LSAK Dukung KPK Alihkan Pegawai Terpilih Jadi ASN

Oleh : Wiyanto | Kamis, 16 September 2021 - 05:56 WIB

Ilustrasi PNS
Ilustrasi PNS

INDUSTRY.co.id-Jakarta-Pemberhentian 56 pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) TWK sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers pimpinan KPK merupakan keputusan tegas dan matang.

"Berdasarkan putusan MK dan MA bahwa TWK sah dan konstitusional, tidak ada merugikan, dan tidak melanggar hak asasi manusia, maka keputusan pemberhentian tersebut menjadi ketetapan yang harus dilakukan," kata Peneliti LSAK Ahmad Aron Hariri di Jakarta, Kamis (16/9/2021).

Menurutnya, selain berdasarkan aturan perundangan, keputusan diambil menjadi catatan sejarah pemberantasan korupsi harus berdasarkan penguatan sistem. Artinya, pemberhentian pegawai KPK atau berhenti, tetap sebagai suatu kehormatan. Yang dikedepankan adalah sistem bukan pada person sebagaimana didasarkan pada PP 63/2005.

Mempertegas keputusan MK dan MA, sikap Presiden juga sejalan dengan menempatkan keduanya sebagai court of law and court of justice. Bahwa tindak lanjut hasil TWK merupakan kewenangan pemerintah, juga merujuk pada perangkat sistem peraturan perundang-undangan yang terkait penyelesaian masalah ini.

Oleh karena itu, Presiden pun menyampaikan hal ini adalah sopan-santun ketatanegaraan. Tidaklah perlu diskresi tertentu kalau perangkat dan aturannya tersedia, maka itulah yang harus dilaksanakan. Ini penghormatan yang tinggi pada proses hukum, pada mekanisme sistem, dan (sekali lagi) bukan atas desakan kemauan person.

Segala proses TWK hingga pemberhentian pegawai KPK menunjukkan bahwa presiden dan KPK telah bertindak dalam koridor negara hukum. Akumulasi hal ini memiliki nilai mashlahat yang super. Jadi jangan juga baper.

Maka keputusan ini patut didukung sebagai pilihan menjadi lebih baik dari sekedar baik. Kecintaan dan harapan kita pada pemberantasan korupsi, tidak semata pada pelaksana sistem. Sebab setiap komisioner pasti berganti dan begitu jua pegawai yang kini ASN KPK.

Pemberantasan korupsi adalah sistem atas cita-cita milik kita bersama agar Indonesia bebas dari korupsi. Bukan milik perorangan dan kelompok-kelompoknya saja. Serta pengawasan publik terhadap para pelaksana menjadi tuntutan besar bahwa KPK hari ini harus terus bekerja lebih progresif dan optimal," katanya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Danrem 174 ATW Brigjen TNI Reza Pahlevi

Kamis, 19 Mei 2022 - 04:45 WIB

Danrem 174 ATW Brigjen TNI Reza Pahlevi Pimpin Serah Terima Komandan Kodim 1710/Mimika

Acara serah terima Komandan Kodim 1710/Mimika dari pejabat lama Letkol Infanteri Yoga Cahya Prasetya kepada pejabat baru Letkol Infanteri Dedy Dwi Cahyadi dipimpin langsung oleh Danrem 174/ATW…

KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman

Kamis, 19 Mei 2022 - 04:00 WIB

KASAD Jend TNI Dudung Abdurachman Tinjau TNI AD Manunggal Air di Pemukiman Eks Timor Timur

Program TNI AD Manunggal Air terus mendapat perhatian Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), terutama di wilayah yang warganya kesulitan mendapatkan air. Itulah mengapa, Jenderal TNI Dudung Abdurachman…

Dirjen PKH Nasrullah mendampingi Mentan SYL saat penyerahan bantuan hadapi PMK

Rabu, 18 Mei 2022 - 22:58 WIB

Kendalikan PMK, Kementan Kirim Obat-Obatan dan APD ke Beberapa Wilayah

Dalam upaya melakukan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, Kementerian Pertanian (Kementan) gerak cepat mengirimkan logistik kesehatan berupa Vitamin, Antibiotik, Antipiretik,…

Exabytes Indonesia

Rabu, 18 Mei 2022 - 22:33 WIB

47% Sudah Go Digital, Exabytes Indonesia Ajak Pelaku UMKM Transisi Bisnis ke Online

Perkembangan industri 4.0 dan transformasi digital saat ini menjadi kunci utama bergeraknya UMKM. Seiring dengan tantangan yang semakin berat dan pasca masa pandemi kemarin, tiga persoalan UMKM…

Petugas antisipasi penyebaran PMK

Rabu, 18 Mei 2022 - 22:21 WIB

Mentan SYL Optimis PMK Dapat Diatasi Segera

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengaku optimis penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) dapat dikendalikan secara cepat.