Analisa Mantan Kepala Bais TNI, Situasi di Papua Saat Ini Bukan Konflik Bersenjata

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 05 Desember 2020 - 04:30 WIB

TNI AD Indonesia
TNI AD Indonesia

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) menggelar Diskusi Webinar Series ke-19 di Jakarta, dengan tema “Pendekatan Kemanusian dan Keamanan di Papua”, Kamis (3/12/2020).

Diskusi yang dihadiri oleh Direktur Eksekutif PSKP Efriza, S.I.P., M.Si. sebagai pemantik diskusi, salah satunya menghadirkan mantan Kepala Bais TNI Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto.

Dalam diskusi tersebut, Laksda TNI (Purn) B. Soleman Ponto menyampaikan pembahasan di Papua melalui pendekatan kemanusiaan yang didasarkan kepada Hukum HAM (Hak Asasi Manusia) dan pendekatan keamanan didasarkan kepada Hukum Humaniter. Menurutnya, Hukum HAM dan Humaniter dipakai karena keuniversalan hukum ini berlaku dalam dunia internasional.

Laksda TNI (Purn) Soleman Ponto mengatakan bahwa ada konflik yang tidak bisa digolongkan menjadi konflik bersenjata yaitu kekacauan atau tindakan kriminal bersenjata. Menurutnya, situasi di Papua saat ini bukanlah konflik bersenjata, karena yang berada di Papua saat ini adalah kelompok kriminal bersenjata (tindakan kekerasan bersenjata).

Mengenai bagaimana situasi di Papua saat ini. Apakah di Papua terjadi konflik senjata ataukah gangguan keamanan atas tindakan kriminal bersenjata, mantan Kepala Bais TNI menjelaskan bahwa dalam konflik bersenjata, Hukum Humaniter konflik dibagi menjadi dua bagian yaitu konflik bersenjata Internasional dan konflik bersenjata internal.

“Apabila ada pasukan pembangkang bersenjata melakukan perlawanan terhadap angkatan bersenjata suatu negara, maka itu adalah konflik bersenjata internal,” katanya.

Sedangkan dalam Hukum HAM, Laksda TNI (Purn) Soleman Ponto menjelaskan bahwa  terdapat tiga poin mengenai keadaan Papua pada saat ini yaitu : Pertama,  mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak kelompok dan dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang dilakukan pemerintah atau aparatnya maupun aktor non-negara yang terlibat.

Kedua, hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun oleh siapa pun. Ketiga, hak untuk menentukan nasibnya sendiri (Internal dan Pemisahan ‘pembebasan dan separatis’).

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih saat menjalal Fin Komodo

Sabtu, 23 Januari 2021 - 08:20 WIB

Cantiknya Fin Komodo, Hasil Kawin Teknologi Pesawat Terbang dan Kendaraan Darat

Jakarta-PT Fin Komodo Teknologi yang berasal dari Cimahi, Jawa Barat, dengan menciptakan desain Fin Komodo KD 250 X. Fin Komodo, yang didesain oleh Ibnu Susilo

Uji Swab Covid-19

Sabtu, 23 Januari 2021 - 08:06 WIB

Pengakuan Mengejutkan dari Menkes: Kita Tidak Disiplin, Cara Testing Salah!

Jakarta- Strategi tracing, tracking, dan treatment atau 3T yang dikembangkan Indonesia untuk atas pandemi Covid-19 salah sasaran, demikian pengakuan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin…

Siloam Hospital Balikpapan

Sabtu, 23 Januari 2021 - 08:00 WIB

Siloam Hospital Balikpapan Berhasil Lakukan Operasi Bypass Jantung

Diharapkan dengan adanya pelayanan ini, masyarakat Balikpapan tidak perlu lagi ke luar kota ataupun ke luar negeri untuk melakukan operasi jantung. Tentunya layanan bedah jantung yang ada di…

 Ekonomi Digital Ramaikan Pariwisata Batam

Sabtu, 23 Januari 2021 - 07:40 WIB

Ekonomi Digital Ramaikan Pariwisata Batam

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno hari ini (22/01/2021) melakukan kunjungan kerja ke sejumlah proyek terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif dan…

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Sabtu, 23 Januari 2021 - 06:24 WIB

Pemerintah Serius Tindak TegasASN Terlibat Radikalisme

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian PANRB akan menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang…