Esensi Perjuangan Koperasi Nasional, Bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

INDUSTRY.co.id - Minggu 12 Juli 2020, kita segenap bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Koperasi Nasional. Tepatnya 73 tahun silam pada masa perang mempertahankan kemerdekaan, perwakilan insan koperasi dari berbagai daerah menggelar Kongres Koperasi Pertama dan terbuka di Tasikmalaya, yang berdekatan dengan Bandung, Ibu kota Periyangan yang kala itu tengah diduduki Belanda.

Para pejuang koperasi nasional juga sengaja mendirikan Tugu Koperasi sebagai pertanda perlawanan sekaligus mempertegas bahwasanya koperasi terbentuk di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk membantu sekaligus memajukan perekonomian rakyat, bangsa, dan negara.

Banyak hikmah dan tauladan yang dapat kita petik dari kisah ini. Banyak pelajaran hidup yang bisa kita gali dari nilai-nilai dan esensi sejarah perjuangan tersebut.

Namun sangat disayangkan, tidak sedikit insan koperasi zaman ini yang kehilangan 'ruh' pejuang koperasi tempo dulu. Mengejar kilau gemerlap fana yang menggoda dengan berbagai cara dan memanfaatkan situasi, seperti melakukan tindak pidana korupsi.

Selain memiliki daya pikat kuat bagi setiap jiwa yang penat dengan kejujuran serta kebenaran mulai terasa getir dan kegelapan terlihat indah, korupsi juga dapat menciptakan fantasi, mendorong kreativitas calon-calon koruptor untuk berinovasi, memodifikasi modus-modus baru kejahatan korupsi, agar tidak terungkap apalagi tertangkap saat mereka beraksi.

Beranjak dari stand point upaya kita semua, baik KPK dan seluruh elemen bangsa dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, strategi dengan komposisi dan porsi yang pas yang tentunya selaras dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku, tentu sangat diperlukan untuk mencabut tuntas dan membunuh penyakit korupsi yang berurat akar di negeri ini.

Ada tiga pendekatan pemberantasan korupsi yang merupakan core business KPK dalam pemberantasan korupsi dan dilaksanakan secara holistik, integral sistemik, dan sustainable.

Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat mulai dari TK, SD, hingga perguruan tinggi, untuk membentuk mindset dan culture-set segenap elemen dan anak bangsa agar terbebas dari perilaku koruptif, sehingga tidak akan berpikir apalagi berkeinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Yang kedua adalah pendekatan pencegahan dengan prinsip dan tujuan pencegahan untuk menghilangkan kesempatan atau peluang korupsi dengan cara perbaikan, penguatan hingga membangun sistem baru karena korupsi itu juga muncul dan tidak terlepas dari sebuah sistem sebagai penyebab (by system corruption, corruption because of fail, bad and weak system).

Dan yang ketiga, adalah pendekatan penindakan, dengan penegakan hukum yang tegas dan efektif, dapat menimbulkan kesadaran untuk taat, patuh pada hukum, bukan hanya sekadar membuat rasa takut akan sanksi semata.

Law enforcement yang dilakukan profesional, akuntabel, berkeadilan, kepastian hukum dan menjunjung tinggi HAM di dalam pendekatan penindakan (law enforcement approach), Insya Allah akan menyadarkan kita semua, seluruh anak bangsa khususnya insan koperasi untuk tidak berpikir, coba-coba apalagi berani mengikuti jejak para koruptor di negeri ini.

Saya mengajak kepada kita semua, seluruh anak bangsa yang tersebar di negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote untuk tidak menjadikan koperasi sebagai formalitas pengamalan Pasal 33 UUD 1945, apalagi menganggap perannya hanya sebagai 'penggembira' dalam perekonomian nasional.

Mari, kita jadikan peringatan Hari Koperasi Nasional sebagai momentum pelecut kebangkitan koperasi, sekaligus mengembalikan marwah koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi Indonesia, yang sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan ekonomi dan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selamat memperingati Hari Koperasi Nasional ke-73, Salam Koperasi Anti Korupsi

H. Firli Bahuri:Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)