Presiden Minta Kajian Detail Pemindahan Ibu Kota

Oleh : Herry Barus | Rabu, 07 Agustus 2019 - 05:00 WIB

Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah (Foto Ist)
Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100%, saat ini pilihan pemindahan ibu kota sudah semakin mengerucut, juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan.

“Provinsinya dimana, ini yang harus didetilkan lagi,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Menurut Presiden, banyak pilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Bappenas dan Kementerian PUPR. Baik itu di Kalimantan tengah, Kalimantan Timur, maupun Kalimantan Selatan. Ia pun berjanji akan segera memutuskan setelah dipaparkan secara detil.

Tapi, Presiden mengingatkan,  kajian-kajian yang berkaitan dengan kebencanaan baik itu banjir, baik itu gempa bumi, kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan termasuk di dalamnya ketersediaan air, lahan, infrastruktur, kajian yang berkaitan dengan keekonomian, dari sisi demografi, sosial politik, pertahanan keamanan, semuanya harus dilihat lebih detil lagi sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar dalam visi ke depan bangsa.

Menurut Presiden, dirinya nanti akan memutuskan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta bukan sebagai kepala pemerintahan tetapi sebagai kepala negara.

“Kita harus melihat visi besar 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara,” tegas Presiden.

Untuk itu, Presiden juga meminta agar pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota dipelajari. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan sehingga kita lebih bisa mengantisipasi sedini mungkin, dan sebaliknya, faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa diadopsi ya kita adopsi, yang kita bisa adaptasi kita ambil.

Terakhir, Presiden Jokowi meminta agar mulai disiapkan mulai dari sekarang mengenai skema pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN. Juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberi otoritas nantinya. Dan juga yang paling penting adalah payung hukum, regulasi mengenai pemindahan ibu kota ini.

Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menhut Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menkominfo Rudiantara, dan Mendikbud Muhadjir Effendy

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ben Marvin Tan sebagai Country Manager Zebra Technologies

Kamis, 22 Agustus 2019 - 06:00 WIB

Ben Marvin Tan sebagai Country Manager Zebra Technologies

– Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), inovator yang mendukung perusahaan skala enterprise melalui solusi dan mitra terbaik agar berbagai perusahaan dapat mewujudkan kinerja yang…

Sosial Media (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 05:00 WIB

Pemblokiran Data di Papua dan Papua Barat

Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan…

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Bamsoet.com)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 04:00 WIB

Bamsoet: Semua Pihak di Papua Harus Bisa Menahan Diri

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta saudara-saudara sebangsa di Papua bisa menahan diri, begitupun dengan berbagai pihak lainnya dari mulai aparat TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga…

Peta Nduga Papua (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 03:07 WIB

Residen Jokowi Didorong Bentuk Special Envoy untuk Papua

Penyikapan pemerintah atas menguatnya rasisme terhadap warga Papua dan aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, menggambarkan ketidakmampuan (unable) atau keengganan (unwilling) pemerintah…

Bukti Komitmen Dukung Peningkatan Kompetensi Wartawan

Kamis, 22 Agustus 2019 - 00:12 WIB

LSPR Selenggarakan Uji Kompetensi Wartawan Bali

Bali-wartawan tergabung dari 13 media massa di Bali siap menjalankan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan oleh LSPR-Bali dan ASEAN Public Relations Network (APRN) berkolaborasi…