Kebijakan Pemerintah Berubah Hambat Pembangunan Smelter

Oleh : Herry Barus | Rabu, 15 Maret 2017 - 03:13 WIB

Smelter Indonesia (Dimas Ardian/Bloomberg/Getty Images)
Smelter Indonesia (Dimas Ardian/Bloomberg/Getty Images)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pengamat Ekonomi dari Indef Enny Sri Hartati menilai belum terbangunnya proses pemurnian hasil tambang atau smelter karena kebijakan Pemerintah yang berubah dan tidak konsisten hingga terjadi komplikasi.

"UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba telah mengamanahkan membangun smelter dalam waktu lima tahun, tapi Pemerintah kemudian menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) yang membolehkan perusahaan pertambangan mengekspor hasil tambang tanpa proses pemurnian asalkan membayar bea keluar," kata Enny Sri Hartati pada diskusi "Implementasi UU Minerba" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (14/3/2017)

Menurut Enny, perihal pembangunan smelter yang sampai saat ini belum juga dibangun, karena aturan dalam UU dan dalam Peraturan Pemerintah (PP) berbeda, sehingga membuka peluang bagi perusahaan pertambangan tidak melakukan pemurnian.

Dalam UU Minerba, kata dia, tidak ada pasal-pasal yang salah, tapi memang ada celah-celah untuk terjadi persepsi bias.

"Dalam UU Minerba, ada pasal 103 dan 170 yang saat ini dipersepsikan menjadi sumber komplikasi," katanya.

Enny melihat, kedua pasal tersebut sudah sejalan dengan pasal 33 UUD NRI yang mengamanahkan soal pengelolaan kekayaan alam.

Peneliti senior Indef ini menjelaskan, kalau saat ini terjadi polemik, karena Pemerintah Indonesia sendiri yang melakukan akal-akalan melakui penerbitan PP No 1 tahun 2017.

"Melalui PP tersebut perusahaan pertambangan boleh tidak membangun smelter dan mengekspor hasil tambang, asalkan membayar bea keluar," katanya seperti dilansir Antara.

Menurut Enny, pembangunan smelter yang sampai saat ini belum terbangun, agar dapat terbangun maka Pemerintah Indonesia yang harus membangunnya.

Dengan membangun smelter, maka Pemerintah Indonesia menjadi tahu berapa banyak hasil tambang dan apa saja kandungan yang diperoleh dari perut bumi.

"Guna mengatasi persoalan ini, perlu kemauan politik yang kuat dari Pemerintah," katanya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bali Trail Running 2022 di Kabupaten Bangli, Bali (Foto: Kemenparekraf)

Senin, 16 Mei 2022 - 19:00 WIB

Menparekraf: Bali Trail Running 2022 Tanda Parekraf Bali Kian Bangkit

Menghadiri “Bali Trail Running 2022” di Kabupaten Bangli, Bali, Minggu (15/5/2022), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi event tersebut yang dipercaya…

Pendapatan Bersih tumbuh 106,23%, Segmen Penjualan Unit Alat Berat Tumbuh 135,49%

Senin, 16 Mei 2022 - 17:53 WIB

Dahsyat Tembus 295%, Pertumbuhan Laba Bersih KOBEX pada Triwulan I-2022

Jakarta – PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) penyedia alat berat terintegrasi, membukukan pencapaian positif pada tiga bulan pertama 2022.

Mantan Politikus Laksamana Sukardi Gandeng Harry Tjahjono Cegah Dampak Negatif Konten Youtube Pada Anak.

Senin, 16 Mei 2022 - 17:42 WIB

Mantan Politikus Laksamana Sukardi Gandeng Harry Tjahjono Cegah Dampak Negatif Konten Youtube Pada Anak.

Mantan politikus PDIP dan Menteri BUMN Kabinet Gotong Royong, Laksamana Sukardi (LS), menggandeng seniman Harry Tjahjono untuk membuat konten youtube ramah anak.

Destinasi Wisata Cicalengka Dreamland, Bandung, Jawa Barat ( Instagram/@pianpian)

Senin, 16 Mei 2022 - 17:30 WIB

Genjot Pariwisata, Bandung Harus Punya Ciri Khas Sebagai Kota Wisata

Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyebut sejumlah tempat wisata yang ada di Ibu Kota Jawa Barat itu perlu memiliki ciri khas yang…

Petugas memeriksa kesehatan mulut Sapi

Senin, 16 Mei 2022 - 16:51 WIB

Untuk Kurban, HPDKI Persiapkan Ternaknya Aman dan Sehat dari PMK

Terkait dengan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa kabupaten di Jawa Timur dan di Aceh, Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) gerak cepat mengkoordinasikan seluruh…