Menteri PANRB Tjahjo Dorong Pimpinan Instansi Atasi Ancaman Bangsa

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mendorong pimpinan instansi untuk bersama-sama mengatasi berbagai tantangan bangsa. Menurut Menteri Tjahjo, terdapat empat tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, yaitu korupsi, narkoba, radikalisme, dan bencana alam, termasuk di dalamnya pandemi Covid-19 saat ini.

Di hadapan para peserta diklat kepemimpinan tingkat I, Menteri Tjahjo menyampaikan harapan agar para peserta mampu mengatasi empat tantangan bangsa tersebut. Mereka juga diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik di instansi masing-masing dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini maupun pasca pandemi kelak.

“Yang paling utama para peserta harus mampu mengatasi empat tantangan tersebut setelah para peserta kembali bekerja di instansinya masing-masing. Integrasi, kolaborasi, dan soliditas yang sudah dibangun para peserta selama diklat kepemimpinan hendaknya terus dibina dan ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kerja sama baik antar-instansi,” ujarnya saat Upacara Pelepasan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLV, di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (17/09/2020).

Lanjutnya dikatakan, pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara, telah memorakporandakan perekonomian bangsa bahkan berdampak pada seluruh sendi-sendi kehidupan.

Untuk itu, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan tangguh harus optimis memerangi pandemi ini. “Diperlukan koordinasi dan semangat gotong royong mengatasi pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin,” ujarnya.

Dalam diklat kepemimpinan, Menteri Tjahjo menjelaskan bahwa para peserta telah membuat dan mengimplementasi proyek perubahan. Inovasi yang diciptakan oleh para peserta diharapkan membawa perubahan birokrasi dan terus menunjukkan keberlanjutan.

Selain itu, Menteri Tjahjo juga mengingatkan bahwa dalam waktu dekat, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi pemilihan kepada daerah (pilkada). Aparat Kepolisian dan TNI berperan penting untuk menjaga pelaksanaan pilkada agar berjalan aman, tertib, dan damai. Disamping itu, aparatur sipil negara (ASN) juga mempunyai peranan penting dalam pilkada serentak dengan menjaga netralitas ASN saat pilkada.

Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 telah diterbitkan pada 10 September 2020. Diharapkan seluruh ASN tidak terlibat dalam politik praktis di masa pilkada serentak. “Masing-masing kementerian/lembaga/pemda diharapkan dapat membantu menjaga netralitas ASN untuk suksesnya pilkada tersebut,” katanya.