Memerankan Warga Dalam Mengatasi Persoalan PSBB

INDUSTRY.co.id - Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Penerapa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah menimbulkan banyak pabrik, perkantoran, sektor usaha informal harus tutup untuk beberapa waktu yang belum bisa dipastikan kapan akan bisa dijinkan buka kembali. Akibatnya banyak warga yang tidak memiliki pendapatan. Kebutuhan sehari-hari menjadi ancaman tidak bisa dipenuhi.

berbagai kebijakan dengan tujuan agar warga yang tidak mampu, salah satunya adalah pembagian sembako, baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Namun sayangnya, masih dijumpai kasus dimana pembagian sembako tidak sesuai dengan sasarannya. Persoalan klasik yang dijumpai adalah data penerima. Ada yang berhak menerima dan sangat membutuhkan, namun tidak mendapat. Di sisi lain ada warga yang tidak berhak malah menerima beberapa kali dari beberapa pihak.

 

Manajemen Data

Persoalan kemiskinan dan wabah pandemi Korona ini juga tidak terlepas dari persoalan data. Di negara-negara yang relatif maju, jarang terjadi persoalan penyaluran bantuan. Beda dengan negera-negara berkembang dan sedang perkembang, seperti India, tak terkecuali Indonesia. masalah tersebut terjadi karena negara-negara berkembang dan sedang berkembang belum memiliki manajemen data yang memadai. Data kemiskinan, data tenaga kerja khususnya tenaga kerja informal, juga belum dikelola dengan baik. Misanya, siapa saja yang terkena PHK atau tidak lagi berjualan di sektor informal akibat pandemi, belum ada datanya secara jelas. Data yang mudik dan telah meninggalkan kota Jakarta dan menuju kampungnya, juga belum terdata dengan cermat. Tidak mengherankan jika persebaran virus korona sangat masif dan seolah belum ada tanda-tanda menurun dari aspek yang positif.

Dalam situasi sekarang ini, bukan tidak ada yang tidak mungkin, semuanya masih mungkin dilakukan, termasuk untuk memperbaiki manajemen data tersebut. Yang perlu dimiliki adalah pemahaman persoalan dan pemahaman akan solusi, termasuk pemahaman bagaimana teknologi informasi dan teknologi lainnya bisa menjadi bagian penting dari penyelesaian masalah tersebut. Setelah itu, diperlukan political dan good will dari pemerintah untuk merealisasikan.

Hambatan terbesar adalah paradigm atau cara pandang. Jika cara pandangnya tidak tepat sesuai kebutuhan, persoalan akan selalu muncul. Cara pandang yang menguasai informasi, bukan menguasai sembako, menjadi penting untuk diterapkan. Sembako mengikuti informasi penduduk. Informasi penduduk ini harus realtime sehingga kondisi dan bantuan bisa klop. Warga yang saat ini tidak bekerja dan pulang kampung, seharusnya bisa terlacak keberadaannya.

Pembelajaran yang baik saat ini diterapkan dari beberapa toko online. Pembeli bisa melacak keberadaan barang pesanannya, apakah masih menunggu konfirmasi dari penjual, barang dikirim, barang diterima atau barang dibatalkan dan uang dikembalikan. Mereka hanya menggunakan minimal satu informasi yaitu nomor HP. Saya kira pemerintah mampu melakukannya jika memilik orientasi kearah sana. Saya membayangkan, dengan nomor HP yang terdaftar, bisa dilacak kondisi dan keberadaan seseorang tersebut, termasuk juga jika terkena PHK. Selain no HP, bisa menggunakan nomor KTP. Kalau KTP sudah digital, saya kira sangat mudah untuk memanfaatkan nomor tersebut untuk memahami kondisi warga. 

Memerankan Warga

Tapis pertama adalah data. Jika data sudah beres, tapis kedua adalah validasi data dan pendistribusian logistiknya. RT idealnya adalah pihak yang paling tahu kondisi warganya, apakah warga tersebut ada di kampungnya atau di luar daerahnya. Mereka juga tahu mana kondisi warga yang membutuhkan, mana warga yang mampu. Informasinya lebih akurat dari pada data yang diperoleh dari sensus sekalipun. Dalam situasi data belum beres, jaring pengaman bantuan sosial yang paling mendekati akurat adalah data yang dikeluarkan RT. Untuk itu, data yang ada di masing-masing instansi perlu divalisasi ke RT setempat sebelum membagikan bantuan.

Lembaga masyarakat ini sebenarnya sangat familiar untuk mengurangi kemiskinan, termasuk untuk membagi sembako. Mereka juga memiliki data tentang siapa saja yang miskin. Apalagi RT-RT dibawah koordinasi Desa, dimana sekarang desa memiliki dana desa; Desa bisa diperankan bagaimana membantu validasi warga miskin dan menyalurkan bantuan, baik bantuan langsung maupun tidak langsung. Cara ini lebih mudah menjalankannya karena bisa dikoordinasikan oleh Kab/Kota-Propinsi. Mereka perlu dibiasakan dalam program-program semacam ini. Pemerintah pusat sendiri tidak perlu langsung membantu warganya, cukup mengkoordinir pemerintah propinsi, pemerintah propinsi mengkoordinir pemerintah kabupaten/kota dan seterusnya. Ada persoalah span of control jika pemerintah pusat langsung memberi bantuan langsung ke warganya.

