Penetapan Safeguard Keramik India & Vietnam di Ombang-ambing, Asaki: Kerja Kemenkeu Tak Sejalan dengan Semangat Presiden Jokowi

Oleh : Ridwan | Minggu, 09 Agustus 2020 - 14:30 WIB

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) mempertanyakan lambannya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan safeguard (SG) untuk India dan Vietnam.

Pasalnya, hingga saat ini pasar domestik sangat terganggu oleh gempuran produk keramik dari kedua negara tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun Asaki, ditengah kondisi pandemi Covid-19, angka impor pada semester I-2020 hanya turun 2 persen.

"Angka ini tentunya mengejutkan dan mengkhawatirkan buat industri keramik dalam negeri, terlebih angka impor dari India malah meningkat 57%," kata Ketua Asaki Edy Suyanto kepada Industry.co.id di Jakarta, Minggu (9/8/2020).

Asal tau saja, di pertengahan Februari yang lalu dilansir dari informasi yang diperoleh Asaki bahwa Kementerian Perdagangan telah memutuskan India dan Vietnam dikeluarkan dari list negara yang dikecualikan pada lampiran PMK No.119/2018.

Dimana langkah selanjutnya tinggal penetapan pengenaan BMTP atau Safeguard oleh Menkeu. Seharusnya penetapan BMTP/SG paling lambat di akhir Maret sudah selesai.

"Sesuai aturan selambat-lambatnya 1 bulan setelah menerima Surat Keputusan dari Mendag harus sudah dapat menetapkan BMTP produk India dan Vietnam," ungkap Edy.

Namun telah menunggu selama 4 bulan lebih, hingga saat ini Asaki juga belum dapatkan kabar penetapannya.

Padahal menurut Edy, safeguard India dan Vietnam menjadi kunci utama pemulihan dan penguatan industri keramik terlebih lagi harga gas India mulai turun per 1 april 2020 ke harga 2,5 USD/MMBTU

Ditambah lagi, mulai pertengahan Juni Produk India dikenai BMTP Antidumping oleh negara-negara Teluk dan Eropa dgn rata2 tambahan bea masuk di atas 60%.

"Ini merupakan ancaman serius, bakal terjadi pengalihan penjualan ke Indonesia dalam jumlah yang sangat masif," tegasnya.

Ia menduga, lambannya proses yang terjadi dikarenakan kurangnya perhatian dari BKF Kemenkeu.

"Itulah yang sangat disayangkan Asaki, karena dilapangan nampaknya tidak seiring sejalan dengan semangat Presiden Jokowi untuk mengurangi defisit dan memberikan perlindungan dan penguatan terhadap industri dalam negeri," jelasnya.

Asaki melihat sama sekali tidak ada best effort apalagi extraordinary effort dari Kemekeu dalam hal untuk membantu, melindungi dan memberikan penguatan industri keramik dalam negeri.

"Apakah mau tunggu industri keramik kolaps baru Kemenkeu menetapkan SG?," tandas Edy.