Data Patokan Ketahanan Pangan

Oleh : Wiyanto | Jumat, 01 November 2019 - 12:29 WIB

Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian
Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian

INDUSTRY.co.id - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menegaskan perbaikan masalah data adalah kekuatan utama membangun ketahanan pangan kedepan. Inisiasi kebijakan ini pun disebut SYL sebagai program 100 hari kerjanya di Kementerian Pertanian.

Lantas, bagaimana jelasnya inisiasi kebijakan dan program Syahrul pada sektor pertanian?

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga, Jumat (01/11) di Jakarta menjelaskan, Mentan SYL telah mendatangi gedung Badan Pusat Statistik (BPS) di Jalan Sutomo, Jakarta Pusat pada selasa (29/10) yang lalu untuk berkoordinasi.

Pada kesempatan tersebut Mentan Syahrul hadir bersama Sekjen dan sejumlah Eselon I Kementan, dan staf yang membidangi data di Kementerian. Mentan dalam kesempatan itu menegaskan bahwa persoalan data harus diselesaikan, dan data harus bersumber dari satu pintu melalui lembaga resmi yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu BPS.

Kemudian, jelas Kuntoro, untuk memantapkan data pertanian tunggal, Mentan SYL juga juga telah menggelar pertemuan pada kamis (31/10) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN). Dalam pertemuan itu, Syahrul menegaskan bahwa data luas baku sawah antara Kementan dan Kementerian Tata Ruang harus singkron per 1 Desember 2019 mendatang. Karenanya, kata dia, pihaknya juga akan segera membuat verifikasi ulang dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

"Rencananya, verifikasi dilakukan dengan menggunakan citra satelit dengan resolusi tinggi dan deviasi data rendah. Mentan berjanji akan mengawal proses ini secara langsung hingga tuntas. Selanjutnya, Menurut Kepala Biro Kementan ini, sudah diatur jadwal pertemuan Kementan dengan beberapa Kementerian dan Lembaga Lain terkait pembagunan pertanian," katanya di Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Menurut Kuntoro, Langkah Mentan Syahrul yang serba cepat ini dalam rangka tanggung jawab Mentan untuk menjamin pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Mentan berpikir diperlukan konsep dan strategi khusus untuk mewujudkannya. Dalam hal ini menurutnya, mentan menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri BUMN Erick Thohir saat mendampingi Presiden Jokowi meninjau kawasan industri terpadu Batang

Selasa, 07 Juli 2020 - 19:41 WIB

Gerak Cepat! BKPM Pastikan Masterplan Kawasan Industri Baang "Kelar" Pekan Depan

"Kepala BKPM langsung berkoordinasi dengan Menteri BUMN, kementerian/lembaga serta BUMN terkait kemarin. Sudah ada langkah-langkah konkret yang ditetapkan. Minggu ini kami targetkan penyelesaian…

Direksi PT Forza Land Indonesia. Tbk. (IST)

Selasa, 07 Juli 2020 - 19:37 WIB

Forza Land Cetak Penjualan Rp4,4 Miliar di Kuartal I-2020

Hingga periode 31 Maret 2020, PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ) meraih penjualan sebesar Rp4,4 miliar atau naik jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yakni sebesar Rp1,66…

Situs dewan pers

Selasa, 07 Juli 2020 - 19:18 WIB

Situs Dewan Pers: SMSI Resmi Sebagai Konstituen Asosiasi Perusahaan Pers

SMSI disyahkan menjadi kontituen Dewan Pers, bersamaan waktunya dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) disyahkan menjadi konstituen pada rapat pleno Dewan Pers yang digelar pada Sabtu…

Presiden Jokowi (ist)

Selasa, 07 Juli 2020 - 19:02 WIB

Presiden Jokowi 'Semprot' Sri Mulyani dan Sofyan Djalil Gara-gara Tol Cisumdawu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan teguran kepada para Menteri. Kali ini teguran dilontarkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Sri Mulyani…

Pemerintah Berikan Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM

Selasa, 07 Juli 2020 - 18:51 WIB

Gelontorkan Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM Rp5 Triliun, Menkeu: Bisa Pinjam Sampai Rp10 miliar, Pemerintah yang Bayar Preminya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menginginkan UMKM dapat segera bangkit kembali melalui penjaminan kredit untuk modal kerja.