Soal Lahan UIII, BPN Kota Depok Tegaskan Verponding Tak Miliki Kekuatan Hukum

Oleh : Wiyanto | Selasa, 12 November 2019 - 19:39 WIB

Kepala Seksi Pengadaan Lahan BPN Kota Depok Medi L
Kepala Seksi Pengadaan Lahan BPN Kota Depok Medi L

INDUSTRY.co.id - Depok - Sekelompok orang menolak ditertibkan dari lahan milik negara atas nama Kementerian Agama di Cisalak, Kec. Sukmajaya, Kota Depok. Dimana di lahan tersebut dipilih menjadi Proyek Strategis Nasional pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Beberapa warga yang menolak penertiban menjadikan Eigendom Verponding sebagai dasar atas penguasaan tanah milik negara tersebut.

Kuasa Hukum warga, Erham yang tergabung dalam Badan Musyawarah Warga Verponding Seluruh Indonesia (BMWVSI) menyatakan, warga yang menguasai lahan tersebut salah satunya adalah pemegang kuasa lahan Verponding milik keluarga D Groot. Di bawah izin tersebut ada 700 kepala keluarga dengan sekitar 2.000 jiwa sudah bertahun-tahun mendiami lahan tersebut.

"Warga di kawasan ini beda. Ada perbedaan status hukum, sebab ini warga Verponding. Jangan semena-mena memainkan hukum," ujar Erham di lokasi, Senin (11/11).

Terkait hal itu, Kepala Seksi Pengadaan Lahan BPN Kota Depok Medi L angkat bicara, di Republik Indonesia Eigendom Verponding sudah tidak bisa dijadikan dasar hak atas kepemilikan atau penguasaan tanah, bahkan pihaknya telah mensosialisasikan hal tersebut sejak lama. Tak terkecuali untuk tanah milik Kementerian Agama dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 0002/Cisalak yang nantinya akan dibangun UIII.

"Di negara Indonesia yang sudah jauh merdeka ini, tidak ada lagi Verponding, dan kita sudah menyurat kemana-mana. Bahwa memang dulu statusnya atau asal mulanya Verponding, itu hanya asal muasal saja, atau riwayat," ujar Medi di Kantornya, Kota Depok, Selasa (12/11).

Lebih lanjut ia menjelaskan, sebelumnya lahan tersebut berstatus Eligendom Verponding No. 448 atas nama Samuel De Meyer atau William D Groot. Namun berdasarkan Undang-Undang (UU) No 1. Tahun 1958, PP No. 18 Tahun 1958 dan UU No 5 Tahun 1960 serta beberapa aturan lainnya atas tanah-tanah bekas hak barat telah dinyatakan sebagai milik negara.

"Jadi Verponding itu hanya riwayat saja, tidak bisa dipakai untuk pembuktian saat ini," tandas Medi.

Sebagai informasi, Eigendom Verponding atau tanah verponding merupakan produk hukum pertanahan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia yang melegitimasi kepemilikan seseorang atas tanah. Setelahnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan UU No. 5 Tahun 1960 mengatur bahwa tanah verponding harus dikonversi statusnya dan setiap orang yang ingin mengkonversi hak atas tanah yang dimaksud selambat-lambatnya pada 24 September 1980 silam.

"Saya tegaskan sekali lagi, Verponding dalam status hukum untuk pembuktian kepemilikan tanah di Negara Republik Indonesia yang ada di BPN ini tidak diakui lagi keberadaannya, karena sudah banyak aturan-aturan yang cukup untuk melemahkan atau membantah (Verponding) tersebut. Jadi tidak ada lagi Verponding," pungkas Medi.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Danrem Merauke Gunakan Panser Anoa Kunjungi Mapolres Timika

Jumat, 03 Juli 2020 - 05:00 WIB

Danrem Merauke Gunakan Panser Anoa Kunjungi Mapolres Timika

Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap (Danrem 174/ATW) Merauke Brigjen TNI Bangun Nawoko menggunakan Panser Anoa milik Detasemen Kavaleri 3/Serigala Ceta dalam rangka menghadiri HUT Bhayangkara…

Pasukan Garuda Kongo Gelar Latihan Batalyon Mobile Reserve di Blue Line

Jumat, 03 Juli 2020 - 05:00 WIB

Pasukan Garuda Kongo Gelar Latihan Batalyon Mobile Reserve di Blue Line

Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek) TNI Konga XXIII-N/UNIFIL atau Indobatt menggelar latihan kesiapsiagaan Batalyon Mobile Reserve (BMR) dari Kompi Delta secara…

Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Suhartono,M.Tr (Han)

Jumat, 03 Juli 2020 - 04:30 WIB

Dankormar Dukung Prajurit Marinir Ikuti Kemajuan Teknologi

- “Kalian harus terus mengisi dan mengembangkan diri dengan ilmu serta mampu mengikuti perkembangan teknologi saat ini dan yang akan datang”, ucap Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor…

Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani

Jumat, 03 Juli 2020 - 04:30 WIB

Bisnis Pontang-panting, Pengusaha Butuh Stimulus Modal Kerja Rp 600 Triliun

"Kami hitung bersama dengan Kadin untuk sektor tekstil, transportasi, dan sektor manufaktur lainnya itu membutuhkan bantuan modal usaha sebesar Rp 600 triliun untuk setahun,"

Dukung Keberhasilan Protokol Kesehatan Yonmarhanlan XII Tertibkan Pasar Tradisional

Jumat, 03 Juli 2020 - 04:00 WIB

Dukung Keberhasilan Protokol Kesehatan Yonmarhanlan XII Tertibkan Pasar Tradisional

Tingkatkan disiplin masyarakat terhadap Covid-19, prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan XII) Pontianak bersama unsur TNI - Polri dan Gugus Tugas Penanganan Percepatan…