Politisi Ini Sebut Rencana Pemerintah Cetak Sawah di lahan Gambut Itu Sesat

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Saat ini dunia memang sedang ada ancaman krisis bahan pangan. Indonesia pun berpotensi mengalami krisis itu. Terutama beras, jagung, gula dan kedelai. Perlu antisipasi yang matang. Tidak ngawur apalagi menabrak aturan, juga merusak lingkungan.

"Saya hanya ingin menyoroti tentang rencana pemerintah menugaskan BUMN mencetak sawah di lahan gambut," ucap Amal Alghozali, Kepala Biro Pertanian DPP Partai Demokrat melalui keterangan tertulisnya kepada Industry.co.id, Rabu (29/4).

Menurut Amal, benarkah beras akan defisit? lalu bila demikian haruskah cetak sawah di lahan gambut? serta mampukah BUMN mencetak dan mengelola lahan padi skala luas? 

"Begini. Khusus beras, meskipun produksi tahun ini diperkirakan ada penurunan, tapi masih akan surplus untuk kebutuhan dalam negeri. Menurut hitungan teman-teman Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Indonesia masih bisa surplus 1,5-2 jt ton. Problemnya lebih pada daya beli rakyat yang mendadak miskin akibat Covid," ungkapnya. 

Kalaupun pemerintah tetap khawatir bahwa beras akan defisit, sebenarnya bukan defisit secara nasional. Defisit terjadi di beberapa propinsi yang memang bukan wilayah penghasil beras. Tetapi defisit beras secara nasional bisa saja terjadi jika pemerintah salah keputusan dan langkahnya.

Keputusan salah itu antara lain, menurut Amal memangkas anggaran Kementan. Karena itu yang justeru membuat produksi beras akan turun. 

"Selain itu, keputusan yang salah ini diikuti dengan langkah yang salah pula: memerintahkan BUMN mencetak sawah. Seterusnya akan berakibat salah hasilnya," sebut Amal. 

Menurutnya, persoalan defisit beras di beberapa propinsi seharusnya diatasi dengan penanganan logistik dan distribusi. Banyak propinsi yang surplus mengirimkan ke propinsi terdekat yang membutuhkan. 

"Bukan langsung reaktif, “kita cetak sawah baru !”. Duitnya dari mana, Pak?," tanya Amal. 

Dirinya juga ingin mempertanyakan kesiapan BUMN yang akan ditugaskan mencetak dan mengelola sawah baru untuk memproduksi beras. Menurut saya ini hanya mimpi di siang hari karena ngantuk akibat puasa.

Mencetak sawah baru dalam skala ratusan ribu hektar, itu harus ada kajian mendalam dan komprehensif. Ini bukan perkara bercocok tanam. Ini perkara manajemen kawasan yang jika salah langkah, dampaknya akan kemana-mana. Dan sepertinya keputusan ini sudah salah sejak dalam pikiran.

Anggap saja semua aturan ditabrak dan dapat persetujuan DPR. Karena DPR hari ini 100 persen sama dgn zaman Orde Baru. Hanya mengangguk dan koor setuju. Hanya lembaga stempel. 

"Pertanyaanya, duitnya dari mana? Mengapa anggaran Kementan malah dipangkas sangat besar?," ujarnya lagi. 

"Kalaupun uangnya ada, entah hutang baru atau realokasi anggaran. Kalaupun kajian komprehensif bisa disulap dan dibuat secara cepat, mampukah perusahaan BUMN bidang pangan menangani tugas prestisius ini? No. Hora mungkin. BUMN bidang pangan yang kita miliki itu semuanya dhuafa," jelas Amal. 

Menurut Amal dengan kondisi demikian, mustahil urusan cetak sawah skala besar ini mampu ditangani BUMN bidang pangan. 

"Semua juga tahu, PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, Berdikari, dan saudara-daranya itu adalah golongan kaum dhuafa yang hidupnya mengandalkan komisi dari penugasan pemerintah. Gajian pun ngos-ngosan," katanya. 

