Jamin Banyak Kepentingan Nasional, RUU KKS Mendesak Untuk Diproses Jadi Undang-Undang

Oleh : Herry Barus | Kamis, 26 September 2019 - 07:30 WIB

RUU KKS Mendesak Untuk Diproses Jadi Undang-Undang
RUU KKS Mendesak Untuk Diproses Jadi Undang-Undang

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Internet sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan dalam aktivitas sehari-hari. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna Internet di Indonesia sudah menembus angka 171 juta tahun 2018, naik 10,2 persen dari tahun sebelumnya.

Namun, menurut Anggota Pansus RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Bobby Adhityo Rizaldi, meski melalui dunia siber banyak kepentingan yang nasional yang harus dijaga, aturan formil terkait jaminan penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber belum ada di Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi partai Golkar ini mengatakan salah satu sebab DPR menginisiasi Rancangan Undang Undang Keamanan dan Ketahanan Siber karena legislator melihat salah satu ancaman baru yang disebutkan dalam Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (RUU PSDN), yang tidak didefinisikan dalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

"Yaitu dimasukkan adanya ancaman perang Hibrida. Perang hibrida salah satunya disitu adalah perang  siber. Nah, siber  itu siapa yang mengkonsolidasikan, siapa leading sector nya,  apakah di matra masing- masing,  apakah di kepolisian atau ada badan lain yang mengkoordinasikan, nah inilah yang nanti akan disinkronisasikan dalam RUU KKS ini," kata Bobby.

"Oleh karenanya, terhadap kebutuhan  tantangan zaman yang memang berbeda, DPR menginisiasi adanya RUU ini," ujar legislator, yang juga terpilih kembali menjadi anggota DPR 2019-2024 dari partai Golkar.

Bobby berbicara dalam acara diskusi Forum Legislasi dengan tema 'Nasionalisme dibalik RUU KKS' di Media Center MPR/DPR RI, Selasa (24/09/2019).

UU PSDN sendiri telah disetujui DPR RI dan pemerintah untuk segera disahkan menjadi Undang Undang dalam paripurna terdekat.

 

Dari Inisiatif Baleg DPR RI Hingga Dikawal Pansus

Bobby menjelaskan RUU KKS masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas pada 2018 yang pembuatan naskah akademisnya dikerjakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Di bulan Mei 2019 RUU KKS ditetapkan sebagai inisiatif Baleg.

Namun, kata Bobby karena partai politik disibukan oleh persiapan menghadapi Pemilu 2019, maka draft RUU KKS baru bisa diselesaikan baru-baru saja.

"Karena waktu yang sangat sempit ini, maka pansus (panitia khusus) dibentuk,  baru minggu lalu terpilih. Ketuanya pak Bambang Wuryanto dari PDIP. Saya sendiri, dari komisi  I masuk menjadi anggota pansus dan rencananya mulai dari kemarin itu harusnya kita rapat untuk menerima penjelasan dari pemerintah dan menerima DIM [Daftar Inventarisasi Masalah]," kata Bobby.

Hal tersebut adalah salah satu syarat untuk carry-over (meneruskan) RUU yang belum selesai pembahasannya pada periode DPR RI saat ini ke anggota DPR periode berikutnya. Persyaratan ini tertuang dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang revisinya baru disetujui pada rapat paripurna DPR RI, Selasa ini.

Menurut Bobby, DPR hanya memiliki waktu Rabu atau Kamis untuk melakukan rapat bersama pemerintah. "Kami harapkan pada saat rapat dengan pemerintah, sekaligus DIM diserahkan kepada DPR RI, sehingga RUU KKS dapat dilanjutkan untuk dibahas dengan DPR RI 2019-2024," ujarnya.

Anggota DPR RI periode 2014-2019 akan mengakhiri masa jabatannya pada 30 September 2019.

Akademisi, Praktisi Dukung RUU KKS

Akademisi dari Universitas Bhayangkara Dr. Awaluddin Marwan, yang juga merupakan pembicara pada acara diskusi di Media Center MPR/DPR RI, Selasa, mengapresiasi inisiatif DPR terkait RUU KKS.

“Patut diapresiasi karena UU KKS ini sangat urgent. Beberapa hari lalu kita melihat situs Kemendagri [Kementrian Dalam Negeri] di hack oleh hacker security 007. Itu membuktikan bahwa keamanan siber itu perlu diperkuat karena kalau tampilannya sudah dirubah (de-facing), itu secara otomatis mengurangi citra lembaga. Mereka bisa merusak, mencloning dan bisa memperjual belikan data, apalagi disana ada E-KTP," ujarnya.

Pembicara lainnya Andi Budimansyah, Ketua Umum Federasi Teknologi Informasi Indonesia, juga mengapresiasi kepedulian DPR RI terhadap lembaga yang terkait dunia siber. Anggota FTII -- yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat teknologi dan beranggotakan asosiasi yang terkait dengan teknologi informasi -- sangat membutuhkan regulasi yang mengatur soal keamanan dan ketahanan siber.

"Saat ini Indonesia baru memiliki UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tapi belum ada yang mengatur keamanan dan ketahanan siber," ujarnya.

Namun, Andi mengingatkan RUU KKS masih memerlukan masukan dari berbagai stakeholder yakni masyarakat siber untuk memperkaya dan lebih menyempurnakan. "Jangan sampai pada saat RUU KKS diundangkan masih terjadi tumpang tindih aturan dengan undang-undang lain serta adanya tumpang tindih kewenangan dengan instansi lainnya," ujarnya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direksi Bhinneka Life

Sabtu, 19 Oktober 2019 - 20:16 WIB

Bhinneka Life Luncurkan Program Save Pro

Jakarta – Perusahaan asuransi jiwa nasional PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) kembali mewujudkan komitmennya untuk terus berinovasi mengembangkan produk dan layanan melalui peluncuran…

Topping off Tamansari Bintaro Mansion

Sabtu, 19 Oktober 2019 - 17:32 WIB

Tamansari Bintaro Mansion Siap Serah Terima Tahun 2020

Tangerang - Tamansari Bintaro Mansion, Apartment besutan PT WIKA Realty yang bekerjasama dengan PT Gaharu 88 Property dan berlokasi di Jl. Jombang Raya Kav. 88, Tangerang Selatan ini telah memasuki…

Area Parkiran/ilustrasi

Sabtu, 19 Oktober 2019 - 15:42 WIB

Potensi Pendapatan Parkir DKI Jakarta Mencapai Rp 2 Triliun

Jakarta-Pertumbuhan kendaraan baru di ibu kota yang kian tak terkendali data Statistik Transportasi DKI Jakarta 2018, mobil penumpang mencatat pertumbuhan tertinggi 6,48% per tahun pada periode…

Ilustrasi Ekspor (Ist)

Sabtu, 19 Oktober 2019 - 15:02 WIB

Ekspor dan Pupulasi Industri Terus Naik

Nilai ekspor sektor industri mengalami peningkatan setiap tahunnya selama 2015-2018. Pada tahun 2015, tercatat nilai eskpor sektor industri sebesar USD108,6 Miliar, melonjak menjadi USD130 Miliar…

Banyak Perusahaan Enterprise Menjadi Cerdas dengan Bertambahnya Investasi IoT

Sabtu, 19 Oktober 2019 - 15:00 WIB

Banyak Perusahaan Enterprise Menjadi Cerdas dengan Bertambahnya Investasi IoT

Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), inovator yang mendukung perusahaan skala enterprise melalui solusi dan mitra terbaik agar berbagai perusahaan dapat mewujudkan kinerja yang unggul,…