Tren Transisi EBT, Mukhtarudin Minta Pemerintah Untuk Lebih Hati-hati

Oleh : Hariyanto | Sabtu, 30 Oktober 2021 - 19:02 WIB

Mukhtarudin DPR Fraksi Golkar
Mukhtarudin DPR Fraksi Golkar

INDUSTRY.co.id - Jakarta– Anggota Komisi VII Bidang Energi, Industri Riset dan Teknologi DPR RI Mukhtarudin meminta pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi tren transisi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

“Saya kira perlu hati-hati ya, karena hal ini justru akan berpotensi menimbulkan krisis energi jika disikapi secara berlebih” tandas Mukhtarudin, Sabtu, (30/10/2021).

Mukhtarudin lantas menyoroti China dan negara-negara di kawasan Eropa yang terkena dampak krisis energi akibat harga gas alam yang melambung tinggi karena terlalu progresif menyambut (EBT).

“EBT di Eropa belum mampu mengimbangi lonjakan kebutuhan energi, selain butuh waktu membangunnya. Ketersediaan energi yang dibangkitkan juga tidak stabil,” tutur Mukhtarudin.

Bukan tidak mungkin, politisi Golkar Dapil Kalimantan ini menilai Indonesia sangat berpotensi menghadapi risiko yang sama dengan negara-negara lain, jika transisi energi tersebut tidak disikapi secara hati-hati.

“Ini lah yang harus menjadi sebuah referensi buat pemerintah kita, terkait kebijakan energi nasional,” imbuh Mukhtarudin.

Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI bidang Inbang ini mengatakan upaya pertumbuhan energi dan menjaga lingkungan hidup harus dilakukan seimbang. Hal tersebut penting guna untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Sehingga, lanjut Mukhtarudin, dapat dihasilkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi serta kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup saat ini dan yang akan datang.

Pemerintah perlu bijaksana dengan pertimbangan antara pembangunan ekonomi dan juga kesediaan sumber daya alam yang kita miliki saat ini” pungkas Mukhtarudin.

Diketahui, Kementerian ESDM menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tarif pembelian tenaga listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) dapat terbit bulan ini. Adapun saat ini prosesnya ini masih tengah difinalisasikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Peraturan Presiden tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sudah dalam tahap finalisasi,” ujar Peneliti Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Joko Tri Haryanto, Kamis, (21/10/2021) lalu.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Microsoft (foto Ist)

Rabu, 25 Mei 2022 - 14:15 WIB

Microsoft Rilis Hasil Penelitian dan Teknologi Baru untuk Mendukung Kerja Hybrid di Indonesia

Microsoft Corp. telah merilis laporan Work Trend Index tahunan keduanya, bertajuk “Great Expectations: Making Hybrid Work Work.” Laporan tersebut memberikan insights agar dapat mengakomodasi…

Clinton Augusto

Rabu, 25 Mei 2022 - 14:00 WIB

Clinton Augusto Bagikan Tips Menaikan Berat Badan Secara Alami dengan RimbaLife

Punya badan kurang berisi tidak selamanya menjadi dambaan setiap orang, Banyak Orang yang masih bingung atau mungkin udah menyerah untuk bisa menaikan berat badannya, bahkan banyak yang melakukan…

Polisi Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi di Pati, Kabareskrim : Kasus Terbesar Sepanjang 2022

Rabu, 25 Mei 2022 - 13:26 WIB

Polisi Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi di Pati, Kabareskrim : Kasus Terbesar Sepanjang 2022

Jakarta- Kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Kabupaten Pati diungkap tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri. Dalam kasus yang disebut sebagai yang terbesar sepanjang…

CEO LPKR John Riady (Ist)

Rabu, 25 Mei 2022 - 13:10 WIB

Simak Cara PT Lippo Karawaci Tbk. Dorong Pencapaian Target Pra Penjualan

PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) menerapkan sejumlah strategi untuk mencapai target pra penjualan yang sebesar Rp5,2 triliun pada tahun 2022 atau tumbuh 5% YoY (year on year) dari realisasi pada…

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, menyambangi booth Save the Children di Rumah Resiliensi Indonesia dan berbincang dengan Ranti dan Annisa

Rabu, 25 Mei 2022 - 13:10 WIB

GPDRR Bali: Save The Children Usung Hak Partisipasi Anak dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ke-tujuh Platform Global para multi-pemangku kepentingan untuk Pengurangan Risiko Bencana yang diselenggarakan di Bali.