Alhamdulillah Lagi-lagi Ada Kabar Gembira! Sri Mulyani Sukses 'Gondol' Rp110 Miliar dari Salah Satu Debitur & Obligor BLBI

Oleh : Ridwan | Selasa, 21 September 2021 - 18:45 WIB

Menkeu Sri Mulyani (ist)
Menkeu Sri Mulyani (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah berhasil meraih hasil signifikan atas penanganan hak tagih negara kepada debitur dan obligor.

Terbaru, Satgas berhasil menyita dana berjumlah Rp110 miliar dari salah satu obligor kakap Kaharudin Ongko yang tersangkut kasus BLBI dari Bank Umum Nasional.

“Hari ini kami ingin menyampaikan debitur PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham) namanya Kaharudin Ongko adalah salah satu obligor pemilik Bank Umum Nasional,” ujar Menkeu dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (21/9).

Menurutnua, penagihan terhadap Kaharudin telah dilakukan sejak 2008 silam. Akan tetapi nilai pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh Kaharudin masih jauh dari jumlah yang mesti diganti.

Untuk itu, Kementerian Keuangan dengan jajaran terkait melakukan langkah tegas agar proses pelunasan utang negara dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

“Dilakukan upaya paksa oleh panitia urusan piutang negara terhadap debitur tersebut melalui surat paksa dan pencegahan bepergian ke luar negeri,” terangnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah berhak melakukan tindakan tegas lantaran Kaharudin terikat dalam akta hukum yang bersifat mengikat terkait persoalan BLBI.

“Telah dilakukan eksekusi terhadap sebagian jaminan kebendaan, baik berupa aset tetap dan bergerak yang diserahkan oleh debitur yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani dalam master pre financing and notes issues agreement pada tanggal 18 desember 1998. Jadi dalam hal ini yang bersangkutan telah menandatangani dan sekarang kita melakukan penagihan berdasarkan perjanjian tersebut,” jelas Menkeu.

Secara mendetail, bendahara negara itu memaparkan ini pada 20 September Satgas melakukan penyitaan dan sekaligus mencairkan harta kekayaan Kaharudin dalam bentuk escrow account di salah satu bank swasta nasional.

Jumlah dari escrow account tersebut adalah sebesar Rp664,97 juta dan escrow account dalam bentuk dolar AS adalah sebesar 7,63 juta dolar AS atau setara dengan Rp109,50 miliar. Sehingga dana yang disita dari bos Bank Umum Nasional itu mencapai lebih dari Rp110 miliar.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi resmikan Proyek Pabrik Biodiesel

Senin, 25 Oktober 2021 - 11:22 WIB

Proyek Pabrik Biodiesel Senilai Rp.619 Miliar di Kalimantan Selatan Diresmikan Presiden Jokowi, Mampu Produksi 60 Ton Perjam

Proyek EPCC 1500 TPD Pembangunan Pabrik Biodiesel yang dikerjakan oleh entitas anak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., yakni PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi (WRK) di Kabupaten Tanah Bumbu,…

Presiden Jokowi

Senin, 25 Oktober 2021 - 10:53 WIB

Sah! Jokowi Lantik 17 Dubes Baru RI, Ada Nama Mantan Bos Kadin Hingga Jubir Presiden

Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi melantik 17 duta besar baru RI untuk 34 negara sahabat di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/10/2021).

Anggota DPR Fraksi Gerindra Novita

Senin, 25 Oktober 2021 - 10:52 WIB

Polemik Syarat Terbang PCR dari Mendagri! Novita DPR: Aturan ini Lahir Kenapa, Landasannya Apa?

Menyikapi Instruksi Menteri Dalam Negri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2 dan 1 di Jawa dan Bali, Novita Wijayanti selaku Anggota Komisi V mempertanyakan landasan aturan…

Budi Hikmat, Kepala Makro Ekonomi dan Direktur Strategi Investasi PT Bahana TCW Investment Management,

Senin, 25 Oktober 2021 - 10:42 WIB

Surplus Neraca Perdagangan RI Perkuat Perekonomian Indonesia dan Kepercayaan Investor Asing

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesiakembali surplus US$ 4,37 miliar pada September 2021, sehingga secara akumulatif sembilan bulan tahun ini mencapai surplus sebesar…

Ilustrasi Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Senin, 25 Oktober 2021 - 10:40 WIB

Kemenkop UKM Diminta Komisi VI Evaluasi Penyaluran BPUM, Enggak Tepat Sasaran?

Anggota Komisi VI DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti berharap agar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dapat menyalurkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)…