INDUSTRY.co.id - JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan program mandatori biodiesel B50 sekaligus membenahi struktur organisasi badan usaha milik negara (BUMN). Dua agenda tersebut menjadi fokus dalam pertemuan Presiden dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Simon melaporkan perkembangan implementasi B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026. Program pencampuran biodiesel 50% dalam bahan bakar diesel itu menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi domestik.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, laporan Pertamina juga mencakup kesiapan infrastruktur untuk mendukung tahapan penerapan mandatori bioetanol.
“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” demikian keterangan Sekretaris Kabinet.
Percepatan B50 menjadi penting bagi agenda ketahanan energi pemerintah. Dengan peningkatan pemanfaatan bahan bakar berbasis minyak sawit di dalam negeri, program ini diharapkan dapat menekan kebutuhan impor solar sekaligus memperbesar serapan komoditas sawit domestik.
Di sisi lain, pemerintah mulai menyiapkan ekosistem untuk pengembangan bioetanol. Kesiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor krusial sebelum mandatori tersebut diterapkan secara lebih luas, mengingat kebutuhan distribusi, penyimpanan, hingga kesiapan rantai pasok harus berjalan beriringan dengan kebijakan pencampuran bahan bakar.
Namun, agenda energi tersebut berjalan beriringan dengan penataan internal BUMN. Dalam pertemuan dengan Simon, Prabowo juga memberikan instruksi agar struktur perusahaan negara dibuat lebih ramping dengan mengurangi lapisan organisasi serta jumlah anak dan cucu perusahaan.
“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” tulis Seskab Teddy.
Instruksi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar ekspansi bisnis BUMN, tetapi juga ingin menekan kompleksitas organisasi yang dinilai dapat memperpanjang jalur pengambilan keputusan. Pertamina dan PLN sebagai dua perusahaan energi terbesar nasional menjadi bagian dari agenda restrukturisasi tersebut.
Pemerintah berharap pemangkasan struktur dapat membuat BUMN bergerak lebih cepat dalam mengeksekusi kebijakan dan investasi. Rantai birokrasi yang lebih pendek juga diharapkan dapat mengurangi biaya serta meningkatkan produktivitas perusahaan negara.
“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” pungkas Seskab.
Dengan demikian, pertemuan Prabowo dan Simon tidak hanya menyentuh implementasi program energi terbarukan, tetapi juga mempertegas arah baru pengelolaan BUMN. Pemerintah ingin mendorong kemandirian energi melalui B50 dan persiapan bioetanol, sembari merampingkan struktur perusahaan negara agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi nasional.
