Dewan Pengawas KPK Penting Guna Kontrol Kinerja KPK

Oleh : Nina Karlita | Rabu, 11 September 2019 - 19:43 WIB

Dewan Pengawas KPK Penting Guna Kontrol Kinerja KPK
Dewan Pengawas KPK Penting Guna Kontrol Kinerja KPK

INDUSTRY.co.id - Jakarta : Pembentukan Dewan Pengawas diketahui masuk dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Wasekjen DPP PPP Bidang Hukum,  Ade Irfan Pulungan, mengatakan, kritikan terhadap pemberantasan korupsi harus dilihat dalam rangka menyempurnakan kelemahan atau kekurangan  yang ada di KPK.
 
"Bagaimana upaya kita bersama, tidak hanya kita semua sebagai bangsa dalam meminimalisir tindak pidana korupsi, ini saya setuju sekali jika memang proses-proses yang dilakukan oleh lembaga yang lebih diutamakan dalam pencegahan-pencegahan.
 
Ketika pencegahan itu diutamakan, tentunya akan menghambat upaya orang yang berencana melakukan korupsi ini harus dimaksimalkan oleh teman-teman yang ada di KPK," jelas Wasekjen DPP PPP Bidang Hukum,  Ade Irfan Pulungan, dalam diskusi MNC Trijaya FM bertajuk "Perlukah Lembaga Pengawasan Untuk KPK" di D'Consulate Resto & Lounge, Jl Wahid Hasyim - Menteng, Jakarta Pusat, Rabu sore (11/9/2019)
 
Ia sangat menyetujui soal Dewan Pengawas  KPK untuk monitoring. Tokoh- tokoh yang akan menjadi Dewan Pengawas KPK tentu harus diisi dengan orang-,orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Soal jumlah Dewan Pengawas KPK, ia mengusulkan jumlah ideal adalah sembilan orang tokoh.
 
"Sampai dengan hari ini kita belum melihat secara maksimal secara utuh apa yang sudah dilakukan terhadap proses ppencegahan korupsi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Apa yang sudah dilakukan KPK dalam pencegahan yang harus lebih dimaksimalkan ini adalah hari ini tentang adanya dewan pengawas yang lebih," terangnya.
 
Meski demikian, Ade Irfan Pulungan, berpendapat bahwa yang lebih layak mengontrol adalah masyarakat umum. Menurut Praktisi Hukum, Kapitra Ampera, sebaiknya publik tak menganggap kritisi terhadap KPK sebagai upaya untuk mendukung koruptor dan membenci KPK. "Ketika ada masukan, itu untuk kebaikan KPK..Maka Dewan Pemgawas KPK itu penting," kata Kapitra.
 
Pakar Hukum Tata Negara, Prof Juanda, mempertanyakan soal efektifitas Dewan Pengawas KPK. Pengawasan tentu harus dilakukan oleh orang-orang yang berintegritas, berkarakter dan hidupnya tidak lagi melihat hal yang sifatnya duniawi. "Saya melihat bahwa maksud dari dewan pengawas yang di usulkan DPR, bahwa KPK selama ini tidak terkontrol, sehingga seolah-olah KPK bertindak sewenang-wenang," ujar Prof Juanda.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Inovasi Laptop Acer gapai costumer

Rabu, 12 Agustus 2020 - 22:41 WIB

Acer Geber Pangsa Pasar Pelajar, Pekerja Work From Home

Acer optimis penjualan laptop keluarannya akan diserap pasar. Apalagi masa pandemi corona virus covid-19, menuntut bekerja atau sekolah dari rumah. Tentunya laptop pilihan yang nyaman.

Padi organik, cikal bakal pertanian organik Indonesia di masa depan. (Foto: Liputan6)

Rabu, 12 Agustus 2020 - 22:06 WIB

Pupuk Organik, Penopang Pertanian Organik Indonesia di Masa Depan

Jakarta - Rani baru pulang dari sebuah pasar swalayan di kawasan pusat kegiatan bisnis ibukota. Dia mengeluhkkan mahalnya harga sayur-mayur dan buah-buahan organik yang ditawarkan pasar swalayan…

Wapres KH Maruf Amin, Menaker, Dirut BPJAMSOSTEK Agus Susanto dan Kemenko PMK

Rabu, 12 Agustus 2020 - 20:25 WIB

Wujudkan Perlindungan Bagi Seluruh Pekerja, Wapres Serahkan Paritrana Award 2019

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan para…

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin

Rabu, 12 Agustus 2020 - 20:18 WIB

DPR Cantik Ini Minta Pemerintah Kebut BLT untuk Genjot Daya Beli Masyarakat

Wabah pandemi Covid-19 turut memukul kinerja perekonomian nasional pada kuartal II-2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 sebesar minus 5,32 persen…

Anggota Badan Legislasi DPR RI Arteria Dahlan

Rabu, 12 Agustus 2020 - 19:55 WIB

Arteria PDIP: Maju Pilkada Anggota DPR Harusnya Tidak Perlu Mundur, Cukup Cuti

Tim Kuasa DPR RI memberikan keterangan untuk Perkara Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU…