INDUSTRY.co.id - JAKARTA — Pemerintah memperkuat strategi hilirisasi dan industrialisasi melalui kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna mempercepat swasembada energi sekaligus meningkatkan nilai tambah industri nasional. Langkah tersebut dinilai semakin penting di tengah ketidakpastian geopolitik global yang masih membayangi rantai pasok energi dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia perlu memperkuat ketahanan energi dengan memperluas diversifikasi sumber energi serta mengurangi ketergantungan impor bahan bakar.

"Kita lihat bahwa ketidakpastian dan ketidakprediksian dunia ini masih terus berjalan. Oleh karena itu bagi Pertamina menjadi penting untuk mencari sumber-sumber diversifikasi energi. Terima kasih juga dengan implementasi B50 dan selesainya RDMP di Balikpapan, maka ketergantungan terhadap solar menjadi hilang. Jadi kita sudah bisa produksi sendiri," ujar Menko Airlangga dalam acara P3DN Summit di Jakarta, Rabu (22/7).

Menurut Menko Airlangga, sektor energi menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ketersediaan energi yang andal akan menentukan perkembangan sektor industri hingga digitalisasi.

"Karena infrastruktur untuk ekonomi yang pertama energi, yang kedua energi, yang ketiga energi. Mau itu industri, mau itu digitalisasi, semuanya yang pertama energi dulu, kemudian infrastruktur berikut adalah listrik, baru kita bisa bangun mulai industri dan yang lain. Jadi ini adalah bedrock Indonesia adalah Pertamina," katanya.

Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat melalui penyediaan BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan Solar. Pemerintah juga mempertahankan harga khusus Solar sebesar Rp15.000 per liter bagi armada kapal nelayan berkapasitas 30 hingga 200 GT sebagai bentuk dukungan terhadap sektor produktif.

Menko Airlangga menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup solid di tengah tekanan global. Pada kuartal I 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,61% secara tahunan, salah satu yang tertinggi di kelompok G20, sementara inflasi tetap terjaga di bawah target 3,5%.

Untuk menopang daya saing industri, pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk menjadi nol persen selama enam bulan terhadap sejumlah bahan baku petrokimia, seperti LPG, polipropilena, dan polietilena. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi industri kemasan sekaligus membantu pengendalian inflasi.

Dalam pelaksanaan P3DN, Menko Airlangga mengapresiasi target belanja produk dalam negeri Pertamina yang mencapai lebih dari Rp500 triliun. Namun, ia menilai belanja modal sektor migas dan petrokimia masih didominasi produk permesinan, komponen kelistrikan, serta jasa rekayasa dari luar negeri.

Karena itu, pemerintah mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat kapasitas industri rekayasa nasional agar mampu mengambil porsi lebih besar dalam proyek Engineering, Procurement, and Construction (EPC), termasuk pada proyek strategis seperti Andaman Project di lepas pantai Aceh.

"Kita ingin agar pekerjaan ini diambil oleh engineers-engineers Indonesia. Kemudian beberapa alat yang juga sudah kita siap, tentunya di Indonesia sudah punya wellhead, sudah punya valve, punya pressure vessel dan juga chemicals project ataupun product. Sehingga tentu ini diharapkan kemampuan dan juga multiplier effect dari project betul-betul bisa dimanfaatkan oleh industri dalam negeri," ujar Menko Airlangga.

Ia menambahkan, Indonesia saat ini memiliki momentum untuk menarik investasi berkat kombinasi harga energi yang kompetitif, ketersediaan tenaga kerja, serta berkembangnya ekosistem kecerdasan buatan (AI). Menurutnya, peluang tersebut harus dimanfaatkan dalam tiga hingga empat tahun ke depan sebelum peta persaingan global kembali berubah.

"Jadi inilah kesempatan yang hanya bisa kita panen 3 sampai 4 tahun ke depan. Sesudah itu dunia berubah lagi. Oleh karena itu kita manfaatkan dan kita kerja keras. Dan kuncinya adalah kemampuan daripada engineering dan capital goods, barang modal di Indonesia," pungkas Menko Airlangga.