Gabungan Pengusaha Rokok Surabaya Dukung Kemenperin Tolak Revisi PP 109/2012

Oleh : Ridwan | Jumat, 15 November 2019 - 13:30 WIB

Industri hasil tembakau (IHT)
Industri hasil tembakau (IHT)

INDUSTRY.co.id - Jakarta– Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya menegaskan menolak rencana revisi  PP 109/102. Gapero Surabaya mengaku tidak mendapatkan informasi secara resmi dari Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa terkait proses revisi PP 109/2012.

"Jika usulan yang diajukan dalam revisi PP 109/2012 diterapkan, pasti kian mengancam keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Indonesia. Ini terjadi karena tidak adanya keterbukaan dari Kemenkes sebagai perwakilan pemerintah yang tidak membuka pintu diskusi ataupun mempertimbangkan pandangan para pelaku industri," ujar Sulami Bahar Ketua Umum Gapero Surabaya saat dihubungi wartawan di Jakarta (14/11)

Seperti kita ketahui, lanjutnya,  beberapa tahun terakhir IHT mengalami penurunan signifikan karena berbagai tekanan, termasuk kenaikan cukai yang sangat tinggi. Revisi PP 109/2012 akan memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, jutaan orang yang berada pada mata rantai industri ini terancam kehilangan mata pencaharian.

Sulami menambahkan, Gapero Surabaya keberatan atas usulan revisi Kemenkes yang diungkap di media, seperti memperbesar Graphic Health Warning (GWH) dan pelarangan bahan tambahan yang dianggap oleh sebagian pihak dapat menjawab permasalahan tingkat prevalensi perokok.

Ia menilai, pengendalian perokok di bawah umur baiknya dengan cara berperan aktif dalam memberikan edukasi risiko rokok sekaligus pencegahan akses penjualan rokok kepada anak.

"Ini mestinya jadi perhatian Pemerintah untuk bertindak. Yang terjadi saat ini, Pemerintah khususnya Kemenkes memojokkan dan menyalahkan industri dengan menetapkan peraturan-peraturan yang kian eksesif, namun tidak menyentuh permasalahan utama yang terjadi," kata Sulami.

Menurut Sulami, IHT sepenuhnya terbuka dan bersedia mendukung pemerintah dalam pengendalian konsumsi rokok untuk menekan prevalensi konsumen di bawah umur.

"Industri tembakau adalah industri legal yang menjadi sumber mata pencaharian lebih dari 6,1 juta masyarakat Indonesia. Dengan kondisi yang semakin menurun, sudah semestinya Pemerintah memberi perlindungan dalam hal kepastian usaha, dan tidak menetapkan berbagai peraturan eksesif yang selalu berubah-ubah yang tentunya juga berimpak negatif terhadap iklim investasi nasional sebagaimana yang selalu dipromosikan oleh presiden," jelas Sulami.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi kesehatan. Perihal yang diatur dalam PP 109/2012 saat ini dinilai sudah cukup untuk mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim menjelaskan, saat ini yang diperlukan adalah pengawasan dan penegakan hukum atas peraturan pemerintah tersebut. 

"Kemenperin memandang revisi PP Nomor 109/2012 belum diperlukan karena sejak aturan tersebut diberlakukan produksi rokok turun dari 348 miliar batang pada tahun 2015 menjadi 332 miliar batang pada tahun 2018," kata Rochim di Jakarta.

Sebelumnya tiga asosiasi di antaranya Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), dan Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap revisi PP 109/2012 dan menganggap kebijakan tersebut cacat hukum jika dilaksanakan, dan menganggap rencana perubahan terkesan tergesa – gesa.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Managing Director PT BWJ, Rully Lasahido (Hariyanto/Hariyanto)

Minggu, 15 Desember 2019 - 10:01 WIB

Experience Tanjung Lesung, Gebrak Sektor Pariwisata Banten

PT Banten West Java (BWJ) selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung kembali membuat gebrakan di akhir tahun ini dengan meluncurkan produk layanan digital bernama Experience…

Anab Afifi, Penulis Buku dan CEO Boston Price Asia

Minggu, 15 Desember 2019 - 08:46 WIB

Bung Nadiem, Ketahuilah Tanpa Penghafal Dunia Kiamat!

Bung Nadiem, Anda perlu menengok kembali sejarah peradaban leluhur Anda. Anda telah mewarisi DNA leluhur Anda para penghafal hebat itu. Karena itulah, Anda bisa jadi sehebat sekarang ini.

Ketua MPR Bsmbang Soesatyo

Minggu, 15 Desember 2019 - 06:00 WIB

Generasi Milenial Merupakan Generator serta Kreator Kemajuan Bangsa

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (bamsoet) menegaskan generasi milenial merupakan generator sekaligus kreator kemajuan bangsa. Karenanya harus menjadi subjek dan tujuan pembangunan dalam kerangka…

TNI-Polri Solid Berbenah Dalam Menyambut Natal Bersama Masyarakat di Senggo

Minggu, 15 Desember 2019 - 05:00 WIB

TNI-Polri Solid Berbenah Dalam Menyambut Natal Bersama Masyarakat di Senggo

Satgas Yonif 754/ENK/20/3 Kostrad bersama Koramil, Polsek dan masyarakat kampung Senggo, Distrik Citak Mitak, Kabupaten Mappi, Papua, melaksanakan penyiapan sarana ibadah dalam rangka menyambut…

Direktur Eksekutif Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Gabriel Goa

Minggu, 15 Desember 2019 - 04:05 WIB

PADMA Desak Menaker Segera Mempercepat MoU dengan Malaysia

Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Malaysia. Keduanya juga berkomitmen untuk menyelesaikan…