selain berpotensi mengganggu distribusi, penerapan Zero ODOL juga dikhawatirkan meningkatkan jumlah kendaraan angkutan barang di jalan raya.
Pasalnya, jika sebelumnya satu truk dapat mengangkut sekitar 40 ton semen, dengan pembatasan muatan kapasitas angkut bisa turun menjadi hanya 10-15 ton. Artinya, perusahaan membutuhkan sekitar empat hingga lima kali lebih banyak armada untuk mengangkut volume barang yang sama.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kepadatan lalu lintas, memperpanjang waktu distribusi, sekaligus mendongkrak biaya logistik secara signifikan.
Pada akhirnya, kenaikan ongkos pengiriman tersebut dikhawatirkan ikut membebani harga semen yang harus dibayar konsumen atau pengguna akhir (end-user).
Karena itu, Indocement berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada penegakan aturan Zero ODOL, tetapi juga menyiapkan perbaikan regulasi, sosialisasi menyeluruh, serta tahapan implementasi yang realistis.
Dengan persiapan yang matang, kebijakan Zero ODOL diharapkan dapat meningkatkan keselamatan transportasi dan ketertiban angkutan barang tanpa mengganggu rantai pasok industri maupun memicu kenaikan harga bahan bangunan di masyarakat.
