Jelang PPKM Jawa-Bali, Komisi V Minta Kemenhub Awasi Ketat Prokes di Bus AKAP: Jangan Cuma Bandara dan Kereta!

Oleh : Krishna Anindyo | Jumat, 08 Januari 2021 - 15:45 WIB

Ilustrasi Industri Transportasi (ist)
Ilustrasi Industri Transportasi (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperketat dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) di transportasi publik. Terutama, pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

"Kebijakan pengetatan PPKM di Jawa dan Bali harus diiringi dengan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan prokes di transportasi publik," ujar Sigit melalui keterangan yang diterima redaksi pada Jumat (8/1).

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut menekankan, pengetatan pengawasan jangan hanya terfokus kepada transportasi publik di kawasan Jabodetabek. Namun, ungkap Sigit, juga untuk transportasi publik antar kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan penyeberangan.

Sigit berpendapat, selama ini pelaksanaan prokes di bus AKAP dan angkutan penyeberangan seperti di Pelabuhan Merak-Bakauheni kerap mengabaikan prokes.

Untuk itu, usulnya, Kemenhub perlu berkoordinasi dengan para operator bus dan penyeberangan untuk memperketat penerapan prokes untuk menahan laju penyebaran Covid-19 melalui transportasi publik.

"Selama ini, yang menerapkan prokes secara ketat hanya angkutan udara dan kereta. Moda transportasi lainnya cenderung lebih longgar. Contohnya, untuk bus AKAP banyak yang tidak mensyaratkan surat keterangan sehat atau hasil rapid sebagai syarat bisa melakukan perjalanan," tandas legislator dapil Jawa Timur I itu.

Sigit memaparkan, contoh kelonggaran tersebut adalah tidak adanya jaga jarak bahkan di dalam bus juga kerap ditemukan banyak yang melepas masker.

Maka, Sigit menginginkan Kemenhub mengawasi dari penerapan regulasi atau aturan yang dibuatnya sendiri.

"Awasi pelaksanaannya dan operator yang nakal harus diberi teguran," pungkas Sigit.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan PPKM pada 11-25 Januari 2021 khususnya di Pulau Jawa dan Bali merespon kasus aktif Covid-19 yang meningkat secara eksponensial.

Selama PPKM tersebut, akan dilakukan pengawasan ketat 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan). Serta, meningkatkan Operasi Yustisi yang dilaksanakan Satpol PP, jajaran Kepolisian dan TNI.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Semen Indonesia Tbk (Ist)

Kamis, 04 Maret 2021 - 15:31 WIB

Tahun 2020, Pendapatan Semen Indonesia Melorot Sebesar 12,87 Persen

penurunan disebabkan oleh turunnya permintaan akan produk bahan bangunan serta beberapa proyek strategis nasional yang mengalami penundaan, akibat kebijakan realokasi anggaran pemerintah.

Label Kemasan

Kamis, 04 Maret 2021 - 15:24 WIB

Cegah Diabetes, Nutrifood: Masyarakat Harus Cerdas Baca Label Kemasan

Jakarta– Dalam rangka peringatan Hari Obesitas Sedunia, Nutrifood bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Pengawas obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia mengedukasi…

PT Brantas Abipraya (persero)

Kamis, 04 Maret 2021 - 15:20 WIB

Mantap!!! Brantas Abipraya Raih Penghargaan K3L Tingkat Dunia

Level ini menunjukkan bahwa Brantas Abipraya telah teruji proaktif sistem budaya K3L-nya baik di lapangan maupun di bagian administrasi melalui hasil survei dan observasi mendalam.

Anggota HIPMI

Kamis, 04 Maret 2021 - 15:05 WIB

Siap-siap! Jumat Besok, Bos-bos Muda di RI Bakal 'Serbu' Jakarta, Presiden Jokowi Dipastikan Hadir!

Ketua Panitia Rakernas HIPMI XVII Rohalim Boy Sangadji mengatakan, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) merangkul dan mengajak tokoh nasional baik pengusaha…

Apotik PT Kimia Farma (Persero) (BeritaSatu)

Kamis, 04 Maret 2021 - 15:03 WIB

Kabar Baik untuk Pelaku UKM, Produknya Bisa Jualan di Apotek Kimia Farma, Begini Caranya

Jakarta - Kabar baik datang untuk para pelaku usaha kecil menengah (UKM) karena produknya berpeluang masuk apotek PT Kimia Farma Tbk.