Terkait Mudik Lebaran, Pemerintah Jangan Ambigu dan Inkonsisten

Oleh : Hariyanto | Rabu, 08 April 2020 - 13:14 WIB

Ilustrasi Pemudik Motor (Ist)
Ilustrasi Pemudik Motor (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Wabah virus corona atau Covid-19, belum terlihat kapan akan berakhir. Bahkan yang terjadi korban positif bahkan meninggal dunia, makin eskalatif, data terakhir mencapai 2.700-an orang positif Covid-19. Bukan hanya di area Jakarta dan Bodetabek saja, tetapi telah melingkupi skala nasional, 34 provinsi.

Namun ironisnya pemerintah tampak gamang, ambigu, bahkan inkonsisten dalam upaya pengendalian Covid-19. Hal ini setidaknya tecermin dalam menyikapi fenomena mudik Lebaran, Mei 2020.  Hal tersebut dikatakan Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi melalui keterangan resmi yang diterima INDUSTRY.co.id, Rabu (8/4/2020).

"Antar institusi pemerintah tidak nyambung bahkan kontradiksi, sekalipun antar institusi pemerintah pusat (kementerian), apalagi antar pemerintah pusat dengan daerah. Pernyataan pejabat pemerintah pun saling bertabrakan. Contoh, pernyataan blunder Fadjroel Rachman sebagai jubir Presiden, yang membolehkan mudik Lebaran; yang kemudian dianulir oleh Pratikno, Mensesneg. Atau bahkan Wapres Ma'ruf Amin menyatakan mudik haram, tetapi Presiden Jokowi menyatakan boleh," kata Tulus.

Hal yang sama juga terjadi secara formal antar Kementerian. Contohnya, lanjut Tulus, Kementerian PAN RB mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 41/2020, yang intinya melarang ASN (Aparatur Sipil Negara) melakukan perjalanan mudik, bahkan keluar kota; selama wabah Covid-19 masih berlangsung.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Investasi dan Maritim, masih kekeuh ingin mendorong mudik Lebaran. Setidaknya, itulah hal yang tecermin dalam public hearing Pengendalian Mudik 2020, pada Senin (6/4/2020). Hadir dalam public hearing/ itu, selain pejabat publik yang berkompeten di bidangnya (seperti Dirjen, Kepala Badan, Direktur, dll), juga beberapa pengamat/pakar, seperti: Imam Prasodjo, Hikmahanto Juwono, Alvien Lie, Prof. Erani, Agus Pambagio, Tommy Suryo Pratomo, dan Tulus Abadi dari YLKI.

Desain dan ideologi  public hearing tersebut adalah bahwa masyarakat tetap bisa melakukan mudik Lebaran, tetapi dengan instrumen pengendalian ketat. Selain harus mengantongi izin dan persyaratan administrasi yang ketat, moda transportasi yang digunakan akan diperketat pula. Misalnya, kapasitas penumpang moda transportasi hanya memuat 50 persen saja.

"Ini dengan maksud agar penumpang tetap bisa melakukan phisical distancing. Demikian juga kendaraan pribadi keterisiannya juga dibatasi, misalnya maksimal penumpangnya 4 (empat) orang. Bahkan sepeda motor hanya boleh untuk satu orang saja, tidak boleh dua orang, apalagi lebih," kata Tulus.

Terkait strategi pengendalian mudik yang digagas Kementerian Kordinator Manivest, ada beberapa catatan kritis dari YLKI diantaranya, orientasi pemerintah masih terlalu dominan kepentingan ekonominya. Hal ini tidak sejalan dengan protokol kesehatan sebagai upaya untuk mengendalikan virus corona.

"Jika pemerintah memaksakan mudik Lebaran, sekalipun dengan istilah pengendalian ketat, maka hal itu akan berisiko tinggi. Yakni, epicentrum virus corona akan menyebar dan atau berpindah ke daerah. Dampaknya akan menginfeksi petani, dan endingnya bisa mengancam pasokan logistik. Siapa yang akan memasok logistik, jika para petani tumbang, karena terinfeksi/tertular virus corona oleh para pemudik?," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Tulus, masifnya infeksi virus ke daerah akan membuat sistem pelayanan RS di daerah jebol, mengingat kondisi infrastruktur dan jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang sangat terbatas.

"Pengawasan di lapangan akan sulit, bahkan praktiknya nyaris tidak bisa diimplementasikan. Lazimnya mudik dalam sikon yang cenderung crowded, sehingga sangat berat untuk mengontrol protokol kesehatan yang diterapkan. Misalnya mobil pribadi maksimal harus berpenumpang 4 orang. Atau sepeda motor hanya boleh satu orang. Mudik itu acara keluarga, tak mungkin dipisahkan dengan pembatasan kapasitas penumpang kendaraan pribadi," tambahnya.

