Urgensi RUU Konsultan Pajak dalam Reformasi Perpajakan

INDUSTRY.co.id, Malang-Keberhasilan tax amnesty medio 2016 s/d awal 2017, tidak terlepas dari peran konsultan pajak dalam mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat wajib pajak.

Maka oleh karena itu konsultan pajak yang dalam kenyataannya merupakan profesi yang sangat penting dalam penerimaan negara perlu di payungi oleh undang-undang. Demikian dikatakan Anggota komisi XI DPR-RI, M. Misbakun dari Partai Golkar dalam memberikan materi pada Kongres XI hari kedua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di hotel Singhasari Batu Jawa Timur.

Pajak adalah kunci kemandirian bangsa dan saat ini menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan serta peran pajak semakin nyata sejalan dengan menurunnya sumber daya alam dalam pembiayaan pembangunan. Juga adanya keinginan untuk mengurangi porsi utang dalam pembiayaan pembangunan dan selektivitas utang luar negeri ditingkatkan dan difokuskan untuk pembiayaan program-program prioritas pembangunan.

Pentingnya peran pajak menuntut penataan kelembagaan beserta fungsi-fungsi yang ada didalamnya, sehingga menjadi penting dilakukan reformasi pajak secara menyeluruh untuk mewujudkan beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam reformasi pajak. yaitu: Peningkatan kepatuhan wajib pajak, Peningkatan keparcayaan terhadap administrasi pajak dan peningkatan produktivitas aparat pajak.

RUU Konsultan Pajak yang merupakan inisiatif DPR-RI nantinya dapat menjadi regulasi yang menjembatani kepentingan antara wajib pajak dan negara. Peran konsultan pajak harus diatur dalam UU sebagai profesi yang harus memiliki keahlian, ilmu pengetahuan dan sertifikasi tersendiri. Suatu kebijakan pajak tidak dapat hanya ditaur dengan undang-undang pajak, melainkan juga harus dilengkapi dengan peraturan prundang-undangan sebagai ketentuan pelaksanaanya.

Jasa konsultan pajak bukan saja bermanfaat bagi wajib pajak tetapi juga membantu otoritas pajak (Fiskus) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajakyang sangat kuat korelasinya dengan peningkatan penerimaan negara. Konsultan pajak dapat berperan sebagai penghubung untuk memberikan pemahaman yang benarkepada wajib pajakmengenai ketentuan perpajakan sehingga dapat mengurangi terjadinya sengketa yang menghambatbpenerimaan negara.

Dengan peran penting tersebutbmaka konsultan pajakharus dapat dipercaya oleh masyarakat wajib pajak maupun aparatbpajak sehingga konsultan pajak harus profesional, bebas, mandiri dan bertanggung jawab.

Undang-undang konsultan pajak diperlukan dalam rangka:Pertama, Memberikan landasan hukum yang lebih kuatbagi profesi konsultan pajak, sama halnya dengan profesi lain, seperti Advokat, Dokter, Akuntan. Kedua menyelaraskan pengaturan profesi konsultan pajak di negara lain setingkat undang-undang.  Demikian pemaparan Misbakun dalam seminar tersebut yang di moderatori oleh Ruston Tambunan selaku Ketua Kongres IKPI XI di Batu Malang Jawa Timur.

Pada kesempatan tersebut Misbakun sempat memberikan dukungannya kepada M Soebakir sebagai ketua Umum IKPI periode 2019-2024, karena selama ini terjalin kerjasama yang baik antara IKPI dengan pemerintah juga dengan DPR.

Sebagaimana dalam agenda Kongres XI IKPI di batu Jawa Timur, malam ini dilakukan pemilihan ketua umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia masa bhakti 2019-2024. Sampai berita ini diturunkan Kongres masih berlangsung dengan agenda pemaparan masing-masing komisi dan nantinya akan diakhiri dengan pemilihan ketua umum. Sebagaimana diberitakan sebelumnya Kongres IKPI XI dihadiri 1.088 perserta dari seluruh Indonesia.