Tidak Dapat Insentif, APJII: Industri Telekomunikasi Juga Butuh Keringanan Pajak

Oleh : Nata Kesuma | Kamis, 26 Maret 2020 - 07:15 WIB

Jamalul Izza Ketua APJJI (foto investordaily/Beritasatu.com)
Jamalul Izza Ketua APJJI (foto investordaily/Beritasatu.com)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendukung upaya pemerintah mengatasi laju penyebaran pandemic Covid-19. 

“Dalam konteks APJII, dukungan kepada pemerintah terkait dengan pandemic Covid-19 ini adalah mengoptimalkan sumber daya yakni Indonesia Internet Exchange (IIX). APJII memiliki 14 IIX yang tersebar di seluruh Indonesia. Konkretnya, memfasilitasi koneksi seluruh konten yang ada di beberapa kampus di Yogyakarta untuk tersambung dengan seluruh IIX APJII sehingga memudahkan para pelajar mengakses konten pendidikan dengan cepat,” kata Ketua Umum APJII, Jamalul Izza melalui keterangan tertulis kepada Industry.co.id Rabu (25/3).

Selain itu, Ia mengapresiasi pemerintah yang menyiapkan Paket Kebijakan Insentif Pajak untuk 19 bidang usaha. 

Meski begitu, dengan kondisi seperti sekarang ini, semestinya industri telekomunikasi juga mendapatkan keringanan tersebut. 

Sebab, sektor telekomunikasi juga punya peranan penting dalam mendukung kebijakan pemerintah yang menghimbau masyarakat untuk belajar dan bekerja dari rumah. 

Selain itu pula, sektor ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 menjadi tulang punggung guna mendukung transformasi digital menuju Indonesia 4.0.

“APJII berharap pemerintah perlu memikirkan industri telekomunikasi untuk mendapatkan paket kebijakan insentif pajak tersebut. Terlebih di situasi pandemic Covid-19 ini, sektor telekomunikasi memiliki peranan yang tak kalah penting,” ujar Jamal.

APJII pun, jelasnya, telah mengirimkan surat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 

Surat tersebut memohon agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Airlangga Hartarto mempertimbangkan agar seluruh perusahaan Internet Service Provider (ISP) mendapatkan insentif atau fasilitas perpajakan yang dapat diberikan pemerintah.

“Hal ini semata-mata agar perusahaan ISP bisa terus beroperasi dalam situasi seperti ini serta senantiasa dapat terus membantu dalam menyediakan akses dan infrastruktur dalam mendukung arahan Pemerintah,” jelas Jamal.

Perlu diketahui, saat ini dalam kondisi apapun sektor telekomunikasi dibebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa BHP 0,5 persen dan kontribusi USO 1,25 persen yang masing-masing diperhitungkan dari pendapatan kotor.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

KASAL Berikan Tali Kasih kepada Satgas Wisma Atlet

Kamis, 09 April 2020 - 05:30 WIB

KASAL Berikan Tali Kasih kepada Satgas Wisma Atlet

Sebagai bentuk kepedulian pimpinan TNI AL, Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Aji, S.E., M.M. memberikan tali asih berupa suplemen vitamin kepada personel Prajurit Korps…

Kampus PTDII di Tanjung Priok Jakarta Utara

Kamis, 09 April 2020 - 05:18 WIB

PTDII Bantah Pengurus Positif Corona

Rektorat Perguruan Tinggi Dakwah Islam Indonesia (PTDII) menyampaikan klarifikasi atas berita pengurus positif Corona. Pihak rektorat menyayangkan pemberitaan tersebut karena antara isi dan…

Buah lemon produksi dalam negeri

Kamis, 09 April 2020 - 05:08 WIB

Momentum Buah Lokal Rajai Pasar di Tengah Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang merebak ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia telah membuat aktivitas perdagangan turut tertekan, namun Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo tetap optimis bahwa komoditas…

Marinir dan Team Infinity Indonesia Bagikan Masker dan Sembako

Kamis, 09 April 2020 - 05:00 WIB

Marinir dan Team Infinity Indonesia Bagikan Masker dan Sembako

Marinir dan Team Infinity Indonesia bagikan sembako dan masker kepada masyarakat untuk meringankan beban akibat dampak Covid-19 di Kawasan Pengendapan Taxi Bandara Soekarno Hatta, Tangerang,…

Puslatpurmar-3 Grati Laksanakan Program Ketahanan Pangan

Kamis, 09 April 2020 - 04:30 WIB

Puslatpurmar-3 Grati Laksanakan Program Ketahanan Pangan

Pusat Latihan Pertempuran-3 Grati (Puslatpurmar-3 Grati) melaksanakan program ketahanan pangan dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 di dalam Ksatrian Puslatpurmar-3 Grati dengan budidaya…