Yang terjadi, menurut Tulus, di lapangan polisi akan kompromistis, alias membiarkan pemudik motor berpenumpang dua orang atau lebih untuk jalan terus ke kampung halamannya. Tidak tega  jika suruh balik lagi ke Jakarta. Begitu juga untuk roda empat sekalipun.

"Oleh karena itu, demi menekan persebaran virus corona ke daerah, maka pemerintah harus bersikap tegas untuk melarang aktivitas mudik Lebaran. Pemerintah jangan bersikap ambigu, dan inkonsisten. Sikap semacam ini justru menjadi pelecut untuk makin masifnya persebaran virus corona ke daerah," katanya.

Menurut Tulus, pemerintah pusat seharusnya sejalan dengan kebijakan kepala daerah yang memberlakukan larangan mudik dari zona merah memasuki daerahnya. Jika akses mudik tetap dibuka maka akan berisiko bagi pemudik untuk ditolak di daerahnya, dan akan kesulitan akses untuk balik ke Jakarta lagi.

"Rasanya juga tidak mungkin pemudik dalam jumlah ribuan harus diisolasi selama 14 hari di rumahnya dan atau tempat tertentu yang ditunjuk," ujar Tulus.

Oleh karena itu, YLKI menilai,  pemerintah harus secara cepat dan akurat/tepat sasaran untuk memberikan insentif dan kompensasi pada warga yang tidak mudik, baik untuk keperluan logistik dan atau biaya tempat tinggal (sewa kontrakan), khususnya untuk kelompok menengah bawah, pekerja harian.

"Mereka memaksakan mudik karena di Jakarta sudah ada tidak ada pekerjaan tetap/no income. Dan bagi kelompok masyarakat yang ngotot/nekat mudik, maka harus diberikan disinsentif. Misalnya untuk pengguna ranmor pribadi dinaikkan harga BBM-nya dan atau tarif tolnya. Untuk pengguna angkutan umum, bisa dimahalkan tarif tiketnya, misalnya menjadi dua kali lipat dibanding harga normal," tambahnya.

Pemerintah, menurut YLKI, harus confidence untuk memberlakukan larangan mudik, demi safety dan perlindungan terhadap warga secara keseluruhan. "Pemerintah jangan disandera dengan persoalan ekonomi jangka pendek. Jika virus corona sampai menyebar ke daerah-daerah secara masif, ongkos sosial ekonominya akan jauh lebih besar daripada pemerintah memberlakukan larangan mudik," pungkas Tulus.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menkeu Sri Mulyani (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:52 WIB

Sah! Pemerintah Gelontorkan Rp677,2 Triliun Dana Covid-19, Ini Rinciannya...

Seusai rapat terbatas dengan Presiden melalui video conference, di Jakarta, pada rabu (3/6/2020), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa total anggaran untuk penanganan…

Taralite

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:42 WIB

Fintech P2P Lending Taralite Raih Izin Usaha Dari Otoritas Jasa Keuangan

Dengan adanya izin dari OJK tersebut, perusahaan yang merupakan bagian dari Grup OVO yang sebelumnya berstatus “Terdaftar” di OJK, kini meningkat menjadi perusahaan P2P Lending berlisensi…

Chief Credit Officer & Co-Founder, Christopher Gultom

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:20 WIB

Sambut New Normal, Akseleran Siapkan Strategi Mitigasi Risiko Kredit

Menyambut New Normal, Akseleran menyiapkan sejumlah strategi untuk memitigasi risiko kredit bermasalah (non performing loan/NPL) guna mendukung kebangkitan perekonomian nasional.

Bank Bukopin serahkan bantuan ke terdampak covid-19 (Doc: Bank Bukopin)

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:10 WIB

Bank Bukopin dan Agen Laku Pandai Salurkan CSR ke Terdampak COVID-19 di Solo

Di tengah kondisi pandemi virus Corona (COVID-19), Bank Bukopin berkomitmen tetap hadir di tengah masyarakat untuk saling mendukung dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19. Selain…

Ribuan Masker Donasi Bali United untuk Kabupaten Bulelelng

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:00 WIB

Ribuan Masker Donasi Bali United untuk Kabupaten Bulelelng

Langkah manajemen Bali United tampak serius dalam memerangi penyebaran covid-19 di Bali. Setelah beberapa Kabupaten di Bali telah menerima puluhan ribu masker non medis dari Bali United, kali…