Ancaman PHK Didepan Mata, Hipmi Cantik Ini Yakin Kartu Pra Kerja Jadi Solusi

Oleh : Candra Mata | Senin, 30 Maret 2020 - 14:01 WIB

Pengurus HIPMI Sari Pramono
Pengurus HIPMI Sari Pramono

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah menyiapkan kebijakan lanjutan Kartu Pra Kerja untuk menghadapi dampak ekonomi dari wabah COVID-19. 

Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Sari Pramono mendukung pemerintah dalam mengimplementasikan Kartu Pra Kerja tersebut. 

Sari mengatakan, implementasi Kartu Pra Kerja ini dipakai sekaligus untuk antisipasi pekerja kena PHK, pekerja harian yang kehilangan penghasilan, hingga pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzet. 

"Kartu Pra Kerja ini paling tidak bisa meringankan beban pengusaha. Ini memang yang jadi skema oleh pemerintah. Akan diadakan training atau pelatihan nanti didasari dengan kebutuhan industri, yang kami dorong adalah tidak sekadar training tapi juga sertifikasi karena industri sekarang ini kan tahunya bukan ijazah, tapi punya sertifikasi apa ," ujar Sari, seperti keterangan tertulisnya kepada Industry.co.id, Senin (30/3).

Pasalnya, Sari melanjutkan, saat ini sertifikasi menjadi acuan pengusaha apakah seseorang bisa diterima kerja atau tidak. Di sisi lain, mahalnya biaya untuk menjadi landasan mengapa kartu pra kerja juga perlu mengcover sertifikasi kompetensi pekerja. 

Selain sertifikasi, Sari juga berharap adanya kartu pra kerja ini juga dilengkapi dengan peran pemerintah sebagai job services.

"Jadi yang sudah punya sertifikat ini dipertemukan oleh pemerintah dengan perusahaan-perusahaan. Jadi semacam head hunter, sehingga industri tidak lagi mencari-cari," ucapnya.

Permintaan Sari tersebut bahwa kartu pra kerja ini juga mengcover biaya sertifikasi untuk para penerimanya. Termasuk sertifikasinya para penerima dan tetap harus mencari pekerjaannya.

Rencananya, kartu pra kerja ini akan ditujukan untuk semua sektor atau bidang. Namun, rencana ini masih dibahas dengan pihak-pihak terkait salah satunya Kementerian Ketenagakerjaan.

"Yang jelas dengan adanya program ini, kita bisa mengurangi angka pengangguran. Prinsipnya kami mendukung," ungkapnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

Rabu, 03 Juni 2020 - 19:21 WIB

Beredar Kabar Anies Perpanjang PSBB, Mal di Jakarta Batal Dibuka, Ini Penjelasan Pemprov

Pemprov DKI Jakarta kembali menegaskan bahwa Mal belum diizinkan beroperasi di Jakarta. Sebelumnya tersiar informasi yang menyebutkan pusat perbelanjaan atau mal akan dibuka kembali pada 5 dan…

Menkeu Sri Mulyani (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:52 WIB

Sah! Pemerintah Gelontorkan Rp677,2 Triliun Dana Covid-19, Ini Rinciannya...

Seusai rapat terbatas dengan Presiden melalui video conference, di Jakarta, pada rabu (3/6/2020), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa total anggaran untuk penanganan…

Taralite

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:42 WIB

Fintech P2P Lending Taralite Raih Izin Usaha Dari Otoritas Jasa Keuangan

Dengan adanya izin dari OJK tersebut, perusahaan yang merupakan bagian dari Grup OVO yang sebelumnya berstatus “Terdaftar” di OJK, kini meningkat menjadi perusahaan P2P Lending berlisensi…

Chief Credit Officer & Co-Founder, Christopher Gultom

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:20 WIB

Sambut New Normal, Akseleran Siapkan Strategi Mitigasi Risiko Kredit

Menyambut New Normal, Akseleran menyiapkan sejumlah strategi untuk memitigasi risiko kredit bermasalah (non performing loan/NPL) guna mendukung kebangkitan perekonomian nasional.

Bank Bukopin serahkan bantuan ke terdampak covid-19 (Doc: Bank Bukopin)

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:10 WIB

Bank Bukopin dan Agen Laku Pandai Salurkan CSR ke Terdampak COVID-19 di Solo

Di tengah kondisi pandemi virus Corona (COVID-19), Bank Bukopin berkomitmen tetap hadir di tengah masyarakat untuk saling mendukung dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19. Selain…