Soal Lahan UIII, BPN Kota Depok Tegaskan Verponding Tak Miliki Kekuatan Hukum

Oleh : Wiyanto | Selasa, 12 November 2019 - 19:39 WIB

Kepala Seksi Pengadaan Lahan BPN Kota Depok Medi L
Kepala Seksi Pengadaan Lahan BPN Kota Depok Medi L

INDUSTRY.co.id - Depok - Sekelompok orang menolak ditertibkan dari lahan milik negara atas nama Kementerian Agama di Cisalak, Kec. Sukmajaya, Kota Depok. Dimana di lahan tersebut dipilih menjadi Proyek Strategis Nasional pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Beberapa warga yang menolak penertiban menjadikan Eigendom Verponding sebagai dasar atas penguasaan tanah milik negara tersebut.

Kuasa Hukum warga, Erham yang tergabung dalam Badan Musyawarah Warga Verponding Seluruh Indonesia (BMWVSI) menyatakan, warga yang menguasai lahan tersebut salah satunya adalah pemegang kuasa lahan Verponding milik keluarga D Groot. Di bawah izin tersebut ada 700 kepala keluarga dengan sekitar 2.000 jiwa sudah bertahun-tahun mendiami lahan tersebut.

"Warga di kawasan ini beda. Ada perbedaan status hukum, sebab ini warga Verponding. Jangan semena-mena memainkan hukum," ujar Erham di lokasi, Senin (11/11).

Terkait hal itu, Kepala Seksi Pengadaan Lahan BPN Kota Depok Medi L angkat bicara, di Republik Indonesia Eigendom Verponding sudah tidak bisa dijadikan dasar hak atas kepemilikan atau penguasaan tanah, bahkan pihaknya telah mensosialisasikan hal tersebut sejak lama. Tak terkecuali untuk tanah milik Kementerian Agama dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 0002/Cisalak yang nantinya akan dibangun UIII.

"Di negara Indonesia yang sudah jauh merdeka ini, tidak ada lagi Verponding, dan kita sudah menyurat kemana-mana. Bahwa memang dulu statusnya atau asal mulanya Verponding, itu hanya asal muasal saja, atau riwayat," ujar Medi di Kantornya, Kota Depok, Selasa (12/11).

Lebih lanjut ia menjelaskan, sebelumnya lahan tersebut berstatus Eligendom Verponding No. 448 atas nama Samuel De Meyer atau William D Groot. Namun berdasarkan Undang-Undang (UU) No 1. Tahun 1958, PP No. 18 Tahun 1958 dan UU No 5 Tahun 1960 serta beberapa aturan lainnya atas tanah-tanah bekas hak barat telah dinyatakan sebagai milik negara.

"Jadi Verponding itu hanya riwayat saja, tidak bisa dipakai untuk pembuktian saat ini," tandas Medi.

Sebagai informasi, Eigendom Verponding atau tanah verponding merupakan produk hukum pertanahan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia yang melegitimasi kepemilikan seseorang atas tanah. Setelahnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan UU No. 5 Tahun 1960 mengatur bahwa tanah verponding harus dikonversi statusnya dan setiap orang yang ingin mengkonversi hak atas tanah yang dimaksud selambat-lambatnya pada 24 September 1980 silam.

"Saya tegaskan sekali lagi, Verponding dalam status hukum untuk pembuktian kepemilikan tanah di Negara Republik Indonesia yang ada di BPN ini tidak diakui lagi keberadaannya, karena sudah banyak aturan-aturan yang cukup untuk melemahkan atau membantah (Verponding) tersebut. Jadi tidak ada lagi Verponding," pungkas Medi.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dirut RRI, Sandiaga Uno dan Bram Suryo Putro Founder And CEO Theiconomics

Kamis, 05 Desember 2019 - 23:55 WIB

Penetrasi Jasa Keuangan Dongkrak Kesadaran Milenial

Jakarta - Milenial di era kini didorong untuk melek keuangan sehingga bisa melirik penempatan dana atau transaksi keuangan di perusahaan jasa keuangan. Diperkirakan dari jumlah penduduk Indonesia,…

PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau yang lebih dikenal dengan WanaArtha Life meluncurkan WanaArtha DPLK sebagai solusi untuk merencanakan hari tua bagi peserta individu maupun perusahaan kepada karyawannya.

Kamis, 05 Desember 2019 - 22:09 WIB

WanaArtha Life Luncurkan WanaArtha DPLK Sebagai Solusi Perencanaan Hari Tua Bagi Individu dan Perusahaan

Jakarta-PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau yang lebih dikenal dengan WanaArtha Life meluncurkan WanaArtha DPLK sebagai solusi untuk merencanakan hari tua bagi peserta individu maupun…

Truck logistik Ritase

Kamis, 05 Desember 2019 - 21:48 WIB

Perkembangan Mobilitas Barang Membutuhkan Solusi Multimoda Digital

Jakarta - Dinamika ekonomi yang makin cepat dan terintegrasi membutuhkan solusi logistik yang mampu mengikuti akselerasi itu. Pada saat yang sama, penyedia jasa logistik harus memutar otak agar…

Dorong Penetrasi Bursa Berjangka, “Indonesia Derivative Reach International Market” Summit 2019 Diselenggarakan

Kamis, 05 Desember 2019 - 21:41 WIB

Jurus Mentari Mulia Berjangka, Gairahkan Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia

Jakarta-Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), sebagai salah satu bentuk investasi di antara beragam pilihan, kian menarik perhatian para pengelola dana.

PT Mentari Mulia Berjangka Peking University menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pertukaran informasi dalam penelitian dan data di bidang derivatif dan perdagangan berjangka

Kamis, 05 Desember 2019 - 21:27 WIB

Dorong Penetrasi Bursa Berjangka, Mentari Mulia Berjangka Teken Mou di Bidang Derivatif dan Perdagangan Berjangka

Jakarta--PT Mentari Mulia Berjangka Peking University menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pertukaran informasi dalam penelitian dan data di bidang…