Indonesia Menang Atas Gugatan Arbitrase Perusahan Tambang Inggris

Oleh : Ahmad Fadli | Jumat, 09 Desember 2016 - 21:17 WIB

Indonesia menang gugatan atas perusahaan pertambangan Churchill Mining yang selama ini berusaha di Kutai. foto : Proactive Investors UK
Indonesia menang gugatan atas perusahaan pertambangan Churchill Mining yang selama ini berusaha di Kutai. foto : Proactive Investors UK

INDUSTRY.co.id - Baru-baru ini Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan perkara arbitrase internasional di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) atas gugatan senilai USD 1,31 miliar dari Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd perusahan tambang asal Inggris.

Kepala Biro Humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Effendy B Peranginangin menyatakan, pada Selasa (6/12/2016) lalu, Majelis Tribunal ICSID telah menerbitkan putusan yang secara tegas menolak semua gugatan yang disampaikan oleh Churchill dan Planet. ’’Putusan itu didasarkan pada izin pertambangan dan beberapa perizinan milik perusahaan asing itu yang diduga palsu atau dipalsukan,’’ jelas dia

Perusahaan itu juga tidak pernah memperoleh otorisasi dari Kantor Pemerintah Daerah Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Tidak hanya itu, terang Effendy, Majelis Tribunal ICSID juga meminta kepada Churchill dan Planet untuk membayar biaya berperkara yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia sebesar USD 8,646,528 dan membayar biaya untuk administrasi sebesar USD 800,000.

Selama ini, cukup banyak biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk membiayai perkara tersebut.

Effendy menyatakan, dalam proses arbitrase itu, Menteri Hukum dan HAM mewakili Pemerintah Indonesia. ’’Dan juga sebagai koordinator penerima kuasa khusus Presiden Indonesia,’’ papar dia.

Kemenkum HAM berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Buktinya, gugatan yang diajukan perusahaan tambang itu ditolak Badan Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat itu.

Menurut dia, pemerintah berhasil mempertahankan argumen bahwa izin pertambangan yang dimiliki Churchill dan Planet adalah palsu dan dipalsukan. Hal itu juga membenarkan tindakan Pemerintah Kutai Timur yang telah memutuskan pembatalan atas izin pertambangan kedua perusahaan tersebut pada 2010 lalu. ’’Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara juga menguatkan langkah yang ditempuh pemerintah,’’ paparnya.

Sengketa tambang itu sudah berjalan cukup panjang. objek yang disengketakan ialah lahan konsesi seluas 35 ribu hektar di Kecamatan Busang, Muara Wahau, Telen dan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Awalnya, lahan itu dikuasai Grup Nusantara. Namun, penguasaan itu berakhir pada 2006-2007. Kemudian lahan dikuasai PT Ridlatama yang selanjutnya diakuisisi Churchill .

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo antusias ikut Gerakan Masker Kain

Senin, 06 April 2020 - 19:05 WIB

Kemenparekraf Apresiasi Antusias Masyarakat Ikut Gerakan Masker Kain Tekan Penyebaran Covid-19

Masyarakat di berbagai wilayah di tanah air antusias dan merespon positif Gerakan Masker Kain yang diinisiasi untuk tujuan menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Tokoin akan memberikan bantuan donasi terkait dengan Wabah Virus Corona Covid-19 yang pada saat ini penularannya terus meningkat, demikian pula dengan tingkat kematian yang terus meningkat.

Senin, 06 April 2020 - 18:34 WIB

Perangi Virus Corona, Tokoin Bantu 1000 Alat Rapid Test Terbaik untuk Para Dokter yang Tangani Covid-19

Jakarta- Virus Corona-COVID-19 masih menjadi momok menakutkan di seluruh dunia. Hal itu disebabkan penyebaran COVID-19 yang sangat cepat.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Senin, 06 April 2020 - 18:15 WIB

Bantu Penanganan Covid-19, Pelaku IKM Siap Produksi Masker dan APD

Sejumlah pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di dalam negeri siap memproduksi masker dan alat pelindung diri (APD) untuk ikut membantu pemerintah dalam upaya percepatan penangangan COVID-19.…

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI

Senin, 06 April 2020 - 18:00 WIB

Bamsoet Minta Bela Negara dengan Menjaga Kesehatan dan Physichal Distancing

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) kembali memfasilitasi pemeriksaan rapid test bagi kalangan masyarakat untuk mendeteksi dini virus Covid-19. Setelah sebelumnya kepada pegawai dan staf…

Ilustrasi PNS

Senin, 06 April 2020 - 17:05 WIB

Gegara Corona, THR dan Gaji ke-13 PNS Terancam Batal Cair

Pemerintah hingga saat ini masih mempertimbangkan pencairan THR maupun gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) di tengah pandemi virus corona.