Moeldoko: Pergantian Kapolri Ikuti Prosedur Mekanisme yang Ada

Oleh : Herry Barus | Selasa, 05 Januari 2021 - 17:00 WIB

Moeldoko (Foto Dok industry.co.id)
Moeldoko (Foto Dok industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan nama calon Kapolri yang akan diajukan Presiden ke DPR RI sudah ada.

"Siapanya pasti sudah ada. Kebetulan tidak di kantong saya," kata Moeldoko di Jakarta, kemarin seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan bahwa pergantian Kapolri sesuatu yang rutin dan prosedur serta mekanismenya juga sudah ada.

Semuanya, menurut dia, tinggal menunggu waktu.

"Mekanisme jelas ada usulan, kemudian DPR akan memproses. Berikutnya nanti keputusannya seperti apa. Saya pikir sampai di situ saja," kata Moeldoko.

Sesuai dengan prosedur, nama-nama calon Kapolri akan dikirimkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada Presiden.

Selanjutnya, Presiden akan memilih satu nama yang akan diajukan ke DPR untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan.

Penggantian Kapolri dilakukan karena Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis akan pensiun pada tanggal 1 Februari 2020

Sementara itu IPW (Ind Police Watch) melalui Ketua  Presidium Neta S Pane menyatakan, Selasa (5/1/2021),  Masa pensiun Jenderal Idham Azis tinggal 20 hari lagi. Sepertinya Kapolri baru akan mewarisi dua utang besar yang ditinggalkan Kapolri Idham Azis, yang tentunya tidak akan mudah untuk diselesaikan Kapolri baru.

“Ind Police Watch (IPW) mendata, kedua warisan utang yang ditinggalkan Idham Azis itu adalah kasus pembunuhan satu keluarga di Sigi Sulteng yang diduga dilakukan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan penembakan yang menewaskan 6 laskar FPI di Tol Cikampek.”

Dalam catatan IPW, ketidakmampuan menuntaskan kasus Sigi adalah kegagalan Idam Azis sebagai mantan petinggi Densus 88, yang selama ini sangat agresif memburu teroris. Satu keluarga di Desa Lemba Tongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dibunuh oleh orang tak dikenal pada Jumat 27 November 2020 pagi. Pelaku diduga adalah MIT pimpinan Ali Kolara yang beranggota hanya 14 orang. Tapi sudah 35 hari pelakunya belum juga tertangkap oleh jajaran kepolisian. IPW berharap menjelang detik detik pensiunnya Idham Azis sebagai Kapolri, kelompok Ali Kolara ini bisa ditangkap. Sehingga penangkapan ini sebagai hadiah pensiun bagi Idham agar mantan Kapolda Sulteng itu tidak meninggalkan utang kasus yang sulit diselesaikan oleh kapolri penerusnya.

Sementara kasus terbunuhnya enam anggota laskar FPI juga masih penuh kontroversial yang tidak mudah dituntaskan. Apalagi Komnas HAM masih terus mengumpulkan bukti bukti adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus ini.

“Kapolri baru juga perlu melakukan berbagai pendekatan kepada tokoh tokoh masyarakat untuk membantu Polri menuntaskan warisan Idham Azis ini. Sehingga saat kasus ini dituntaskan, masyarakat benar benar percaya pada Polri bahwa kasus itu diselesaikan secara promoter, “ ujar Pane.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Mesin printing digital

Kamis, 25 Februari 2021 - 05:51 WIB

Bhinneka DPS Dukung Pelaku Industri Cetak dan Kemasan Skala Menengah

Gelombang digitalisasi di Indonesia mengalami dorongan yang luar biasa sepanjang 2020. Transformasi operasional bukan lagi sekadar pilihan, melainkan menjadi sebuah keniscayaan hampir di semua…

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia

Rabu, 24 Februari 2021 - 21:01 WIB

Anggaran PEN Naik, Bakal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Beragam kebijakan ekonomi dilakukan pemerintah pada 2021 ini. Kementerian Keuangan mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp 699,43 triliun. Dana ini meningkat dari…

Pemkot Tegal resmikan pusat daur ulang sampah

Rabu, 24 Februari 2021 - 20:55 WIB

Jadi Pionir di Indonesia, Pemkot Tegal Resmikan Pusat Daur Ulang Sampah di Mintragen

Setelah resmi bergabung sebagai penyelenggara program "Yok Yok Ayok Daur Ulang!" bersama dengan Trinseo, Kemasan Group dan organisasi pendukung lainnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal hari ini,…

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Rabu, 24 Februari 2021 - 19:35 WIB

Menperin Agus Minta Pemda Susun RPIK Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menghimbau setiap daerah untuk dapat menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kopi Ilustrasi

Rabu, 24 Februari 2021 - 18:59 WIB

Sabtu Besok, Harmonisasi Kopi Indonesia Akan Bahas Tren Bisnis Kopi di Tahun 2021

Event Harmonisasi Kopi Indonesia 2021 bertujuan membantu pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, meningkatkan minat masyarakat Indonesia, Pelaku Usaha, Petani dan Penggiat Kopi untuk lebih…