Dijelaskan lebih rinci, anggap saja BUMN mampu segalanya. Masih menyisakan satu fakta. Dari ratusan ribu insinyur kita, tidak satupun berpengalaman menangani produksi pangan (padi dan jagung) dalam skala luas. Skala korporasi. Bahkan hanya untuk menangani 500 ha padi saja, tidak ada yang mampu.

Sekali lagi, para insinyur pertanian kita tidak diciptakan untuk menangani produksi pangan  skala korporasi. Perguruan tinggi dan pemerintah sejak zaman kerajaan Majapahit menganggap: padi jagung adalah bisnisnya rakyat. Bukan bisnisnya korporasi.

Mengapa begitu? Karena kepemilikan sawah penduduk kita hanya 0,33 ha per KK. Jangan dibayangkan seperti petani Australia dan Amerika. Sejak era reformasi, gagasan corporate farming sudah sering diseminarkan. Asyik di meja diskusi, nol di tataran pelaksanaan. Gagal.

"Kita punya ribuan insinyur yang ahli manajemen produksi kebun tanaman industri seperti sawit, karet, hutan tanaman industri seperti akasia albasia dan sejenisnya.Tapi tidak punya insinyur yang mengerti corporate farming untuk padi, jagung dan kedelai. Inilah faktanya bukan katanya," tegas Amal. 

"Saya memperkirakan ambisi Presiden mencetak sawah baru akan gagal berantakan," tambahnya. 

Lalu Amal membagikan startegi yang memungkinkan bisa dikerjakan dalam mengantisipasi krisis pangan ini? 

"Kita mulai dari fakta. Faktanya, kita sedang tidak punya uang. Faktanya, anggaran untuk Kementan dipangkas akibat pandemi covid. Tapi Presiden ingin produksi pangan dinaikkan. Mustahil akibat sesat pikir," ucapnya. 

Menurutnya, daripada menghabiskan dana besar untuk mencetak sawah di lahan gambut yang pasti uangnya dari hutangan. Daripada merusak gambut, daripada menabrak banyak aturan perundangan, daripada masuk penjara akibat merugikan keuangan negara dll. Ubah pikiran kita.

Intensifkan lahan sawah dan lahan pinggir hutan untuk meningkatkan produksi padi dan jagung. Pertahankan subsidi benih. Januari 2020 pemerintah sudah pangkas lebih 60 persen alokasi pupuk subsidi. Kembalikan anggaran itu, dan tambah subsidinya. Toh petani miskin penerima subsidi.

Di pinggiran hutan jati di Pulau Jawa, ada lebih 800 ribu ha lahan yang bisa ditanam jagung. Sebagian bisa dan sudah terbiasa serta diandalkan untuk produksi jagung. Ada sekian ribu ha bisa ditanam padi. Sebagian besar bisa untuk padi gogo.

"Kalau dianggap kurang, lihat Sumatera dan Kalimantan. Setiap tahun sedikitnya 5 persen luasan lahan sawit harus direplanting. Saat replanting, petani sawit tetap butuh makan dan membiayai anaknya sekolah di Jawa. Berdayakan mereka," kata Amal. 

 

Amal meyakini car ini sudah terbukti. Padi gogo bisa berhasil di lahan sawit yang sedang replanting. Para peneliti di kampus sudah banyak yang menghasilkan benih padi gogo. 

"Kita punya balai benih keren Sukamandi. Kita punya benih Inpago, padi gogo tahan panas dan lahan kering," imbuhnya. 

Di Kalimantan dan Sumatera ada lebih sejuta hektar lahan pasang surut. Tumpahkan saja anggaran APBN untuk modernisasi tanam padi di lahan pasang surut. Lebih rendah risikonya. Rakyat pun bisa terlibat.

Sedangkan di Sumatera petani sudah sangat terbiasa memanfaatkan lahan sawit tua dan lahan replanting untuk menanam jagung. 

"Apalagi wilayah Sumut, industri pakan ternak cukup besar. Jadi offtaker jagung," pungkas Amal.