Masyarakat Pers Menolak RKUHP

Oleh : Herry Barus | Selasa, 24 September 2019 - 13:54 WIB

Dewan Pers (Fptp Dok Industry.co.id)
Dewan Pers (Fptp Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-DPR periode 2014-2019 berencana mensahkan RKUHP akhir bulan September ini. Jika RKUHP ini disahkan menjadi Undang Undang maka ini akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers yang tengah tumbuh dan berkembang di tanah air.

Pasal-pasal dalam RKUHP akan berbenturan dengan UU Pers yang menjamin dan melindungi kerja-kerja pers.

Kemerdekaan Pers dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi dalam demokrasi.

Tanpa kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi maka demokrasi yang telah diperjuangkan dengan berbagai pengorbanan, akan berjalan mundur.

Demikian Petisi yang ditadatagani oleh Agung Dharmajaya (Dewan Pers) Yadi Hendriana (IJTI) Abdul Manan, Dar Edi Yoga (PWI) Hendrayana (LPDS)  dan  Ade Wahyudin (LBH Pers)

Keberadaan pasal pasal karet di RKUHP akan mengarahkan kita pada praktik otoritarian seperti yang terjadi di era Orde Baru yang  menyamakan kritik pers dan pendapat kritis masyarakat sebagai penghinaan dan ancaman kepada penguasa.

PASAL-PASAL YANG MENGANCAM KEBEBASAN PERS ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1.     PASAL 219 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN

2.     PASAL 241 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH

3.     PASAL 247 TENTANG HASUTAN MELAWAN PENGUASA

4.     PASAL 262 TENTANG PENYIARAN BERITA BOHONG

5.     PASAL 263 TENTANG BERITA TIDAK PASTI

6.     PASAL 281 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN

7.     PASAL 305 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP AGAMA

8.     PASAL 354 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP KEKUASAAN UMUM ATAU LEMBAGA NEGARA

9.     PASAL 440 TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK

10. PASAL 446 TENTANG PENCEMARAN ORANG MATI

Presiden Joko Widodo sudah meminta agar pengesahan RKUHP ini ditunda dan tidak harus dipaksakan untuk disahkan oleh DPR periode sekarang. Namun, jika DPR tetap bersikeras mengesahkan RKUHP ini, RKUHP akan tetap berlaku meskipun presiden sebagai kepala negara tidak menandatanganinya.

 

Situasi ini menunjukkan adanya darurat kebebasan pers!! RKUHP ini bisa akan dijadikan alat untuk membungkam pers yang kritis!!

Tidak ada cara lagi selain kita harus MENOLAK !! Insan pers, penggiat demokrasi dan seluruh lapisan masayarakat harus bersatu bersama-sama MENOLAK RKUHP !!

Melalui petisi ini, kami DEWAN PERS, IJTI, AJI, PWI, LBH PERS dan LPDS mengajak seluruh elemen pers dan seluruh lapisan masyarakat menolak RKUHP !!

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Topping Off Tower B Apartemen Emerald Bintaro

Kamis, 17 Oktober 2019 - 16:30 WIB

Resmi Gelar Topping Off Tower B, Apartemen Emerald Bintaro Yakinkan Millenials Pasti Bisa Beli Hunia Ideal

Perkembangan zaman, teknologi, dan gaya hidup ternyata mempengaruhi kemampuan generasi millennials untuk memiliki hunian. Banyak pakar memperkirakan bahwa millennials akan mengalami kesulitan…

BNI Syariah. (Foto: IST)

Kamis, 17 Oktober 2019 - 15:36 WIB

BNI Syariah Gandeng Setneg dan Barokah Syariah Properti terkait Pembiayaan Perumahan

Jakarta - BNI Syariah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg) dan PT Barokah Syariah Properti terkait pembiayaan pemilikan rumah…

Lukisan Liu Hsin Ying Taiwan

Kamis, 17 Oktober 2019 - 15:00 WIB

Empat Pelukis Wanita Taiwan Pamerkan Lukisan di WTC 2 Jakarta

Ethereal Minds memberi penghormatan pada karya-karya 4 (empat) seniman kontemporer Taiwan; Yang Yi Shiang, Liu Hsin Ying, Huang Chia Ning dan Wang Liang Yin. Istilah kecantikan Ethereal secara…

United Tractors

Kamis, 17 Oktober 2019 - 14:26 WIB

United Tractors Gelar Kompetisi SOBAT

PT United Tractors Tbk (UT) menciptakan generasi muda yang siap bekerja, mandiri dan berkarakter melalui program Sekolah Binaan United Tractors (SOBAT). SOBAT merupakan program yang dilakukan…

ManageEngine

Kamis, 17 Oktober 2019 - 13:37 WIB

ManageEngine Ambil Pendekatan Holistik Keamanan Akses Istimewa untuk TI Enterprise

PAM360 Menyediakan Pengelolaan Akan Hak Akses Istimewa, Korelasi Data Akses Istimewa dengan Platform-platform Pengelolaan TI Lainnya