INDUSTRY.co.id - Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia turun 430 ribu orang menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026, dibandingkan 23,36 juta orang pada September 2025. Penurunan tersebut turut mendorong tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07%, terendah dalam beberapa tahun terakhir.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan, tren penurunan jumlah dan tingkat kemiskinan terus berlanjut sejak Maret 2023.
“Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan,” ujar Edy dalam Rilis Berita Resmi Statistik di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,25% pada September 2025 menjadi 8,07% pada Maret 2026.
Di tengah penurunan jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan nasional justru meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan pada Maret 2026, naik 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan.
BPS menekankan bahwa garis kemiskinan perlu dipahami dalam konteks rumah tangga, mengingat sebagian besar pengeluaran masyarakat dilakukan secara bersama, seperti biaya perumahan, listrik, dan konsumsi pangan.
Pada Maret 2026, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia terdiri dari 4,62 anggota rumah tangga.
Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan.
Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 10,67%, sedangkan di perkotaan sebesar 6,34%. Meski demikian, kedua wilayah sama-sama mencatat penurunan dibandingkan September 2025.
Namun, BPS menyoroti kualitas kemiskinan di perdesaan yang justru memburuk. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun di perkotaan, tetapi meningkat di perdesaan.
Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan semakin mendekati garis kemiskinan, sementara di perdesaan justru semakin menjauh.
Kondisi serupa juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang menurun di perkotaan, tetapi meningkat di wilayah perdesaan.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin terus berkurang, ketimpangan kondisi kemiskinan antara desa dan kota masih menjadi tantangan utama.
Perbedaan besaran garis kemiskinan antarprovinsi juga mencerminkan variasi tingkat harga, pola konsumsi, serta jumlah anggota rumah tangga miskin di masing-masing daerah.
Dengan penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 22,93 juta orang, pemerintah berhasil menjaga tren perbaikan indikator kemiskinan nasional. Namun, data BPS mengindikasikan bahwa penguatan ekonomi perdesaan, peningkatan produktivitas, dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran masih menjadi pekerjaan rumah penting untuk mempersempit kesenjangan kemiskinan antardaerah.
