Dewan Pengawas KPK Penting Guna Kontrol Kinerja KPK

Oleh : Nina Karlita | Rabu, 11 September 2019 - 19:43 WIB

Dewan Pengawas KPK Penting Guna Kontrol Kinerja KPK
Dewan Pengawas KPK Penting Guna Kontrol Kinerja KPK

INDUSTRY.co.id - Jakarta : Pembentukan Dewan Pengawas diketahui masuk dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Wasekjen DPP PPP Bidang Hukum,  Ade Irfan Pulungan, mengatakan, kritikan terhadap pemberantasan korupsi harus dilihat dalam rangka menyempurnakan kelemahan atau kekurangan  yang ada di KPK.
 
"Bagaimana upaya kita bersama, tidak hanya kita semua sebagai bangsa dalam meminimalisir tindak pidana korupsi, ini saya setuju sekali jika memang proses-proses yang dilakukan oleh lembaga yang lebih diutamakan dalam pencegahan-pencegahan.
 
Ketika pencegahan itu diutamakan, tentunya akan menghambat upaya orang yang berencana melakukan korupsi ini harus dimaksimalkan oleh teman-teman yang ada di KPK," jelas Wasekjen DPP PPP Bidang Hukum,  Ade Irfan Pulungan, dalam diskusi MNC Trijaya FM bertajuk "Perlukah Lembaga Pengawasan Untuk KPK" di D'Consulate Resto & Lounge, Jl Wahid Hasyim - Menteng, Jakarta Pusat, Rabu sore (11/9/2019)
 
Ia sangat menyetujui soal Dewan Pengawas  KPK untuk monitoring. Tokoh- tokoh yang akan menjadi Dewan Pengawas KPK tentu harus diisi dengan orang-,orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Soal jumlah Dewan Pengawas KPK, ia mengusulkan jumlah ideal adalah sembilan orang tokoh.
 
"Sampai dengan hari ini kita belum melihat secara maksimal secara utuh apa yang sudah dilakukan terhadap proses ppencegahan korupsi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Apa yang sudah dilakukan KPK dalam pencegahan yang harus lebih dimaksimalkan ini adalah hari ini tentang adanya dewan pengawas yang lebih," terangnya.
 
Meski demikian, Ade Irfan Pulungan, berpendapat bahwa yang lebih layak mengontrol adalah masyarakat umum. Menurut Praktisi Hukum, Kapitra Ampera, sebaiknya publik tak menganggap kritisi terhadap KPK sebagai upaya untuk mendukung koruptor dan membenci KPK. "Ketika ada masukan, itu untuk kebaikan KPK..Maka Dewan Pemgawas KPK itu penting," kata Kapitra.
 
Pakar Hukum Tata Negara, Prof Juanda, mempertanyakan soal efektifitas Dewan Pengawas KPK. Pengawasan tentu harus dilakukan oleh orang-orang yang berintegritas, berkarakter dan hidupnya tidak lagi melihat hal yang sifatnya duniawi. "Saya melihat bahwa maksud dari dewan pengawas yang di usulkan DPR, bahwa KPK selama ini tidak terkontrol, sehingga seolah-olah KPK bertindak sewenang-wenang," ujar Prof Juanda.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Jumat, 27 Mei 2022 - 10:25 WIB

Jelang KTT G20, Menteri Basuki Tinjau Persiapan Dukungan Infrastruktur

Menjelang Presidensi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 bulan Oktober 2022, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pelaksanaan peningkatan…

Nestle

Jumat, 27 Mei 2022 - 10:15 WIB

Menteri Bahlil Siap Kawal Perluasan Bisnis Nestle di Indonesia

Dalam kunjungan kerjanya ke Davos, Swiss, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu langsung dengan Head of Operations Nestle Magdi Batato (24/5).…

Pelaku Ekonomi Kreatif di Bali (Foto: Kemenparekraf)

Jumat, 27 Mei 2022 - 10:15 WIB

Gaet Investor, Menparekraf Bekali Pelaku Ekraf Bali Strategi Pithching yang Efektif

Untuk menarik investor, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membekali pelaku ekonomi kreatif di Bali tentang strategi pithcing yang efektif.

Menteri Basuki Ajak Delegasi di Forum GPDRR 2022 Siapkan Antisipasi Pengurangan Perubahan Iklim

Jumat, 27 Mei 2022 - 10:04 WIB

Menteri Basuki Ajak Delegasi di Forum GPDRR 2022 Siapkan Antisipasi Pengurangan Perubahan Iklim

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, bencana akibat perubahan iklim merupakan ancaman nyata yang harus disiapkan antisipasinya untuk pengurangan…

Tempat Wisata di Venesia (Foto: Instagram/fabianalorenzon_tma)

Jumat, 27 Mei 2022 - 09:30 WIB

Venesia Tunda Pajak Turis untuk Wisatawan Hingga 2023

Sesuai perkembangan terbaru, Venesia telah menunda rencananya untuk membebankan pengunjung 'pajak turis' untuk mengelola overtourism.