Jokowi Bakal Naikkan Iuran BPJS Mulai 1 Juli, Ini Rinciannya...

Oleh : Candra Mata | Kamis, 14 Mei 2020 - 03:30 WIB

BPJS Kesehatan (ist)
BPJS Kesehatan (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Presiden Jokowi berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020, hal itu dilakukan demi menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kenaikan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 yang merupakan revisi atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dilansir iNews, Rabu (13/5), adapun rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dirangkum dari Perpres 64/2020, Rabu (13/5/2020) sebagai berikut:

1. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Mandiri (Pasal 34)

- Kelas I dengan tarif lama Rp80.000 tetap selama April, Mei, Juni dan naik menjadi Rp150.000 mulai Juli 2020. Untuk bulan Februari dan Maret 2020, iuran memakai tarif baru yang dibatalkan yaitu Rp160.000.

-Kelas II dengan tarif lama Rp51.000 tetap selama April, Mei, Juni dan naik menjadi Rp100.000 mulai Juli 2020. Untuk bulan Februari dan Maret 2020, iuran memakai tarif baru yang dibatalkan yaitu Rp110.000.

- Kelas III dengan tarif lama Rp25.500 tetap pada 2020 dan naik menjadi Rp35.000 pada 2021 dan tahun berikutnya. Pemerintah mensubsidi Rp7.000. Untuk bulan Februari dan Maret 2020, iuran memakai tarif baru yang dibatalkan yaitu Rp42.000.

2. Peserta Penerima Upah (PPU) (Pasal 32)

Untuk pegawai swasta, tarif tetap 5 persen, namun batas atas gaji yang dipotong BPJS Kesehatan naik dari Rp8 juta menjadi Rp12 juta. Sementara Batas bawah UMP di daerah masing-masing.

Untuk ASN dan TNI Polri, tarif tetap 5 persen dan batas atas yang dipotong naik dari Rp8 juta menjadi Rp12 juta. Namun, batas atas tidak lagi menghitung gaji pokok, tapi penghasilan yang diterima (take home pay)

Untuk PPU, tarif 5 persen itu dibagi 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar peserta. Khusus ASN, TNI/Polri, iuran dibayarkan langsung lewat kas negara.

3. Penerima Bantuan Iuran (PBI) (Pasal 29)

Iuran mereka yang masuk dalam kategori ini naik dari Rp23.000 menjadi Rp42.000. Kenaikan berlaku sejak 1 Agustus 2019. Namun, iuran PBI sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menkeu Sri Mulyani dalam Forum G20 (ist)

Sabtu, 11 Juli 2020 - 00:05 WIB

Di Paris Forum dan G20 Arab Saudi, Menkeu Sri Mulyani Jelaskan Cara Stabilkan Ekonomi dari Hantaman COVID-19

Sri Mulyani menceritakan langkah luar biasa yang telah diambil Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dalam menghadapi krisis ini dengan memperbolehkan pemerintah untuk memiliki defisit…

Enny Sri Hartati, Pengamat Ekonomi di diskusi Forum Monitor (Doc: Monitor)

Jumat, 10 Juli 2020 - 23:33 WIB

UMKM Enggak Pernah Naik Kelas, Terlalu!

Pandemi virus covid-19 yang berlangsung hampir tiga bulan nyaris membuat perekonomian nasional lumpuh. Bahkan, pelaku sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang didominasi masyarakat…

Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) Nariman Prasetyo menerima penghargaan sebagai CEO Driving Execution Perusahaan (Tbk)- BUMN dan Anak Perusahaan BUMN Terbaik dalam ajang 9th Anugerah BUMN 2020 yang bertempat di The Terrace – The MAJ Senayan, Kamis (9/7).

Jumat, 10 Juli 2020 - 21:59 WIB

Wijaya Karya Bangunan Gedung Raih Execution Terbaik di Ajang Anugerah BUMN Award 2020

Jakarta–Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) Nariman Prasetyo menerima penghargaan sebagai CEO Driving Execution Perusahaan (Tbk)- BUMN dan Anak Perusahaan BUMN Terbaik…

Hutan Reklamasi Pasca Tambang Batu Kapur di pabrik Tuban

Jumat, 10 Juli 2020 - 21:17 WIB

Keren! Ini Teknik Reklamasi SIG di Lahan Pascatambang Pabrik Tuban

Jakarta-PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) berkomitmen selalu menjaga kelestarian alam dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Menteri Agama Fachrul Razi

Jumat, 10 Juli 2020 - 20:08 WIB

Menteri Agama: Saya dan Wamen Tidak Terlibat Dalam Seleksi Jabatan Eselon I dan II

Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan bahwa dirinya dan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'ad tidak terlibat dalam seleksi jabatan eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama.