Tolak LIN, Masyarakat Maluku Tuding Menteri KKP Pentingkan Kelompok Elit

INDUSTRY.co.id, JAKARTA - Penyerahan Lumbun Ikan Nasional (LIN) dari Menteri Kelautan dan Perikanana (KKP) Edhy Prabowo kepada Provinsi Maluku dinilai sebagai akal-akalan Menteri untuk kepentingan elit di Maluku.

Tokoh masyarakat Baputen Kepulauan Aru Wahab Mangar mengatakan, jika LIN adalah solusi untuk mensejahterakan masyarakat dan nelayan di Maluku, maka yang harus diperhatikan adalah masyarakat Aru sebagai pemilik sah wilayah perikanan terbesarsar di Maluku.

"Pak Menteri datang bicara tentang masalah perikanan, namun pemilik sah perikanan terbesar di Maluku tidak di libatkan sama sekali," kata Mangar kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/8).

"Bahkan sampai hari ini hasil laut kami orang Aru lagi di kuras oleh negara melalui keputusan mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti tentang penempatan 1.100 kapal lebih tangkap yang beroprasi di laut Aru," tambahnya.

Dikatakan Ketua DPD Kabupaten Aru ini, atas kebijakan Pemerintah Pusat lewat Menteri KKP, nelayan Aru makin sulit mendapat hasil tangkapan seperti dahulu karena sudah dikuras oleh kapal-kapal besar yang diizinkan oleh Pemerintah.

"Nelayan lokal kami sulit mendapat hasil tangkapan yang sebagaimna mestinya, karena di kuras habis oleh nelayan kapal besar. Yang membuat kami tersinggung disaat Pak Menteri KKP hadir dengan bangga, dan senyum manis membagi bantuan buat kabupaten lain yang bahkan lautnya tidak di kuras sama sekali, tapi malah dapat bantuan dan diprioritaskan," ucapnya.

Lebih lanjut praktisi hukum ini, keputusan Menteri KKP memberikan LIN bukan untuk masyarakat, tetapi kepada para elit. "Sudah saatnya kami orang Aru bicara tegas, bahwa Pak Menteri harus jujur terkait LIN, ini untuk masyarakat Aru atau hanya untuk kelompok elit Pak Menteri," tanya Mangar.

Atas dasar itu, Mangar menyatakan mosi tidak percya pada Menteri KKP dan jajaranya sebagai bentuk protes masyarakat Aru dan dengan tegas menolak LIN di Maluku.

"Dengan tegas kami nyatakan menolak LIN di Maluku. Dan Menteri KKP segera menarik semua kapal tangkap yang ada di laut Aru. Kalau ini tidak dilakukan, maka kami anggap Edhy Prabbowo sengaja memiskinkan masyarakat Aru," tutupnya.