Ini Tiga Skema Bisnis Infratruktur Pengisian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Oleh : Hariyanto | Rabu, 22 September 2021 - 13:33 WIB

Ilustrasi SPKLU
Ilustrasi SPKLU

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatur tiga skema bisnis perizinan berusaha untuk Infrastruktur Pengisian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Tiga skema usaha Badan Usaha Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) adalah skema provider, skema retailer, dan skema kerjasama.

Hal ini sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana, Selasa (21/9/2021) dalam Webinar Mekanisme Perizinan Berusaha Infrastruktur Pengisian KBLBB yang diselenggarakan secara virtual.

Webinar ini diselenggarakan dalam rangka mensosialisasikan regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 dan Nomor 25/2021 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 tahun 2021 dan Nomor 11 tahun 2021.

Menurut Rida, dengan peraturan ini diharapkan Badan Usaha dapat turut berpartisipasi menciptakan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang baik untuk perkembangan kendaraan listrik kedepannya.

"Secara garis besar skema bisnis dan perizinan berusaha untuk Badan Usaha SPKLU terbagi menjadi skema provider, skema retailer, dan skema kerjasama. Sementara untuk badan usaha SPBKLU hanya diwajibkan memiliki nomor identitas SPBKLU," ungkap Rida.

Lebih lanjut Rida menjelaskan bahwa skema provider berarti menyediakan tenaga listrik sendiri kemudian menjual kepada konsumen KBLBB, untuk skema ini diperlukan Penetapan Wilayah Usaha, IUPTL Terintegrasi dan Nomor Identitas SPKLU.

Sedangkan untuk skema retailer adalah dengan membeli tenaga listrik dari PT PLN (Persero) atau Pemegang Wilayah Usaha Lain kemudian menjual atas nama badan usaha sendiri, skema ini memerlukan Penetapan Wilayah Usaha, IUPTL Penjualan dan Nomor Identitas SPKLU.

Dan untuk skema kerjasama yakni sebagai mitra PT PLN (Persero) atau Pemegang Wilayah Usaha lainnya, hanya diwajibkan memiliki Nomor Identitas SPKLU. Untuk perizinan lainnya cukup dengan Perizinan milik PT PLN (Persero) atau Pemegang Wilayah Usaha lainnya.

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur SPKLU pemerintah juga telah memberikan berbagai insentif di antaranya pemberian insentif tarif curah sebesar Rp714/kWh untuk Badan Usaha SPKLU, dengan tarif penjualan maksimal Rp2.467/kWh, serta keringanan biaya penyambungan dan/atau jaminan langganan tenaga listrik serta Pembebasan Rekening Minimum selama dua tahun pertama untuk Badan Usaha SPKLU yang bekerjasama dengan PT PLN (Persero).

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Anugerah KIP 2021 Klasifikasi Badan Publik Informatif

Selasa, 26 Oktober 2021 - 22:00 WIB

KemenKopUKM Raih Anugerah KIP 2021 Klasifikasi Badan Publik Informatif

Kementerian Koperasi dan UKM berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 untuk klasifikasi Badan Publik Informatif dengan kategori penilaian tertinggi.

OMAI Stimuno

Selasa, 26 Oktober 2021 - 21:46 WIB

Sukses Pasarkan OMAI Stimuno ke Mancanegara, Dexa Medica Sabet Penghargaan Primaniyarta 2021

Berkontribusi meningkatkan ekspor salah satu produk farmasi Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) yakni STIMUNO ke pasar nontradisional, Dexa Group melalui PT Dexa Medica meraih penghargaan Primaniyarta…

Ketua Umum PII Heru Dewanto

Selasa, 26 Oktober 2021 - 21:30 WIB

Persatuan Insinyur Indonesia Bantu 50 Mahasiswa dan Lulusan Program Vokasi Asal Indonesia Bekerja di Hungaria

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), membantu 50 orang yang terdiri dari mahasiswa dan lulusan program vokasi asal Indonesia…

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin

Selasa, 26 Oktober 2021 - 20:02 WIB

Legislator Golkar Minta Pemerintah Genjot Vaksinasi Covid-19 di Daerah Luar Jawa-Bali

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin meminta pemerintah mempercepat vaksinasi di luar Jawa-Bali, mengingat sampai saat ini, baru 5 provinsi yang capaian vaksinasinya di atas nasional

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat mendampingi Presiden Joko Widodo pada acara peresmian pabrik gula PT Prima Alam Gemilang (PAG) di Bombana, Sulawesi Tenggara

Selasa, 26 Oktober 2021 - 19:45 WIB

Menperin Agus: Industri Manufaktur Sukses Jadi Penopang Utama Ekonomi RI

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa sektor industri manufaktur Indonesia selama tujuh tahun pemerintahan Joko Widodo tetap memainkan peranan penting…