Pemerintah Akan Prioritaskan Vaksin Untuk Tenaga Medis dan Penerima Bantuan, Berapa Anggaranya?

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto melaporkan angka kesembuhan pasien membaik dan angka kematian pasien sudah mulai dapat ditekan. Dibandingkan rata-rata dunia kondisi Indonesia menurutnya relatif membaik.

"Angka kesembuhan per hari ini sudah berada di 73,77% atau sudah setara dengan rata-rata dunia, angka kematian (fatality rate) 3,77% sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, kasus aktif 22,46%," jelasnya saat memberi keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas, Senin (28/9/2020)

Airlangga menjelaskan, untuk skema vaksin yang disiapkan pemerintah akan diprioritaskan pada tenaga medis dan penerima bantuan dari pemerintah. Sedangkan untuk vaksin skema mandiri masih dalam penyempurnaan.

Selain itu, bisa juga adanya alokasi vaksin yang berasal dari usulan sektor korporat yaitu mereka membeli secara berkelompok. Pemerintah pun sudah menyiapkan Peraturan Presiden, roadmap, dashboard vaccine tracing programme.

"Dimana nantinya dilakukan tracing terhadap siapa yang mendapatkan dan bagaimana efektivitasnya," kata Airlangga.

Untuk anggaran vaksin Pemerintah menyiapkan Rp37 triliun dan pada APBN 2021 disiapkan lagi Rp18 triliun. Untuk ketersediaan tempat tidur atau bed of rate (BOR) secara nasional, ada 46.705 bed dan occupancy (keterisian) 21.619 bed atau sudah mencapai 42,69% berupa tempat tidur, ICU dan isolasi mandiri.

Airlangga merinci, pada 9 provinsi prioritas secara persentasenya Jawa Timur 41,8%, DKI Jakarta 60,6%, Jawa Barat 55,1%, Jawa Tengah 40,3%, Sumatera Utara 45,0%, Sulawesi Selatan 29,4%, Bali 61,6%, Kalimantan Selatan 33,4% dan 37,6%. "Dan ini secara nasional dibawah standar WHO sebesar 60%," katanya.

Dalam strategi menekan angka kematian yakni pertama, peningkatan atau pengembangan fasilitas rumah sakit, penyiapan fasilitas pasien isolasi mandiri di Wisma Atlit dan hotel-hotel.

Kedua, pemisahan kelompok komorbid dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Ketiga pasien yang perlu mendapatkan pertolongan tidak harus menunggu kondisi gejala berat atau kritis. Keempat, standarisasi RS rujukan Covid-19. Kelima, perlindungan tenaga kesehatan berikut test PCR gratis.

Adapun terkait satu harga PCR Test, pemerintah saat ini masih menunggu laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dan harganya ada yang direkomendasikan secara individual atau per kelompok.

Pada program pemulihan ekonomi, Airlangga menyebut secara umum sudah berjalan baik. Namun ada beberapa sektor yang penyerapannya masih rendah seperti sektor pembiayaan korporasi. Bantuan yang disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Perbanas akan dievaluasi agar mencapai target.