Miss Internet Minta ISP Ilegal Ditertibkan

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Maraknya penyelenggara jasa internet (internet service provider/ISP) ilegal menimbulkan kekhawatiran Marsya Gusman. Gadis berparas jelita yang baru terpilih sebagai Miss Internet Indonesia 2017 itu, mengungkapkan kegelisahannya saat berjumpa Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di sela peringatan HUT ke-21 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Jakarta, Rabu (17/5/2017).

"Walau tak bisa di pungkiri Bahwa ISP ilegal ini justru menjadi ujung tombak dalam membantu penyebaran internet di daerah. Maka itu fungsi pemerintah sudah saatnya berubah dari penertib menjadi pembina, yaitu membina ISP ilegal untuk melakukan perizinan dan sertifikasi," ujar Marsya yang meraih mahkota Miss Internet 2017 pada malam grand final di Nusa Dua, Bali, Akhir April lalu. Dengan gelar itu, Marsya akan menjadi duta internet sehat salah satu programa APJII.

Meski begitu, menurut dara yang pernah menyabet gelar Miss Earth 2016 itu, ISP di daerah-daerah yang masih ilegal itu tetap dibutuhkan. Dia mendorong secepatnya Kemenkominfo untuk bergerak menertibkan ISP ilegal.

"Sudah saatnya ISP-ISP kecil ini didukung untuk bisa beroperasi dengan layak, selaras dengan masyarakat yang tinggal di daerah agar dapat mendapatkan akses internet yang mudah dan murah," ujar Marsya lagi.

Sebelumnya, Menteri Kominfo Rudiantara menekankan akan terus menyosialisasikan penggunaa internet secara positif kepada para pengusaha anggota APJII untuk meningkatkan angka konsumsi bandwith per kapita nasional.

"Harapan kami angka penggunaan bandwith per kapita akan naik lagi," ujar Rudiantara.

Menurut Rudiantara, untuk meningkatkan angka penggunaan bandwith per kapita harus ada kerjasama yang erat antara operator penyedia internet dan pemerintah. Rudiantara berjanji, pemerintah akan menyediakan infrastrukturnya, sementara operator melakukan penetrasi ke masyarakat sebagai pengguna.

Salah satu infrastruktur yang telah disediakan pemerintah adalah proyek Palapa Ring yang paling lambat tujuh bulan lagi akan bisa digunakan. Rudiantara menegaskan proyek pembangunan jaringan serat optik nasional itu akan bisa digunakan oleh operator untuk mempercepat akses dan menjangkau 34 provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer. Total kabel Palapa Ring di daratan adalah sejauh 21.807 kilometer.

Menurut data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada 2015, tingkat konsumsi bandwidth pengguna internet Indonesia baru 180 MB per bulan per kapita.

Jumlah tersebut dinilai masih jauh dari harapan untuk mewujudkan ekonomi digital di Indonesia. Kadin pernah mendorong Pemerintah untuk penyediaan bandwidth atau data transfer untuk pengguna internet dengan target
hingga 1 GB per bulan per kapita.

Ketua Umum APJII Jamalul Izza, menyebutkan selain tingkat konsumsi, kecepatan akses data juga perlu diperhatikan sehingga ia mengimbau semua pemangku kepentingan dalam sektor TIK (teknologi informasi dan komunikasi) memperhatikan pengembangan ketersediaan bandwidth disertai kecepatan akses.

"Kita harus perhatikan berapa akses dan kecepatan yang harus dikembangkan, karena nantinya rakyat akan memakai mobilitas itu," ujar Jamal.

Jamal juga menyoroti penggunaan bandwith dari sisi konten yang makin didominasi konten lokal ketimbang internasional.

"Dulu internasional itu lebih tinggi dibanding lokal. Sekarang itu sudah hampir setengah, traffic international berkurang, yang lokal naik, karena konten-konten di Indonesia juga makin berkembang," tegas Jamal.