Kabar Gembira! Menkeu Sri Pastikan Pekerja Swasta Bergaji di Bawah Rp5 Juta Dapat BLT Rp600 Ribu/bulan

INDUSTRY.co.id - Jakarta -  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati  menegaskan sampai dengan akhir tahun 2020, percepatan belanja akan dilakukan untuk bisa melindungi masyarakat, para pekerja, meningkatkan kemampuan menangani Covid-19 dan juga untuk mendorong dunia usaha baik UMKM maupun korporasi serta daerah. 

Untuk itu, menurutnya Pemerintah akan menambah bansos tunai sebesar Rp500.000 per penerima kartu sembako dengan angaran mencapai Rp5 triliun.

"Pemerintah juga akan memberikan bantuan untuk gaji bagi mereka yang berpendapatan di bawah Rp5 juta yang sekarang sedang diidentifikasi targetnya yang diperkirakan bisa mencapai 13 juta pekerja, anggarannya kira-kira sekitar Rp31 triliun," tegas Menkeu saat konferensi pers virtual pada Rabu (05/08).

Perlu diketahui sebelumnya, menurut Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, pada Selasa (4/8), bantuan langsung tunai dari pemerintah untuk para pegawai atau pekerja swasta tersebut sebesar Rp600 ribu perbulan selama enam bulan kedepan.

"Bantuan ini perluasan di luar penerima (bansos) untuk membantu daya beli masyarakat. Mereka yang dapat bantuan ini dipastikan terdampak pandemi, tapi di luar penerima bansos," kata Yustinus.

Sementara terkait berapa banyak pegawai yang akan mendapatkan bantuan ini. Ia mengatakan data penerima hingga saat ini masih disiapkan. 

Besar kemungkinan sebutnya pemerintah akan memakai data BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, Pemerintah juga akan menambah tambahan bansos di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pemberian beras pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 10 juta orang dengan anggaran Rp4,6 Triliun.

Pemerintah dikatakan Sri Mulyani bakal terus membantu memulihkan daya beli masyarakat dalam bentuk berbagai bansos yang total anggarannya adalah sebesar Rp203 triliun untuk tahun 2020 menghadapi Covid-19. 

"Kenaikan belanja bansos hingga semester 1 sudah mencapai 59,9%," ujarnya.

Ia mengatakan target memulihkan konsumsi dan daya beli masyarakat bertujuan untuk juga memulihkan ekonomi. 

Dalam hal ini, langkah-langkah untuk peningkatan belanja dan inisiatif baru yang akan ditingkatkan untuk melindungi masyarakat misalnya tambahan bantuan sosial (bansos) produktif hingga mendekati Rp30 triliun untuk 12 juta pelaku usaha ultra mikro (UMi) dan mikro. 

Dijelaskan lebih lanjut, APBN akan juga terus meningkatkan kemampuan belanja dari Kementerian/Lembaga (K/L) maupun daerah sehingga dengan semester kedua nanti akan ada belanja negara sebesar Rp1.171 triliun untuk belanja pusat dan Rp304,1 triliun untuk transfer ke daerah. 

"Artinya, untuk semester kedua ada anggaran sebesar Rp1.475,7 triliun yang akan dibelanjakan dalam rangka untuk mendorong perekonomian yang mengalami tekanan yang cukup besar," tuturnya.

Selain itu, Pemerintah juga akan mendorong belanja bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan daerah serta sektoral sehingga mereka bisa juga ikut mendorong belanja pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi. 

Selain itu, pemerintah akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan ini agar terus terjaga namun juga pada saat yang sama bisa meningkatkan peranannya mendukung pemulihan ekonomi terutama pada semester kedua ini.

Sebelumnya, ia melaporkan pada akhir semester 1 tahun 2020, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfokus untuk mendukung perekonomian yang mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19. 

Sementara dari sisi pendapatan negara, telah tercapai Rp811,2 triliun atau 47,7% dari target yang ada dalam Perpres 72 Tahun 2020 atau pendapatan negara mengalami kontraksi 9,8%. 

"Sementara dari sisi belanja negara, telah dibelanjakan sebesar Rp1.068,9 triliun atau 39% dari anggaran untuk belanja tahun ini atau ada pertumbuhan untuk belanja negara semester satu sebesar 3,3% secara year on year (yoy)," pungkas Sri Mulyani.