Siapapun yang tergerak untuk mengatasi kemiskinan dan penyaluran bantuan, bisa ikut dalam program ini. Perlu diinisiasi setiap individu yang mampu dan bersedia, bertanggung jawab terhadap 1 warga miskin yang ditunjuk. Perlu ada gerakan 1 individu satu keluarga miskin. Jika ini dilakukan, sebenarnya sangat membantu pemerintah mengurangi beban untuk mengatasi kemiskinan dan bantuan sosial. Pemerintah bisa menggerakkan dan memfasilitasi program individu ini untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan data warga miskin yang bisa dibantu. Jika tidak bisa bertindak sendiri, pemerintah bisa memfasilitasi dengan membuat program Warga untuk Warga, dibuat account untuk menampung dana individu tersebut dan disalurkan dan dikembangkan untuk warga miskin. Butuh transparansi dalam pengelolaan untuk menjaga kepercayaan.

Keluarga bisa mulai digerakkan untuk mengurangi kemiskinan. Selama ini keluarga khususnya yang mampu memiliki potensi yang besar untuk diperankan dalam mengurangi kemiskinan. Banyak keluarga yang mampu namun tidak tahu bagaimana membantunya dan tidak tahu sasarannya. Perlu dibuat program kesadaran keluarga untuk peduli terhadap warga miskin. Programnya “Dari Keluarga untuk Warga”. Pemerintah bisa mengkondisikan program ini. Modelnya bisa satu keluarga-satu warga miskin, pola asuh keluarga; bisa juga dengan pengumpulan dana yang kemudian pemerintah yang menyalurkannya. Diutamakan program pola asuh keluarga. Transparansi dan akuntabitas perlu dikedepankan untuk membangun dan memanfaatkan modal sosial keluarga.

Dawis ini merupakan organisasi masa wanita yang aktif menjalankan kegiatan organisasi setiap bulannya. Mereka telah terbukti memiliki modal sosial. Program yang ditawarkan adalah setiap dawis diberi tanggung jawab untuk membantu 1 warga miskin disetiap wilayahnya. Bisa dengan menanggung pengeluaran setiap bulannya, bisa juga dengan program lainnya sesuai dengan potensi dawisnya. Sangat potensial dijalankan karena mereka pasti tahu siapa dari anggotanya yang layak dibantu. Caranya bisa membantu secara silang, dimana bisa saja dawis satu tidak memiliki warga miskin, membantu dawis lain yang memiliki warga miskin lebih dari 1. Dalam konteks ini perlu data Dawis dan membuat program dan pemberdayaan serta pendampingan untuk menggerakkan Dawis dalam mengurangi kemiskinan. Lembaga Dawisnya diperkuat dulu, mulai dari pemberdayaan organisasi Dawis sampai pengembangan penanggulangan kemiskinannya. Pada tahap awal, bantuan teknis pengelolaan organisasi dawis dan pengurangan kemiskinan perlu dilakukan. Dawis perlu diberi stimulant lain misalnya, dilombakan untuk tingkat propinsi, diberi hadiah per kab/kota

Ormas social dan keagamaan juga potensial digerakkan untuk mengatasi kemiskinan di komunitasnya masing-masing. Mereka dimohon untuk membantu program pengurangan kemiskinan warga komunitasnya. Mereka memiliki modal sosial yang nyata. Untuk merealisasikannya, perlu pendampingan untuk menggerakkan mereka. Data warga miskis dan bagaimana membantunya perlu mereka ketahui.

Lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan, panti wreda, LSM, Pondok Pesantren, Masjid, Gereja, Vihara, Pura dan lainnya yang sejenis bisa digerakkan dalam mengurangi kemiskinan warganya. Selama ini mereka telah banyak membantu namun dalam pelaksanaannya berjalan sendiri-sendiri tanpa monitoring dan evaluasi. Perlu pendataan program eksisting dalam mengurangi kemiskinan. Perlu disusun program untuk mereka dalam mengurangi kemiskinan.

Perusahaan biasanya memiliki kepedulian dan program social lainnya seperti CSR dalam membantu warga. Perlu dibuat program khusus bagaimana perusahaan terlibat dalam mengurangi kemiskinan, minimal diwilayahnya masing-masing.

Dasar utama yang dipakai dalam program ini adalah kesadaran dan potensi warga dalam mengurangi kemiskinan. Dasar yang lain adalah transparansi dan akuntabilitas. Harus ada data by name dan by address. Basis Data Terpadu bisa digunakan sebagai data awal. Data warga miskin ini dibagi habis oleh warga dan kelompok warga tersebut diatas. Bagi warga yang masih tersisa, itu yang kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah. Tidak boleh ada yang dobel. Kalaupun dobel, itu dengan tambahan program dari pemerintah dengan kondisi yang jelas. Terima kasih, maju kita semua-maju Indonesia

Prof Sony Heru Priyanto - President University