Badan POM Dorong Percepatan Industri Fitofarmaka di Tingkat Global

Oleh : Amazon Dalimunthe | Jumat, 23 Agustus 2019 - 11:00 WIB

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito.
Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito.

INDUSTRY.co.id - Sapporo-  Sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, Badan POM telah menginisiasi pembentukan Satuan Tugas Nasional (Satgas) Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu dan Fitofarmaka yang terdiri dari lintas sektor terkait dan mendapat dukungan penuh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pembentukan Satgas ini merupakan salah satu upaya perwujudan kebijakan hilirisasi untuk mendukung akses dan ketersediaan obat Nasional dan pada saatnya akan berperan dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

Untuk mendukung akses dan ketersediaan obat tersebut, Badan POM juga telah melakukan penandatanganan MoU dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Hal ini bertujuan untuk membangun sinergi kebijakan nasional dan regulasi yang terkait dengan percepatan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi obat dan makanan, sehingga hasil penelitian dapat dihilirisasi/dikomersialisasi.

Disamping itu terbentuknya Satgas Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka dan Jamu, dimungkinkan mendorong masuknya investasi berbasis riset, dengan alih teknologi dan pengembangan pengetahuan. Pada saat ini Pemerintah telah mendorong penelitian yang berpotensi menjadi produk, dengan pengurangan pajak bagi industri yang memanfaatkan hasil riset tersebut.

 “Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, memiliki sekitar 30 ribu jenis tanaman dan hewan yang berpotensi untuk dijadikan obat, dimana sekitar tiga ratus diantaranya telah diracik menjadi jamu sejak zaman nenek moyang,” ungkap Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito.

“Potensi tersebut tentu harus dikawal sehingga dapat dikembangkan oleh para peneliti untuk dapat memenuhi permintaan akan obat tradisional dan suplemen kesehatan dari bahan alam yang semakin meningkat,” lanjutnya.

Dalam upaya hilirisasi untuk mendorong pengembangan industri obat berbahan herbal (Jamu, Obat Herbal Terstandar/OHT, dan Fitofarmaka), Badan POM telah melakukan pendampingan penelitian, percepatan evaluasi dokumen penelitian, uji pra kilnik dan klinik, workshop, bimbingan teknis, serta konsultasi dan advokasi. Saat ini Indonesia memiliki 23 produk fitofarmaka yang berasal dari bahan alam baik tumbuhan maupun hewan. Fitofarmaka merupakan obat tradisional yang telah memiliki bukti ilmiah melalui proses uji klinik.

Badan POM memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan produk herbal termasuk fitofarmaka, agar selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga agar produk herbal asli Indonesia seperti jamu dapat mendunia. Hal ini disampaikan Kepala Badan POM saat pidato pada The 27th Annual Meeting of International Congress on Nutrition and Integrative Medicine (ICNIM) di Sapporo, Jepang (28/07). Dalam pertemuan tersebut, Penny K. Lukito menyampaikan dukungan Badan POM terkait hilirisasi hasil-hasil penelitian obat tradisional.

"Diperlukan pendekatan inovatif dalam mengembangkan obat tradisional dan suplemen kesehatan dari bahan alami Indonesia yang saat ini kebutuhannya mulai meningkat" tegasnya.

Dukungan lintas sektor yang terlibat dalam Satgas ini penting, karena pengembangan produk herbal dari Hulu ke Hilir membutuhkan kerjasama K/L terkait (Kemenristekdikti, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, dan lain lain).

Kehadiran Badan POM pada ICNIM 2019 merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pengembangan obat tradisional yang dilakukan oleh peneliti Indonesia, dalam hal ini Universitas Hasanuddin, dalam konsep Academia, Business, Government (ABG). “Kolaborasi berbagai sektor dalam kerangka ABG merupakan kunci utama untuk mempercepat penelitian menuju komersialisasi obat tradisional dan suplemen kesehatan yang aman, berkhasiat, dan bermutu,” tegas Penny K. Lukito.

Berbagai upaya Badan POM dalam mendorong percepatan pengembangan fitofarmaka di Indonesia, mendapatkan apresiasi dari seluruh peserta ICNIM 2019.

Kunjungan kerja Badan POM ke Jepang ini, selain untuk memenuhi undangan the 27th Annual Meeting ICNIM yang dihadiri oleh sekitar 400 orang peserta perwakilan dari 25 negara di dunia, juga digunakan oleh Badan POM untuk memperluas jejaring internasional dalam membangun industri obat herbal di Indonesia yang digagas melalui Satgas Nasional Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu, Fitofarmaka dan Obat Herbal.

Antara lain pertemuan dengan Amino Research, produsen bahan baku berbasis riset terkemuka di Jepang, dilakukan diskusi bertukaran informasi dan pengalaman, serta penjajakan kerja sama riset dan alih teknologi dalam rangka mendorong pengembangan industri obat bahan alam dalam negeri yang berdaya saing. (AMZ)

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Adhi Commuter properti (ACP) melakukan gebrakan terbaru yaitu dengan melakukan akuisisi terhadap PT Mega Graha Cipta perkasa (MGCP) yang merupakan anak usaha PT Cowell Development.

Selasa, 17 September 2019 - 05:19 WIB

PT Adhi Commuter Properti (ACP) Akuisisi Perusahaan untuk Gerak Cepat Kembangkan Kawasan TOD di Stasiun Bogor

Jakarta-PT Adhi Commuter properti (ACP) melakukan gebrakan terbaru yaitu dengan melakukan akuisisi terhadap PT Mega Graha Cipta perkasa (MGCP) yang merupakan anak usaha PT Cowell Development.…

Para penyelenggara pameran International Electronic & Smart Appliances Expo 2019 Hadirkan Produk Elektronik Terunik dan Terinovasi

Selasa, 17 September 2019 - 05:03 WIB

Sebanyak 31 Ribu Produk Elektronik dari Cina Akan Hadir di JIExpo Kemayoran

Jakarta-Chaoyu Expo kembali akan menyelenggarakan pameran B2B (business to business) Indonesia International Electronics & Smart Appliance Expo 2019 (IEAE) di JIExpo Kemayoran pada tanggal 25…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Selasa, 17 September 2019 - 05:00 WIB

Presiden Jokowi Ingatkan Pimpinan KPK Bijak Dalam Bernegara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara, institusi negara. Untuk itu, Presiden mengingatkan pimpinan KPK untuk bijak dalam bernegara.…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Selasa, 17 September 2019 - 04:12 WIB

Enam Pernyataan Sikap MPD Agar Presiden Jokowi Buka Dialog dengan KPK

Menyikapi perkembangan polemik terhadap revisi UU KPK yang semakin meruncing dan berpotensi mengganggu upaya pemerintah dalam memperbaiki perekonomian yg saat ini sedang mengalami goncangan…

Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara

Selasa, 17 September 2019 - 03:00 WIB

Garuda Indonesia-KPK Gelar Forum Profesional Berintegritas

Maskapai Nasional Garuda Indonesia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan forum Profesional Berintegritas (PROFIT) dan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi yang…