Fraksi Demokrat: Dalam Lima Tahun Terakhir, Pemerintah Belum Pernah Mencapai Target APBN

Oleh : Krishna Anindyo | Kamis, 20 Agustus 2020 - 11:45 WIB

Fraksi Partai Demokrat DPR RI Vera Febyanthy
Fraksi Partai Demokrat DPR RI Vera Febyanthy

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyoroti capaian indikator makro ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 yang meleset dari target. Seperti, lifting minyak hanya mencapai 746 ribu barel per hari (bph) dari target 775 ribu bph.

Ekonomi pada tahun 2019 pun hanya tumbuh 5,02 persen, atau lebih rendah dari target APBN 2019, yakni 5,3 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tahun lalu juga melambat dibandingkan capaian 2018, yaitu 5,17 persen juga menjadi sorotan.

“Fraksi Partai Demokrat mencermati dalam lima tahun terakhir, Pemerintah belum pernah mencapai target pertumbuhan sebagaimana diamanatkan dalam APBN,” ujar Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanthy saat membacakan pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019 pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.

Vera menambahkan, pihaknya juga mencatat realisasi inflasi pada 2019 sebesar 2,72 persen, atau di bawah target inflasi yang dipatok, yakni 3 persen. Kemudian, rata-rata nilai tukar rupiah di kisaran Rp 14.146 per dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang 2019, dari target Rp 15.000 per dolar AS.

“Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah dan Bank Indonesia untuk terus berkoordinasi dalam pelaksanaan bauran kebijakan ekonomi dan fiskal agar stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga," kata Vera.

Realisasi rata-rata tingkat suku bunga, surat perbendaharaan negara tahun 2019 sebesar 5,62 persen. Sehingga, masih kata Vera, ke depannya Pemerintah harus terus menjaga dan memprhatikan iklim investasi di Indonesia.

“Khususnya terkait risiko investasi yang dapat mempengaruhi kenaikan suku bunga pinjaman yang akan berdampak pada beban pembayaraan bunga,” tutur Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Pada tahun 2019, defisit APBN tembus mencapai Rp 353 triliun. Defisit tersebut mencapai 2,2 persen dari PDB. Realisasi defisit tersebut meningkat dari posisi 2018 yang hanya sebesar Rp 269,4 triliun atau 1,82 persen dari PDB.

Selain itu, kenaikan utang pada 2019 menjadi Rp 4.778 triliun juga menjadi sorotan. Meski terdapat sejumlah kritik dan catatan, namun Fraksi Partai Demokrat sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU P2APBN 2019 untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gedung PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)

Kamis, 19 Mei 2022 - 15:49 WIB

Ceruk Pasar Besar, Ini Sederet Keunggulan Telkom Menggeluti Bisnis Data Center via NeutraDC

Keputusan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) menggeluti bisnis data center melalui bendera NeutraDC dinilai menemukan momentum yang tepat.

Christian Atmadjaja Direktur Virtus.

Kamis, 19 Mei 2022 - 14:38 WIB

Virtus Technology Indonesia Lanjutkan Program Virtus Bakti Negeri untuk Dukung Pengembangan SDM Digital di Indonesia

Sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap pendidikan, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, PT. Virtus Technology Indonesia (Virtus), penyedia solusi infrastruktur…

Ilustrasi Galon

Kamis, 19 Mei 2022 - 13:50 WIB

Ekonom Indef: KPPU Berkewajiban Desak BPOM Batalkan Wacana Pelabelan BPA Karena Berbau Persaingan Tidak Sehat

Ekonom senior Indef yang juga pengamat persaingan usaha, Nawir Messi, mengatakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berkewajiban mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membatalkan…

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Kamis, 19 Mei 2022 - 13:40 WIB

Menteri Basuki : ASN Harus Memiliki Karakter yang Baik, Kuat, dan Akhlakul Karimah

Dalam rangka pengembangan kompetensi kepemimpinan, para Aparatur Sipil Negara (ASN) ke depan dituntut tidak hanya pintar atau ahli di bidangnya saja, tetapi juga harus memiliki karakter yang…

Indonesia-Singapura Perkuat Kolaborasi Sektor Parekraf Pascapandemi Covid-19 (Dok: Kemenparekraf)

Kamis, 19 Mei 2022 - 13:30 WIB

Kebijakan Masker dicabut, RI-Singapura Perkuat Kolaborasi Sektor Parekraf

Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Singapura, Lawrence Wong dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong di Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2022), Menteri Pariwisata dan Ekonomi…