Ditolak PTUN, Sri Mulyani Makin Agresif Kejar dan Tagih Utang Anak Soeharto

Oleh : Ridwan | Sabtu, 01 Mei 2021 - 11:20 WIB

Menkeu Sri Mulyani
Menkeu Sri Mulyani

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan penagihan utang ke Bambang Trihatmodjo terus dilakukan. Langkah ini dilakukan setelah gugatan putra mantan Presiden Soeharto itu ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) .

Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Tri Wahyuningsih mengatakan proses penagihan berjalan seperti biasa sesuai ketentuan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

"Untuk (kasus ini) pengurusannya terus berlanjut seperti biasa, jadi kita tetap melakukan penagihan seperti ketentuan PUPN. Proses berjalan seperti biasa, penagihan kembali," katanya dalam video conference di Jakarta, Jumat (30/4/2021).

Sebagai informasi Bambang Trihatmodjo menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena keberatan dicekal ke luar negeri. Pencekalan dilakukan lantaran ada utang yang belum dilunasinya.

Utang berawal saat Bambang Trihatmodjo menjadi Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games 1997. Untuk teknis pelaksanaannya, dilakukan oleh PT Tata Insani Mukti. Ayah Bambang Trihatmodjo, Soeharto, yang kala itu menjabat Presiden menggelontorkan uang Rp 35 miliar untuk konsorsium tersebut lewat jalur Bantuan Presiden (Banpres).

Nilai utang yang harus dibayar menurut data Kemenkeu adalah sebesar Rp 50 miliar. Sedangkan Pengacara Bambang Trihatmodjo, Prisma Wardhana Sasmita menyatakan sebenarnya nilai utang awal yang membelit adalah Rp 35 miliar.

Angka Rp 50 miliar tersebut, lanjut dia, merupakan nilai pokok utang ditambah dengan akumulasi bunga sebesar 5% per tahun.

"Bunga 5% setahun yang sebenarnya itu talangan yang disebut sebagai utang hingga selesai dilakukan audit keuangan. Namun ya itu, unsur politiknya dibawa-bawa. Apalagi tanpa diduga Presiden Soeharto lengser di 1998," ucap Prisma.

Namun, ia melanjutkan, kliennya merasa bukan penanggung jawab PT Tata Insani Mukti, maka ia keberatan bila harus menanggung tagihan tersebut. Menurut Prisma, yang bertanggung jawab atas keuangan dana yang ditagih adalah PT Tata Insani Mukti. Sehingga Bambang kaget kok malah dicekal.

"Yang menjadi subyek KMP itu adalah PT Tata Insani Mukti. Ini yang keliru dipahami. Konsorsium secara perdata bukan subyek hukum sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Jadi, yang dimintai pertanggungjawabannya itu ya PT sebagai subjek hukumnya," tegas Prisma.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Selasa, 22 Juni 2021 - 10:40 WIB

Berlaku Mulai Hari Ini, Inilah Ketentuan Pengetatan PPKM Mikro

Pemerintah akan kembali melakukan penebalan dan penguatan pelaksanaan PPKM Mikro yang berlaku pada tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Menkeu Sri Mulyani (ist)

Selasa, 22 Juni 2021 - 10:20 WIB

Asiiikk, Sri Mulyani Bawa Kabar Gembira! Insentif PPnBM Sektor Otomotif dan PPN Properti Diperpanjang Hingga Akhir Tahun 2021

Pemerintah memastikan sejumlah insentif fiskal atau perpajakan seperti diskon PPnBM mobil dan PPN properti diperpanjang hingga akhir Desember 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)…

Industri fesyen muslim

Selasa, 22 Juni 2021 - 10:15 WIB

Kemenperin Dorong Sertifikasi Halal Produk Fesyen Muslim

Kementerian Perindustrian berperan aktif mendorong pengembangan industri halal karena memiliki potensi besar dalam memacu perekonomian nasional. Apalagi, Indonesia memiliki peluang emas untuk…

Tahan Laju Penularan Covid-19, Polda Metro Jaya Bersama Pemprov DKI Laksanakan Pembatasan Mobilitas di 10 Titik Penyekatan

Selasa, 22 Juni 2021 - 10:08 WIB

Penularan Covid-19 Kian Ganas, Polda Metro Jaya Bersama Pemprov DKI Laksanakan Pembatasan Mobilitas di 10 Titik Penyekatan

Jakarta-Dalam rangka menahan laju penularan Covid-19 yang semakin hari semakin melonjak, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya bersama dengan Pemerintahan Provinsi DKI melaksanakan pembatasan…

Pembangunan Bendungan

Selasa, 22 Juni 2021 - 09:59 WIB

Sebanyak 4 Bendungan Baru akan Dibangun Pada Tahun 2022

Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur ketahanan SDA terutama bendungan pada tahun…