Catatan IPW Menuju Polri 4.0

Oleh : Herry Barus | Minggu, 22 Desember 2019 - 13:00 WIB

Neta S Pane, IPW (Foto Dok Industry.co.id)
Neta S Pane, IPW (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Presiden Jokowi harus mendorong Kapolri Idham Azis agar segera mengarahkan kepolisian Indonesia menuju Polri 4.0, sehingga Polri tidak asyik sendiri melebarkan organisasinya dengan eforia penambahan jenderal disana sini, sehingga jumlah jenderal Polri membludak seperti sekarang ini.

“Ind Police Watch (IPW) menilai, sangat ironis jika Presiden akan menghapus sejumlah eselon di departemen, sementara Polri asyik melebarkan organisasinya, seperti menjadikan Brimob dan Humas dipimpin jenderal bintang tiga dan penambahan Kapolresta dipimpin Kombes. Di era milineal sekarang ini Polri perlu segera menata organisasi dan personilnya, dengan mengedepankan IT, sehingga secara bertahap kepolisian menuju Polri 4.0, “ ujar Neta S Pane Ketua Presidium Ind Police Watch, Minggu(22/12/2019)

Saat ini konsep lama Polri sudah sangat  ketinggalan zaman dan menjadi beban berkepanjangan bagi organisasi. Rasio 1:750 milik Polri yang mengacu pada rasio PBB sudah tidak rasional lagi. Negara negara maju dan modern tidak lagi memakai rasio tsb. Justru jumlah polisi dikurangi secara signifikan dan kekurangan personil ditutupi dengan IT, sehingga cctv menjadi mata kepolisian dimana mana. Dengan cctv dimana mana, polisi modern bisa bereaksi cepat dan 15 menit tiba di TKP. Teknologi menjadi andalan kepolisian dalam melindungi masyarakat.

Dengan berkembangnya konsep Polisi 4.0, kepolisian di negara negara maju tidak lagi menggeber rekruitmen polisi secara besar besaran. Tapi rekrutmen secara terbatas. Sementara Polri setiap tahunnya merekrut 9.500 anggota baru, yang 300 di antaranya untuk Akpol. Akibatnya, terjadi penumpukan personil kepolisian. Jumlah Kombes yang menganggur kian banyak. Belum lagi jumlah AKBP yg menganggur lebih dari tiga kali lipat. Akibat hal ini saat lengser sebagai Kapolri, Tito Karnavia minta maaf akibat banyaknya jumlah Kombes nganggur saat ini.

Semua itu terjadi akibat Polri belum mengubah konsepnya sebagai polisi modern. Kata kata modern hanya dijadikan retorika dan belum dilaksanakan secara benar dan serius. Kesadaran untuk mengembangkan Polri 4.0 belum tercipta. Akibatnya, organisasi Polri kian tambun dan sulit bergerak serta tidak lincah dalam melindungi masyarakat. Dalam kondisi ini, jalan pintas pun diambil para elit Polri. Banyaknya jumlah Kombes disikapi dengan penambahan sejumlah struktur baru, dengan pangkat Brigjen, Irjen hingga Komjen. Selain itu, para jenderal Polri didorong bertugas ke luar institusi kepolisian. Sehingga jenderal polisi kian banyak dan ada dimana mana. Indonesia pun seakan menjadi negara polisi. Di sisi lain anggaran Polri yang terus bertambah setiap tahun tersedot untuk tunjangan dan fasilitas para jenderal yang terus bertambah jumlahnya.

Situasi buruk di Polri  ini harus disudahi. Reformasi Polri harus dikembalikan kekhittahnya agar melahirkan Polri yang efisien, efektif, profesional, modern, dan terpercaya. Bukan Reformasi  Polri yang melahirkan jenderal dimana mana.

Sebab itu Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi Polri harus segera mendorong Kapolri Idham Azis melahirkan Polri 4.0. Selain itu untuk menyikapi kelebihan Kombes dan AKBP, penerimaan Akpol perlu dimoratorium dua atau tiga tahun ke depan. Lalu ditawarkan pensiun dini kepada para Kombes yang sudah "mentok". Setelah itu organisasi Polri dirampingkan dan kinerja kepolisian ditata ulang menuju polisi yang efisien, efektif, Profesional, Modern dan Terpercaya, dengan IT dan cctv dimana mana sebagai pengganti polisi manusia. Sebab, makin banyaknya polisi manusia di lapangan persoalan bukannya cepat selesai tapi makin banyak persoalan baru dan rumit, yang membuat konsep profesional, modern dan terpercaya Polri diragukan banyak pihak. Untuk itu di tahun 2020, Polri perlu serius menata organisasinya, mengevaluasi SDM dan alutsistanya untuk kemudian dibuat grand desain menuju polisi modern yang Polri 4.0. Sehingga Polri Promoter benar adanya dan bukan sekadar Promoter yang diplesetkan menjadi Promosi Orang orang Tertentu.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi bedah rumah

Sabtu, 19 September 2020 - 10:28 WIB

Hingga September 2020, Penyerapan Program Padat Karya Bedah Rumah PUPR Sudah 84,3 Persen

Guna meningkatkan kualitas rumah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Perumahan terus menggulirkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)…

Luhut Binsar Pandjaitan (ist)

Sabtu, 19 September 2020 - 10:20 WIB

Masyarakat Diminta Siap-siap! Menko Luhut Sebut Tiga Bulan Kedepan Indonesia Alami Masa Krisis

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, tiga bulan ke depan merupakan masa kritis.

Acara Focus Group Discussion

Sabtu, 19 September 2020 - 10:15 WIB

DD Jabar Usung Gagasan Pemberdayaan Perempuan Di Desa Ekowisata Halal Kabupaten Bandung

Andriansyah menyampaikan gagasan dan peran Dompet Dhuafa Jabar dalam Pemberdayaan Wirausaha Perempuan di Desa Indragiri Kabupaten Bandung, program Desa Ekowisata Halal Kabupaten Bandung.

Ilustri Industri Farmasi

Sabtu, 19 September 2020 - 10:10 WIB

Kemenperin Genjot Kinerja Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil di Tengah Pandemi

Kementerian Perindustrian terus memacu kinerja industri kimia, farmasi dan tekstil (IKFT) agar mampu memberikan kontribusi signfikan bagi perekonomian nasional. Untuk itu, diperlukan koordinasi…

Makassar New Port

Sabtu, 19 September 2020 - 09:58 WIB

Sesuai AMDAL, Pelindo IV Tegaskan Pembangunan MNP Fokus Mitigasi Lingkungan

Mitigasi terhadap lingkungan sekitar MNP yang dibuat oleh perseroan yaitu dengan memasang silt curtain untuk meminimalkan pencemaran dan mencegah kekeruhan air laut saat konstruksi berlangsung.…