Dirjen Bea Cukai Pastikan Belum Ada Kesepakatan Terkait Revisi PP 109/2012

Oleh : Ridwan | Jumat, 15 November 2019 - 13:15 WIB

Industri Hasil Tembakau (IHT)
Industri Hasil Tembakau (IHT)

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Direktorat Jenderal Bea Cukai memastikan tidak ada kesepakatan apapun terkait wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Kepala Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga Dasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sunaryo menilai pengendalian konsumsi rokok saat ini sudah bagus, apalagi didukung oleh kenaikan tarif cukai yang signifikan.

Menurutnya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sudah cukup. "Itu sama presiden (persetujuannya)," kata dia di Jakarta, Jumat (15/11).

Sunaryo mengakui, untuk menyusun PMK 152 Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya luar biasa. Aturan ini dinilai sebagai bentuk pengendalian yang nyata. Melalui beleid tersebut, tarif cukai rokok golongan I naik di atas 50 persen.

Ditegaskan Sunaryo, belum ada kesepakatan apapun terkait wacana revisi PP 109/2012. Proses revisi PP 109/2012 juga wajib melibatkan berbagai kementerian.

Di antara kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan. Termasuk di dalamnya kementerian koordinator dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).  

Sebelumnya, sejumlah asosiasi industri tembakau yang tergabung dalam Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), dan Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) kompak menyampaikan penolakannya terhadap rencana revisi PP 109/2012 karena tujuannya hanya akan mematikan Industri Hasil Tembakau yang selama ini telah mempekerjakan jutaan orang dari hulu ke hilir.

"Kami akan segera menyurati Bapak Presiden untuk menyuarakan dan menjelaskan penolakan kami atas usulan revisi PP 109/2012. Kami harap beliau dapat mempertimbangkan dan merumuskan keputusan yang tepat," jelas Ketua Umum Gaprindo, Muhaimin Moefti.

Moefti meyakini bahwa Presiden dan kabinet barunya dapat mendengarkan aspirasi dari para asosiasi pelaku IHT yang memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan perekonomian negara.

Dengan kenaikan tarif cukai yang tinggi ditambah rencana revisi PP 109/2012, Moefti menegaskan Industri Hasil Tembakau akan semakin terpuruk. Dampak negatifnya tidak hanya dialami oleh industri, namun juga ke perekonomian negara.

Pada IHT, mata pencahariaan, seperti petani tembakau dan cengkih, buruh pabrik, pekerja serta pemilik toko ritel, akan terancam hilang. Pabrikan rokok pun terkena imbasnya. Dari jumlah pabrik sebanyak 4.000-an pada 2007 silam, kini pabrikan yang tersisa hanya 700-an.

Tekanan pada industri diperkirakan akan mengancam seluruh mata rantai produksi yang terlibat, mulai dari tenaga kerja dan bisnis di bidang perkebunan, baik itu para petani tembakau dan cengkih; para tenaga kerja pabrikan; hingga pekerja dan pemilik toko ritel; serta lini usaha lain yang terkait.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dirut BRI, Sunarso menerima penghargaan (Doc: BRI)

Kamis, 09 Juli 2020 - 22:43 WIB

Keren, Dirut BRI Sunarso Dinobatkan CEO Paling Visioner

Pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih terjadi menjadi akselerator transformasi di tubuh Bank BRI. Proses transformasi tersebut diapresiasi oleh majalah BUMN Track, dimana dalam ajang 9th…

Ilustrasi tambang batu bara (Foto Ist)

Kamis, 09 Juli 2020 - 21:55 WIB

PT Bumi Resources Tbk Tegaskan Telah Bayar Keseluruhan Pokok dan Kupon Tranche A sebesar USD327,82 juta

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menegaskan telah memproses pembayaran kesepuluh sebesar USD6,51 juta melalui agen fasilitas pada tanggal 8 Juli 2020, yang mewakili bunga pinjaman sebesar USD6,51…

 PT Pegadaian (Persero)

Kamis, 09 Juli 2020 - 21:40 WIB

Pegadaian Terbitkan Obligasi Tahap II Senilai Rp1,5 Triliun

PT Pegadaian (persero) terbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020 (Obligasi Tahap II) senilai Rp1,5 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun…

Tokio Marine Life Insurance Indonesia mengadakan acara webinar My Turning Point, My New Normal melalui platform Zoom, pada hari ini, Kamis 9 Juli 2020.

Kamis, 09 Juli 2020 - 21:25 WIB

Tokio Marine Life Insurance Indonesia Dorong Masyarakat Bersikap Positif dan Cermat Kelola Keuangan di Era New Normal

Jakarta 09/7/20 – Sejak pandemi COVID-19 merebak awal tahun ini, perlambatan ekonomi pun menjadi tak terelakkan. Sejumlah data yang dipaparkan oleh ekonom, menteri dan juga para pengusaha…

Serahterima KartaNU Cilegon (Doc: BNI Syariah)

Kamis, 09 Juli 2020 - 20:55 WIB

Hore...Kartu Anggota NU Cilegon Berwujud ATM BNI Syariah

BNI Syariah menandatangani kerjasama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cilegon terkait penerbitan kartu debit co-branding kartu anggota NU (KARTANU) yang bisa digunakan sebagai…